DAERAH
Sudah 12 Tahun OJK di Indonesia, Ini Capaian yang Ditorehkan
DETAIL.ID, Medan – Tanpa terasa, ternyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah 12 tahun berada di Indonesia. Banyak prestasi dan catatan yang telah ditorehkan OJK untuk mengawal perekonomian Indonesia termasuk di Provinsi Sumut.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK KR 5, Wan Nuzul Fachri, kepada para wartawan di Medan, Selasa 5 Desember 2023, mengatakan bahwa 12 tahun kehadiran OJK ditandai dengan perjalanan panjang dalam perannya mengawasi dan memajukan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Kata dia, mengemban tugas selaku perwakilan OJK di Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memberikan kontribusi signifikan selama 12 tahun terakhir dalam membangun ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah.
“Dengan berbagai inisiatif dan upaya yang progresif, OJK terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan, dan menjaga kinerja sektor jasa keuangan,” ujar Wan Nuzul Fachri.
Melalui pengawasan yang ketat, ia bilang OJK mengidentifikasi dan menangani risiko potensial yang dapat mengancam stabilitas keuangan di daerah.
“Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan daerah, terutama dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah kepada pelaku usaha lokal, termasuk sektor UMKM,” katanya.
Hingga September 2023, ujarnya, kredit perbankan yang disalurkan di Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang terbatas sebesar -0,89% secara year on year (yoy).
Namun kemudian hal itu mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,05% month to month (mtm).
“Risiko kredit masih terjaga dalam level yang aman dengan rasio NPL sebesar 2,03%, mengalami perbaikan dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 2,04%,” kata dia.
Selanjutnya, ia bilang, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun 2023 terpantau bertumbuh sebesar 1,31% yoy.
Upaya untuk memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyaluran kredit kepada UMKM di Sumatera Utara terus melanjutkan tren pertumbuhan hingga mencapai 12,77% yoy.
“Andil kredit UMKM terhadap total kredit juga sudah melewati target yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 30% (September 2023: 30,40%, meningkat cukup substansial dibandingkan September 2022 yang tercatat 26,71%),” katanya.
Dari sektor pembiayaan non bank, nilai piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada September 2023 sebesar 22,98% yoy.
Pertumbuhan tersebut juga didukung dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih terjaga sebesar 2,08%.
“Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending juga terus menunjukkan pertumbuhan outstanding pada September 2023 sebesar 28,39% yoy,” ucapnya.
Sementara itu, tingkat risiko pembiayaan secara keseluruhan (TWP90) berada dalam level yang aman sebesar 2,03%, di bawah NPL perbankan dan NPF perusahaan pembiayaan.
Perkembangan investor pasar modal telah mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke informasi keuangan.
Hingga September 2023, tercatat sebanyak 538.635 rekening investor di Sumatera utara dengan pertumbuhan 20,30% yoy.
Dari segi instrumen investasi, reksadana merupakan instrumen investasi dengan jumlah investor terbanyak, yaitu 505.995 dengan pertumbuhan sebesar 21,74% yoy.
Pencapaian kinerja sektor jasa keuangan tersebut menjadi bukti komitmen OJK dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan dapat beroperasi secara aman dan memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat.
Selama 12 tahun, OJK juga telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Salah satunya dengan mengembangkan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) yang di-launching pada Januari 2021 yang lalu.
APPK (diakses melalui kontak157.ojk.go.id) merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pihak secara daring.
Layanan Utama APPK yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat, yaitu layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan.
Selama Januari hingga Oktober 2023, OJK telah menerima sebanyak 8.226 permintaan layanan yang berasal dari masyarakat di wilayah Sumatera Utara.
Permintaan ini terdiri dari 6.464 pertanyaan, 840 permohonan informasi, dan 922 pengaduan. OJK juga terus berupaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Program edukasi keuangan yang proaktif diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko keuangan serta dalam mengelola keuangan.
Inisiatif ini juga turut memperkenalkan penggunaan layanan keuangan digital seperti digital banking dan financial technology (fintech) dalam rangka menciptakan suasana inklusif dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan sektor keuangan.
Bulan November sebagai bulan ulang tahun OJK diwarnai dengan roadshow literasi keuangan. Selama bulan November 2023, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara telah menggelar program edukasi keuangan.
Kegiatan ini mencakup berbagai wilayah di Sumatera Utara, melibatkan total 1400 peserta. Kabupaten Deli Serdang menjadi tuan rumah pertama.
Di sini OJK memberikan edukasi perencanaan keuangan dasar yang dihadiri oleh kalangan aparatur sipil negara (ASN), UMKM, dan ibu rumah tangga.
Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Dairi menyusul dengan fokus pada perencanaan keuangan dini untuk pelajar. Kota Medan menjadi tempat digelarnya edukasi terkait digitalisasi perbankan.
Selain itu, OJK juga menyoroti Kabupaten Tapanuli Selatan dengan program waspada investasi dan pinjaman online ilegal, khususnya untuk UMKM dan kelompok tani, sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang merugikan.
Selama 12 tahun, OJK turut berperan dalam memperkuat fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional maupun regional, khususnya di Sumatera Utara.
Dengan berbagai upaya, OJK mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan, memberikan perlindungan konsumen, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Perjalanan ini mencerminkan komitmen OJK untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara terus berperan dalam membentuk perkembangan ekonomi di Sumatera Utara dan berkontribusi pada pembentukan sistem keuangan yang tangguh,” tegas Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Wan Nuzul Fachri.
Reporter: Heno
DAERAH
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat
DETAIL.ID, Cikeas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diikuti oleh 40 jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 11 Agustus 2026. Baginya, seorang ASN harus terbentuk dan terbina menjadi insan yang bersemangat mempermudah urusan masyarakat.
“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN.
PRESTASI ini untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi. Angkatan pertama PRESTASI terdiri dari 40 peserta yang meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
Di hadapan jajarannya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa semangat mempermudah masyarakat perlu diwujudkan melalui perilaku aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal itu penting dipedomani bagi jajaran Kementerian ATR/BPN yang 75-80% tugas pokoknya adalah pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” kata Menteri Nusron.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa PRESTASI diarahkan untuk membangun mentalitas dan moralitas agar setiap ASN memiliki kemauan untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika terdapat kesempatan untuk melakukannya. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan, dengan pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun integritas.
“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” tutur Ibnu Basuki Widodo.
Melalui PRESTASI, Kementerian ATR/BPN bersama KPK mendorong penguatan integritas ASN yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari. Penguatan tersebut diharapkan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam setiap pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto. Turut hadir, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi pada KPK, Yonathan Demme Tangdilintin. (*)
DETAIL.ID, Pasuruan – Penyerahan secara simbolis bantuan sosial di tahun 2026 rumah yang tidak layak huni di Kelurahan Belandongan sekitar 150 unit telah dianggarkan dari APBD Kota Pasuruan
Pemerintah Kota Pasuruan memberikan pelayanan dan mengupayakan program rumah yang tidak layak huni melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Wali Kota Pasuruan Dr. H. Adi Wibowo, S.T.P,M.Si menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 150 penerima secara simbolis pada Rabu, 12 Agustus 2026. Ia menyampaikan, program ini masih belum terlaksana penuh atau secara maksimal masih berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan oleh karena itu pemerintah membutuhkan informasi dan kerja sama kepada masyarakat Kota Pasuruan.
“Dari 150 penerima manfaat ini terbagi di empat kecamatan dan bantuan ini menyangkut infrastruktur rumah. Harapan saya program dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Ia menegaskan penerima bantuan merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan indikator yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Adi Wibowo.
Ia berharap para penerima manfaat bantuan rumah tidak layak agar bisa menjaga dan merawat karena program ini masih membutuhkan waktu selama 10 tahun baru bisa mendapatkan program RTLH lagi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Akung Novajanto Sodiq Nuch. ST mengatakan, sosialisasi serta penyerahan secara simbolis bantuan sosial yang dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota serta didampingi jajaranya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau pemerintah sangat peduli kepada masyarakat yang masih kurang mampu di tahun 2026 dialokasikan sejumlah 150 program rumah tidak layak huni yang dicover oleh APBD.
“Karena program ini harus selesai dalam waktu 6 bulan yang berbagi 30 atau 40 agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan di tahun 2026 kami tetap mengupayakan program rumah tidak layak huni dengan syarat desil satu sampai desil empat dimana hal tersebut juga pasti buat stimulus,” kata Kepala Dinas Perkim.
Reporter: Tina
DAERAH
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Koordinasikan Sertipikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin
DETAIL.ID, Merangin – Dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., didampingi jajaran, melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin terkait pengelolaan dan sertipikasi aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin.
Kedatangan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin disambut langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Merangin, Mashyuri, S.E., M.Si. Pertemuan tersebut menindaklanjuti arahan Bupati Merangin sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam memastikan aset tanah milik pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan status hukum yang jelas.
Pembahasan utama dalam koordinasi tersebut berfokus pada sertipikasi aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin. Langkah ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi aset daerah, sekaligus memberikan kepastian mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pengamanan aset pemerintah melalui sertipikasi tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset negara/daerah, mencegah potensi sengketa dan permasalahan pertanahan di kemudian hari, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Tertib administrasi aset, kuat kepastian hukumnya, dan optimal pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. (*)
Pemkab Jember Perketat Regulasi Penjualan Miras
Pemkab Jember Bakal Aktifkan Lagi Parkir Berlangganan demi Genjot Retribusi
DPRD dan Pemkab Jember Simak Pidato Kenegaraan, Gus Fawait Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
FKPT Provinsi Jambi Jadi Narasumber FGD Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jambi
Karhutla! Sekber PSDH Desak Evaluasi Tata Kelola Gambut
Gerak Cepat Tanpa Menunggu Pusat, Pemkab Jember Gelontorkan Layanan Homecare Jemput Bola
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat
Pemerintah Kota Pasuruan Salurkan Bantuan 150 RTLH dari Anggaran APBD 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Koordinasikan Sertipikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin
Pansus Bahas PI 10 Persen, BUMD Diminta Serahkan Kajian Ekonomi dalam 7 Hari Kedepan
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
