DAERAH
Antisipasi Krisis Pangan, AMAN Latih Masyarakat Adat Bertani Organik
detail.id/, Jambi – Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan krisis ekonomi dunia. Ketersediaan pangan juga terancam terganggu. Untuk memperkuat ketahanan pangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan Workshop dan Pelatihan Tanaman Organik. Pelatihan ini dilaksanakan di aula Kantor Camat Jangkat, Kabupaten Merangin, tanggal 15 Juli 2022 – 19 Juli 2022.
Sebanyak 28 peserta dari Masyarakat Adat Luhak XXVI Marga Sungai Tenang mengikuti kegiatan ini. Mereka dilatih oleh Bipong Widyarti, pakar pertanian dari Rumah Organik. Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Wilayah Jambi, Datuk Usman Gumanti, menyampaikan kegiatan ini didukung oleh Yayasan ALIFA.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kerjasama menyusun peta jalan produksi pangan organik yang menjadi mandat Rapat Pengurus Besar (RPB) XXVI AMAN. Selain menyelenggarakan pelatihan, kata Usman Gumanti, AMAN juga berkunjung ke komunitas adat untuk melakukan assessment mengenai pola produksi pangan lokal.
“Kunjungan ini dilakukan untuk pengumpulan data dari komunitas adat guna melengkapi roadmap Jalan Produksi Pangan Organik,” ujar Usman Gumanti pada Jumat, 22 Juli 2022.
Usman Gumanti mengatakan banyak persoalan yang harus diatasi oleh masyarakat adat. Diantaranya banyak warga masyarakat adat yang beralih ke sistem pertanian konvensional.

Persoalan lainnya adalah belum ada nilai tambah pangan lokal karena belum berkembangnya brand produk unggulan yang merupakan ciri khas di masing-masing titik komunitas adat.
“Begitu juga dengan persoalan kemampuan teknis di komunitas adat yang rendah sehingga belum mampu meningkatkan mutu dan produktivitas produk pertanian organik. Dan yang membuat kita prihatin, sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki lahan atau lahan yang mereka milik berkurang. Tidak ada lagi lahan komunal atau sebagian besar sudah dimiliki oleh perorangan dan beralih ke perusahaan swasta, sehingga yang status awalnya adalah petani pemilik lahan beralih menjadi penggarap atau buruh tani,” kata Usman Gumanti.
Padahal, kata Usman Gumanti, masyarakat adat memiliki peran yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.
“Makanya kita akan terus mendukung upaya pemerintah mendorong masyarakat adat menjadi motor pertanian. Selain karena memiliki kedekatan dengan alam dan kebiasaan bertani, mereka pun diyakini menjadi salah satu unsur yang berkomitmen untuk menjaga keasliannya, khususnya terkait potensi pangan yang dihasilkan dalam melakukan konservasi hutan. Sebagai contoh di wilayah Marga Sungai Tenang tepatnya di Desa Muara Madras, Lubuk Pungguk dan Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, kita telah mengumpulkan serta mengidentifikasi ada sebanyak 14 jenis padi lokal yang masih ditanam oleh masyarakat adat setempat,” ujar Usman Gumanti.
Ia berharap, upaya restorasi ke agroekologi dapat membantu menjaga lingkungan. Hal itu membantu mengembalikan sistem pertanian masyarakat adat ke sistem pertanian leluhur mereka yang tidak berbasis bahan-bahan kimia anorganik dan tidak terlalu merusak ekosistem.
“Praktik pertanian adat juga mengandung ciri kebudayaan yang memiliki keunikan tersendiri. Jika praktik-praktik kearifan lokal ini didokumentasikan dengan baik, akan sangat indah dan akan menjadi monumen sejarah bagi anak cucu kita kelak,” kata Usman Gumanti.
Ia menambahkan, AMAN tidak menutup mata bahwa pertanian organik terkendala akses pasar. Disebabkan karena sebagian besar produk masyarakat adat tidak memenuhi standar mutu serta kuantitas yang terbatas, diperparah ceruk pasar yang sempit.
Dengan pengenalan kembali sistem pertanian organik dan sistem penjaminan internal, baik standar internal pertanian organik, standar internal pangan olahan organik dan standar internal pasar lokal masyarakat adat. Usman Gumanti berharap persoalan-persoalan yang ada bisa teratasi.
“Kami berharap pasca pelatihan ini terjadi keberlanjutan kegiatan dari hulu ke hilir. Petani dapat mengolah lahan secara alami atau organik dan anak-anak muda masyarakat adat akan sangat baik sudah mulai menulis kembali apa saja yang dahulu nenek moyang mereka terapkan baik di pertanian maupun di pengelolaan serta konsumsi pangan, dan menjualnya kembali di pasar tradisional yang menerapkan norma-norma kearifan lokal di wilayah adat masing-masing,” ungkapnya.
Usman Gumanti menambahkan, sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan masyarakat lokal, selain memperbanyak kader pertanian organik, AMAN juga membuat booklet resep pangan lokal masyarakat adat. Selain itu, mengadakan bank benih lokal dan bank benih tanaman obat dan terus melakukan kampanye dan advokasi diversifikasi pangan masyarakat adat.
Reporter: Frangki Pasaribu
DAERAH
Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.
Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:
- Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
- Zamroni, SKM sebagai Anggota;
- Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.
“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.
Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.
Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.
Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.
Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.
Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan
DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.
Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.
“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.
Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.
“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.
“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.
“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.
Reporter: Tina
DAERAH
Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim
DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.
Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.
“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.
Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.
“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.
“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.
Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.
Reporter: Tina



