DAERAH
Ini Temuan Kementerian PUPR Terkait Pembangunan Tanggul Rob di Medan Utara
detail.id/, Medan – Pemerintah Pusat, Sumut, dan Pemko Medan telah berencana untuk membangun tanggul rob di kawasan utara Kota Medan yang memang terletak di tepi laut.
Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terjun langsung untuk melakukan survei ke lokasi serta menggelar pertemuan dengan Walikota Medan Bobby Nasution dan jajaran Pemko Medan.
Nah, dari proses turun ke lapangan dan survei tersebut, Tim Kementerian PUPR menemukan sejumlah fakta baru yang membutuhkan penanganan prioritas.
Kepada para wartawan di Medan, Sabtu 13 Agustus 2022, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Dr Ir Hari Suko Setiono MEng Sc mengungkapkan, proses survei dilakukan ke sejumlah tempat, termasuk ke Bagan Delu dan kawasan Medan Bahari.
Di Bagan Deli dan Medan Bahari mereka menemukan banyaknya perumahan kumuh dari proses surveitim telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait pembangunan tanggul rob yang akan dilakukan.
Dikatakannya, sesuai arahan Menteri PUPR, selain penanganan banjir rob juga akan dilakukan penataan kawasan kumuh yang ada di kawasan Medan Belawan seperti di Bagan Deli.
“Sedangkan untuk di kawasan Medan Bahari, rumah yang tidak layak huni itu banyak sekali. Sesuai petunjuk dari Bapak Menteri, kita akan masukkan ke dalam program pembangunan rumah khusus,” kata dia.
Selain itu, ia mengatakan di kawasan Belawan Bahari juga akan dilakukan launching program dan groundbreaking rumah panggung pada saat acara Hari Perumahan Nasional dan Hari Habitat Nasional nantinya.
Menanggapi hal itu Waliota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan pastinya akan mendukung apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR dalam mengatasi permasalahan banjir di kawasan Medan Belawan tersebut.
Ia bilang penataan kawasan Medan Belawan yang merupakan program Pemko Medan adalah salah satu atensi dari Menteri PUPR untuk dilaksanakan.
“Persoalan di kawasan Medan Belawan ini merupakan persoalan yang sudah puluhan tahun dan belum pernah ada penanganan secara sistematis atau dilakukan secara menyeluruh,” kata dia.
Kata dia, persoalan banjir rob hingga penataan kawasan kumuh tak pernah bisa dikerjakan di kawasan tersebut.
Oleh karena itu ia menyebutkan Pemko Medan berupaya membenahi karena ingin masyarakat Medan Belawan bisa merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa Pemko Medan selalu mendapat keluhan atau menjadi tempat aduan dari masyarakat Medan Belawan.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Pemko Medan ini ingin aspirasi atau keinginan yang disampaikan tersebut dapat segera diatasi sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan banjir rob ini merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Karena itu Pemko Medan ingin permasalahan ini dapat segera diatasi.
Di saat bersamaan, pihaknya melakukan sosialisasi terkait penanganan banjir rob, ada saja masyarakat yang pro dan kontra. Ada yang setuju ada pula yang tidak.
“Yang tidak setuju itu rata-rata masyarakat yang ilegal. Kami akan memberikan contoh pembangunan yang akan dilakukan nanti seperti yang ada di Tanjung Pinang,” sebut Bobby.
Kata dia, Pemko Medan akan mendukung pelaksanaan Hari Perumahan Nasional dan Hari Habitat Nasional.
Reporter: Heno
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Top Public Service App Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku meraih penghargaan Top Public Service App kategori Kementerian pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com, Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan inovasi layanan pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat.
“Penghargaan ini memacu kami untuk selalu menjadikan Sentuh Tanahku terus mendekatkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari JawaPos.com ini menambah semangat kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan digital pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, usai menerima penghargaan mewakili Kementerian ATR/BPN.
Aplikasi Sentuh Tanahku berhasil meraih nominasi berdasarkan survei yang dilakukan JawaPos.com dan Lembaga Survei Infovesta 20 Provinsi di Indonesia dengan total responden mencapai 19.000 orang, untuk mengukur persepsi masyarakat terkait produk aplikasi. Indikator utama penilaian mengacu pada top of mind awareness, brand pertama yang dipikirkan, serta brand yang paling dipercaya. Aplikasi Sentuh Tanahku memenuhi kriteria kelayakan yang diseleksi berdasarkan rekam jejak testimoni masyarakat, inovasi produk, kualitas layanan, serta persepsi publik.
“Melihat aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah bagus dan tentunya inovasi ini tak akan berhenti. Kita berupaya mengembangkan aplikasi dan layanan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Andi Tenri Abeng.
Andi Tenri Abeng menilai, keberhasilan inovasi digital juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang kuat. Ke depan, ia berharap Sentuh Tanahku bisa lebih dikenal sehingga banyak masyarakat makin memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Aplikasi Sentuh Tanahku ini terus dan selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan ATR/BPN dengan masyarakat. Semua informasi terkait syarat, biaya, waktu, proses permohonan, bisa dilakukan dengan Sentuh Tanahku. Apa yang seringkali masyarakat keluhkan, tanyakan, dan dianggap rumit, semuanya ada di sana,” ujar Andi Tenri Abeng.
JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 adalah ajang penghargaan bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang sukses melakukan inovasi digital dan akselerasi ekonomi digital. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu pemenang nominasi bersama dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
DAERAH
BPJS Kesehatan Pamekasan Dorong Peserta JKN Manfaatkan Layanan Digital
DETAIL.ID, Pamekasan – BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan terus mendorong peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan.
Inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, mengatakan peserta JKN tidak hanya memperoleh perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga kemudahan dalam mengakses layanan administrasi melalui berbagai kanal digital.
“Selain memberikan perlindungan biaya kesehatan, kami juga terus mempermudah akses layanan administrasi bagi peserta. Saat ini hampir seluruh layanan sudah dapat diakses secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Galih.
Menurut Galih, peserta kini dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan, mengubah data, pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, mengambil antrean online, hingga mengakses berbagai informasi lainnya.
Selain itu, layanan administrasi juga tersedia melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165 dan Care Center 165.
Ia berharap pemanfaatan layanan digital terus meningkat karena dinilai mampu menghemat waktu sekaligus mempermudah peserta dalam mengurus kebutuhan administrasi JKN tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
Manfaat Program JKN juga dirasakan Kuswadi, peserta asal Kabupaten Sampang yang mendampingi istrinya menjalani perawatan di RS Sukma Wijaya Sampang.
Ia menuturkan, istrinya sempat mengalami benjolan di leher sebelah kanan.
Setelah menjalani pemeriksaan dokter dan USG, benjolan tersebut didiagnosis sebagai kelenjar tiroid yang memerlukan tindakan operasi.
Seluruh rangkaian pelayanan hingga proses operasi, kata Kuswadi, berjalan lancar dengan pembiayaan ditanggung Program JKN.
Ia juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan selama istrinya menjalani perawatan.
“Alhamdulillah, operasi istri saya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya sama sekali karena menggunakan JKN. Petugas rumah sakit juga sangat ramah serta membantu menjelaskan setiap proses pelayanan yang dijalani istri saya,” kata Kuswadi.
DAERAH
Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Batang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Akad Massal 62.000 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.
Kehadiran Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung terwujudnya ekosistem perumahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum atas tanah.
“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,” kata Menteri Nusron.
Kepastian hukum atas tanah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari proses pembangunan perumahan. Melalui legalitas tanah, masyarakat memperoleh jaminan hukum atas rumah yang dimiliki.
Prosesi akad massal yang merupakan bagian dari program Tiga Juta Rumah ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dilaksanakan secara serentak pada 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Selain dihadiri para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, acara ini juga diikuti oleh gubernur, perwakilan pemerintah daerah, para pengembang properti, serta ratusan masyarakat penerima manfaat.
“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Termasuk juga dalam mendukung program Tiga Juta Rumah dengan mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah. Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan kepastian hukum yang jelas.
Di lokasi acara, Presiden Prabowo bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dan berdialog dengan sejumlah warga. Menutup rangkaian acara, Presiden Prabowo dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PKP, dan perwakilan penerima rumah subsidi menekan tombol peresmian program rumah subsidi sebagai simbol dimulainya penyaluran manfaat kepada puluhan ribu keluarga di berbagai daerah. (*)



