Connect with us
Advertisement

DAERAH

Ada Instrumen Investasi Bagi Investor Pemula

Published

on

detail.id/, Medan – Investasi di asar modal tidak hanya saham, melainkan juga ada jenis investasi yang lain.

“Yang sering dipahami atau diketahui investor pemula itu kalau investasi di pasar modal berarti investasi saham. Padahal sesungguhnya ada investasi lain di pasar modal,” kata Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah Sumatera Utara, Pintor Nasution, kepada para wartawan di Medan, Senin 1 Agustus 2022.

Ia mencontohkan obligasi yang merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan.

Obligasi atau surat utang bisa dibeli oleh para investor di pasar perdana atau di pasar sekunder.

“Pasar perdana adalah periode pembelian ketika obligasi pertama kali ditawarkan oleh suatu perusahaan. Informasi penawaran obligasi di pasar perdana bisa diketahui melalui prospektus singkat yang diiklankan perusahaan penerbit minimal pada dua surat kabar skala nasional, yakni public expose yang diadakan perusahaan yang menerbitkan obligasi dan dari isi prospektus yang dibuat oleh penerbit obligasi,” katanya.

Prospektus tersebut, ucap Pintor, berisi informasi lengkap seputar kinerja perusahaan penerbit obligasi, informasi tentang obligasi yang diterbitkan, dan pernyataan dari profesi penunjang pasar modal.

Secara rinci, Pintor menjelaskan isi prospektus mencakup seputar penawaran umum, tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum, pernyataan utang, analisis serta pembahasan oleh manajemen, risiko usaha, kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen, keterangan tentang perseroan, dan kegiatan serta prospek usaha perseroan.

Selain itu, prospektus memuat rincian ikhtisar data keuangan penting, ekuitas, perpajakan, penjaminan emisi obligasi, lembaga, dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka emisi obligasi, pendapat dari segi hukum, laporan auditor independen dan laporan keuangan perseroan.

“Selanjutnya  keterangan tentang obligasi, dan keterangan mengenai pemeringkatan efek, anggaran dasar perseroan, persyaratan pemesanan pembelian obligasi, keterangan tentang wali amanat, agen pembayaran, dan penyebarluasan prospektur dan formulir pemesanan pembelian Obligasi (FPPO),” ujar Pintor.

Nah, agar investasi ke obligasi bisa matang, Pintor mengatakan ada beberapa parameter yang bisa dijadikan pertimbangan oleh investor pemula ketika memilih obligasi, yakni tingkat bunga yang ditawarkan dan hasil pemeringkatan obligasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat Efek.

Berbeda dengan saham yang harga sahamnya dinyatakan dalam bentuk mata uang, Pintor menyebutkan harga obligasi dinyatakan dalam bentuk presentasi dari nilai nominal obligasi.

Ketika obligasi telah diperdagangkan di pasar perdana, ia bilang maka investor bisa melanjutkan perdagangan obligasi di pasar sekunder.

Ada tiga kemungkinan kondisi harga obligasi di pasar sekunder. Pertama, obligasi disebut berada pada par value (nilai pari), artinya harga obligasi sama dengan nilai nominal.

Kedua, premium (dengan premi) yang memiliki artian, harga obligasi lebih besar dari nilai nominal.

Ketiga, “discount (dengan diskon) yang memiliki arti bahwa harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal.

Imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yakni hasil yang akan diperoleh investor obligasi.

Ia menjelaskan, ada dua macam yield, yaitu current yield (simple yield) dan yield to maturity. Current yield dihitung dengan cara membagi tingkat kupon obligasi dengan harga obligasi tersebut. Current yield = Bunga tahunan/Harga obligasi.

“Contoh, jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegang obligasi sebesar 17% per tahun, sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal Rp1.000.000.000, maka current yield = Rp 170.000.000/Rp980.000.000 atau 17% dibagi 98% = 17,34%,” kata Pintor.

Sedangkan yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo.

Formula YTM yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah YTM approximation.

Di samping obligasi, ia juga menyebut ada sukuk, sebuah investasi dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Kat dia, mekanisme sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah MUI (Majelis Ulama Indonesia) selama masa penerbitan.

Ia menyebutkan, sukuk wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh DSN-MUI.

“Sukuk adalah efek syariah yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu membiayai pembangunan negara,” ujarnya.

Namun, sukuk adalah surat berharga yang juga bisa diterbitkan oleh perusahaan  swasta atau BUMN.

Dengan menerbitkan sukuk, pemerintah atau perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat.

Kemudian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk sebuah proyek atau pembangunan yang tidak bertentangan dengan nilai syariah.

Pemerintah atau perusahaan harus membayar pendapatan kepada pihak pemilik obligasi syariah dengan sistem bagi hasil.

“Ketika jatuh tempo, emiten juga wajib membayar kembali dana sukuknya,’ ujarnya.

Secara umum, kat dia, terdapat lima perbedaan obligasi dan sukuk. Pertama, dari sifat instrumennya, obligasi adalah surat utang.

Sedangkan sukuk adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset serta manfaat atas aset atau jasa/proyek/investasi tertentu.

Kedua, sukuk harus memiliki underlying asset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor atasnya.

Sedangkan obligasi tidak harus memiliki underlying asset. Ketiga, obligasi dijalankan oleh penerbit (emiten) tidak dibatasi atau dibebaskan (boleh non halal).

Sukuk harus dikelola dan pendapatan yang dihasilkan adalah halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keempat, imbalan bagi pemegang sukuk dapat balance, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Sedangkan pada obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga (kupon).

Kelima, mekanisme sukuk diawasi oleh DSN-MUI selama masa penerbitan. Oleh karena itu, sukuk terdapat tambahan biaya (fee) untuk ujrah DPS. Sedangkan pada obligasi cukup membayar biaya administratif tanpa tambahan biaya lainnya.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.

​”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.

Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.

Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:

1. ​Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.

2. ​Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.

3. ​Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.

4. ​Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.

5. ​Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali

DETAIL.ID

Published

on

Warga Jember menjalani perawatan medis di Bali. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.

Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.

Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.

Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.

Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.

Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.

“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.

Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading

DAERAH

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs