Connect with us
Advertisement

DAERAH

Bukan Hanya Cabai, Harga Bahan Pokok yang Satu Ini pun Masih Mahal

Published

on

detail.id/, Medan – Di Kota Medan dan sekitarnya, bukan hanya harga cabai saja yang mahal, sejumlah bahan pokok lainnya pun masih bertahan mahal.

Salah satu bahan pokok yang menjadi perhatian adalah tepung terigu yang harganya sampai sekarang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Kenaikan harga ini berdampak pada industri makanan di dalam negeri, khususnya yang menggunakan bahan baku tepung terigu seperti biskuit, roti, dan mie,” kata Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, Ridho Pamungkas, kepada para wartawan di Medan, Senin (1/8/2022).

Ia menyebutkan, para pelaku UMKM juga terdampak mengingat pengguna tepung terigu terbanyak merupakan pelaku usaha UMKM yang menggunakan total 70% terigu nasional.

Karena itu, kata dia, dalam rangka pengawasan harga pangan penyumbang inflasi, khususnya tepung terigu, KPPU Kanwil I melakukan survei ke berbagai pasar di Kota Medan untuk memantau harga tepung terigu.

Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar seperti di Pusat Pasar, Pasar Peringgan, Pasar Seisikambing, Pasar Sukaramai, MMTC dan sejumlah grosir dan pengecer yang menjual tepung terigu.

Kata Ridho, dari hasil pantauan KPPU diketahui kenaikan harga tepung terigu dimulai sejak lebaran atau di sekitar bulan April 2022.

Menurut Rinaldi, pemilik Toko Harapan yang berada di Jalan Kapten Muslim, sudah terjadi kenaikan ± 10 kali sejak Lebaran, yakni sekitar Rp 4.000-Rp 6.000/sak.

Di Toko Jadi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, harga 1 sak tepung merek segitiga biru ukuran 25 kg di bulan April masih di harga Rp 224.000.

Saat ini sudah di harga Rp.256.800 atau naik 14,64 persen. Begitu juga merek lain yang mengalami kenaikan bervariasi antara 11-15 persen.

Menurut Ridho, kenaikan harga tepung terigu tidak lepas dari kenaikan harga gandum internasional yang melonjak karena pengaruh perang Rusia Ukraina dan kenaikan biaya pengangkutan kontainer (freight rate).

“Selain perang Rusia Ukraina dimana keduanya adalah negara penghasil gandum, kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 memicu banyak negara melakukan pembatasan ekspor beberapa bahan baku pangan yang berujung pada naiknya harga komoditas di dalam negeri. Sementara Sebagian besar kebutuhan terigu nasional masih bergantung pada impor,” ujar Ridho.

Mewaspadai kondisi seperti ini, Ridho mengingatkan agar para pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan berlebih.

Kata dia, ada berbagai cara yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam situasi seperti ini, seperti melakukan kartel untuk menahan harga tinggi meskipun misalnya harga gandum internasional sudah menurun.

Secara struktur pasar, Ridho menyebutkan tepung terigu yang dipasarkan di Kota Medan masih didominasi produk dari Bogasari.

Produsen lain yang juga masuk ke pasar Medan antara lain dari Bungasari, Wilmar, Carestar, agri First, Pundi Kencana dan sebagainya.

“Umumnya dijual dalam bentuk sak 25 Kg atau per 1 kilo,” kata dia.

Hal lain yang dapat dilanggar oleh penjual, kata Ridho, misalnya dengan melakukan praktek tying and bundling.

Ia merinci, praktik tying adalah upaya yang dilakukan pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama.

Atau, paling tidak konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain.

Sedang praktik bundling adalah upaya penjualan beragam produk dalam satu paket secara bersama-sama.

“Kita ketahui, ada tiga tipe tepung terigu, yang protein tinggi, sedang dan rendah. Sangat mungkin terjadi peralihan koonsumen dari yang biasa menggunakan protein tinggi beralih ke protein rendah. Agar yang protein tinggi tetap laku, misalnya distributor mensyaratkan grosir untuk tetap membeli tepung terigu protein tinggi jika mau membeli tepung yang protein rendah” jelas Ridho.

Temuan sementara KPPU Kanwil I terkait pemantauan tepung terigu belum menemukan adanya praktik tying atau perilaku persaingan usaha tidak sehat yang lain.

KPPU berharap setiap pihak tidak melakukan pelanggaran UU No. 5/1999, khususnya dalam kondisi masyarakat yang masih berhati-hati terhadap ancaman inflasi tinggi.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.

​”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.

Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.

Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:

1. ​Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.

2. ​Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.

3. ​Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.

4. ​Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.

5. ​Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali

DETAIL.ID

Published

on

Warga Jember menjalani perawatan medis di Bali. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.

Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.

Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.

Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.

Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.

Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.

“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.

Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading

DAERAH

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs