DAERAH
Regal Springs Kini Menjadi Bagian dari Blue Food Partnership
detail.id/, Jakarta – Mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama yang bersumber dari perairan, bagi warga dunia adalah sebuah hal yang penting. Namun tidak kalah penting adalah bagaimana caranya agar nutrisi dari perairan itu memenuhi kaidah keberlanjutan.
Hal itulah yang terus dilakukan oleh PT Regal Springs Indonesia, sebuah perusahaan modal asing yang bergerak di bidang budidaya ikan yang berkelanjutan.
Tekad itu pula yang membuat Regal Springs dengan bangga mengumumkan keanggotaan mereka pada Kelompok Kerja Akuakultur Berkelanjutan pada Kemitraan Pangan Biru (Blue Food Partnership Sustainable Aquaculture Working Group) di bawah naungan Blue Food Partnership.
Dari keterangan resmi kepada para wartawan, Minggu 28 Agustus 2022, disebutkan kalau inisiatif yang dipimpin oleh Friends of Ocean Action ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi besar dari akuakultur berkelanjutan demi pemenuhan kebutuhan nutrisi warga dunia yang populasinya terus bertambah.
Upaya tersebut dilakukan dengan metode-metode yang bertujuan untuk memerangi perubahan iklim serta pencapaian tingkat nol kelaparan (zero hunger).
Saat ini diketahui konsumsi makanan laut secara global telah meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan diperkirakan akan berlipat ganda lagi pada 2050.
Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Oleh karenanya, dalam menangkap peluang peningkatan konsumsi makanan dari perairan ini ini perlu adanya rantai nilai pangan biru (blue food) yang transparan dan berkelanjutan, sehingga Regal Springs dapat memanfaatkannya dalam batas-batas yang aman.
Pihak Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan bahwa 34% pasokan ikan dunia telah ditangkap secara berlebihan, 60% lainnya ditangkap pada batas maksimal dari tingkat keberlanjutannya.
Lalu, antara 30-35 persen ikan yang dipanen hilang atau terbuang sia-sia. Dengan kondisi seperti ini produksi makanan perairan atau boga bahari terancam tidak akan berkelanjutan dan tidak efisien.
Selain itu, dari laman www.weforum.org/blue-food-partnership diketahui kalau hal itu juga menyumbang 8% dari total emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang muncul, baik karena limbah maupun dari sisa-sisa makanan.
“Produk Tilapia kami sangat penting bagi ketahanan pangan dunia. Kami membudidayakan ikan Tilapia secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata kata Alois Hofbauer, CEO Regal Springs.
Pihaknya juga telah membantu pemenuhan protein pada pasokan pangan dunia serta mendukung upaya perlindungan pasokan ikan laut yang kian terancam.
“Dengan penangkapan ikan liar yang berlebihan di beberapa wilayah, akuakultur di masa depan akan menyumbang sebagian besar tambahan ikan yang diproduksi dan dikonsumsi,” kata Alois Hofbauer.
Ia mengatakan Regal Springs dibangun dari awal yang sederhana lebih dari 30 tahun yang lalu. Pihaknya telah menyediakan mata pencarian untuk masyarakat pedesaan terpencil.
“Dan itu telah menjadi inti dari bisnis kami. Hal ini terwujud karena pendiri kami memiliki prinsip melakukan hal yang baik dengan cara yang baik atau doing well by doing good),” ujar Alois.
Kata dia, dengan meningkatkan potensi industri akuakultur yang berkelanjutan, Regal Springs ikut berperan dalam Blue Food Movement atau Gerakan Pangan Biru untuk mengakselerasi transformasi sistem pangan yang dibutuhkan manusia dan bumi.
“Di saat yang sama, Regal Springs memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut Alois.
Sementara itu Laurent Develle, EVP Group General Counsel-Head of Corporate Affairs Regal Springs, mengatakan Blue Food Partnership atau Kemitraan Pangan Biru mendorong langkah-langkah berbasis sains untuk rantai nilai pangan biru (blue food) yang berkelanjutan, sehat, bergizi, dan terjangkau.
Sesama anggota Blue Food Partnership, ujarnya, saling berkolaborasi untuk menciptakan pangan biru yang berkelanjutan dengan cara memimpin gagasan, membentuk kelompok kerja, dan menggelar aktivitas publik untuk meningkatkan peran penting dari pangan biru dalam transformasi sistem pangan yang lebih luas.
Ia mengatakan, Regal Springs menyambut baik kesempatan untuk berkontribusi pada produk ikan Tilapia yang dibudidayakan dengan bertanggung jawab dengan dampak yang minimal demi ketersediaan pangan biru yang berkelanjutan, sehat, bergizi, dan terjangkau.
Pihaknya berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Kelompok Kerja Akuakultur Berkelanjutan pada Blue Food Partnership, dan yakin dapat memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dari masyarakat dunia.
Reporter: Heno
DAERAH
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat
DETAIL.ID, Purwakarta – Mengetahui kapan pastinya bidang tanah akan diukur saat mengurus pendaftaran tanah, membuat masyarakat bisa mengatur waktu secara lebih mudah. Sejak adanya layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat kini bisa mengetahui sejak awal tahapan waktu layanan, mulai dari masa tunggu pengukuran hingga penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT).
“Tanggal 4 September hari Jumat saya daftar, hari Senin tanggal 7 September itu sudah dihubungi untuk diukur. Cepat seperti itu,” ujar Puri, saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Purwakarta ketika sedang mengurus pendaftaran tanahnya.
Layanan Pengukuran Terjadwal saat ini telah diterapkan di 462 Kantah di seluruh Indonesia. Kini, setiap masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali, secara otomatis akan masuk ke dalam layanan Pengukuran Terjadwal. Proses layanan berjalan dengan rincian waktu tunggu sebelum diukur selama tujuh hari, kemudian proses pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal lima hari sehingga keseluruhan proses Pengukuran Terjadwal berlangsung selama 12 hari.
Puri merasakan layanan yang lebih cepat sejak menggunakan Pengukuran Terjadwal. Setelah pengajuan berkas dan pengukuran tanah dilakukan sesuai jadwal, ia sudah bisa mengambil PBT-nya pada Jumat, 11 September 2026.
“Dua hari (setelah daftar) sudah ditelepon dikabarin mau ngukur. Empat hari kemudian PBT-nya jadi. Alhamdulillah, senang banget. Sudah terprogram ya sekarang mah. Sekarang jauh lebih baik dari dulu,” ujar Puri.
Kepastian waktu inilah yang menjadi titik penting layanan pertanahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Imam, warga Pasar Minggu, yang sedang mengurus pendaftaran tanah pertama kali atas nama ibunya di Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, merasa terbantu dengan adanya layanan Pengukuran Terjadwal
“Saya merasa terbantu banget dengan Pengukuran Terjadwal karena dengan adanya Pengukuran Terjadwal ini (jadi) efisien. Waktu saya untuk mengambil berkas itu jadi lebih ringkas dan saya jadi bisa mengatur waktu lebih mantap lagi,” kata Imam.
Kemudahan juga Imam rasakan dalam proses pengambilan produk setelah pengukuran selesai. Informasi yang jelas dari petugas membuat dirinya gampang menyesuaikan waktu kedatangan, tanpa perlu datang berulang kali hanya untuk memastikan PBT-nya telah selesai.
“Biasanya nanti bakal ada tim yang bakal menghubungi saya apakah saya bisa ambil PBT, infoinnya juga tidak dadakan, ya tentu saya akan datang dengan segera untuk ambil PBT,” kata Imam menceritakan pengalamannya.
Saat ini, layanan Pengukuran Terjadwal baru bisa digunakan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut dapat diperoleh langsung melalui Kantah kabupaten/kota setempat. (*)
DAERAH
Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Salat Jumat kepada awak media, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat, 18 September 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN berharap, proses yang sedang berlangsung bisa menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan tetap berjalan. Sejumlah program percepatan layanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN tetap dilaksanakan sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Di kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK yang ia inisiasi sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut. Kerja sama tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset daerah, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. “Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tuturnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Pengukuran Terjadwal Hadirkan Layanan Pertanahan yang Lebih Jelas bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Depok – Kepastian waktu proses pengukuran tanah adalah informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat saat sedang mengurus sertipikat. Kejelasan mengenai tahapan yang akan dilalui masyarakat coba dihadirkan lewat layanan Pengukuran Terjadwal yang kini bisa didapati di 466 Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia. Dengan layanan ini, masyarakat bisa mengetahui pasti kapan jadwal kunjungan petugas untuk pengukuran hingga estimasi pengambilan dokumen hasil pengukuran.
“Dengan adanya prosedur yang lebih jelas kami jadi sangat terbantu bagaimana teknisnya sehingga kita bisa tahu kapan dikunjungi, kemudian terjadinya pengukuran sampai pengambilan dokumen,” ujar Yulianti Azhari, warga Depok yang tengah mengurus tanah dengan alamat di Jalan Cisadane Raya, Depok Timur.
Kejelasan prosedur tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami proses yang harus dilalui dalam pengurusan layanan pertanahan. “Saya sangat mendukung karena program ini akan mempercepat proses pengukurannya. Program ini seharusnya menjadi prosedur yang dilanjutkan,” ujar Yulianti Azhari.
Pengalaman serupa dirasakan Venty, ibu rumah tangga asal Jakarta Selatan, yang memanfaatkan layanan Pengukuran Terjadwal saat mengurus sertipikat miliknya. Ia mengaku puas karena proses pengukuran hingga pemberitahuan bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) dapat diambil berlangsung dalam waktu singkat.
“Proses yang sangat memuaskan buat saya karena dari awal proses dari hari pertama saya ambil formulir sampai proses datang pengukuran ke lokasi itu sangat cepat,” tutur Venty.
Venty menceritakan, ia menerima informasi bahwa PBT telah dapat diambil di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam waktu kurang dari satu minggu sejak proses pengukuran dilakukan. “Dengan adanya Pengukuran Terjadwal saya merasa sangat puas dengan layanan yang ada di Kantah Jaksel, semoga pelayanannya semakin baik dan bisa membantu masyarakat yang ingin mengurus sertipikat tanah,” katanya. (*)



