PERISTIWA
Mahasiswa HMI Jambi Tolak Koruptor Jadi Caleg

DETAIL.ID, Jambi – Sekitar 30 orang mahasiswa Jambi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Senin (17/9/2018) berunjuk rasa di simpang Bank Indonesia, Jalan Jenderal A. Yani, Telanaipura, Jambi.
Mereka berorasi sejak jam 11.00 WIB. Mereka secara tegas menolak koruptor menjadi calon legislatif di DPRD. Penolakan ini berangkat dari pembatalan PKPU Nomor 20 tahun 2018 oleh Mahkamah Agung tentang larangan koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.
Dalam orasinya, koordinator lapangan massa aksi, Bayu Anugrah mengatakan mereka menolak putusan MA mengenai mantan narapidana yang diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai wakil rakyat.
Mereka mendukung PKPU Nomor 20 tahun 2018 untuk segera diintegrasikan ke dalam Undang-undang Pemilu.
“Kami juga mendesak Presiden RI untuk membuat PERPPU berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia sebagai langkah konstitusional,” kata Bayu.
Mahasiswa juga mendesak UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 huruf g untuk segera dilakukan perubahan.
Dengan hal ini, lanjut Bayu, mahasiswa akan mampu mengawal demokrasi secara bersama-sama, agar Indonesia umumnya dan Jambi khususnya bebas dari tikus berdasi.
Mahasiswa sempat bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Jambi. Sekira pukul 11.51 WIB, unjuk rasa mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ibrahim.
Mahasiswa menyebut bahwa saat ini ada 52 orang anggota DPRD Jambi terlibat dalam korupsi berjamaah, situasi Jambi tidak aman dari korupsi. Sehingga diduga ada keberpihakan terhadap para koruptor, yang membuka peluang para koruptor untuk menjadi koruptor yang ke dua kalinya.
Menurut Cornelis, pihaknya mendengar PAN juga telah ragu mencalonkan mantan napi eks koruptor untuk maju menjadi calon anggota Legislatif.
Sekira pukul 13.09 WIB, massa aksi dari HMI mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Jambi sehingga terjadi aksi dorong-mendorong, kemudian situasi kembali kondusif.
Pukul 15.00 WIB massa aksi dari HMI dibubarkan secara paksa oleh anggota kepolisian dari Sabhara Polda Jambi dengan adanya korban terinjak yakni Bayu Anugrah dan Danu Saputra.
Sekira pukul 15.19 WIB setelah melakukan aksinya, massa aksi dari HMI membubarkan diri dari Kantor DPRD Provinsi Jambi. (DE 01)
PERISTIWA
AMP Datangi Dishut Provinsi Jambi, Pertanyakan Kasus Sucipto Merambah Kawasan Hutan yang Mandeg

DETAIL.ID, Jambi – Aliansi Merah Putih (AMP) berdemonstrasi di depan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 25 Agustus 2025. Mereka mempertanyakan
tindaklanjut temuan Polhut terkait perambahan kawasan hutan yang dilakukan Sucipto Yudodiharjo.
Juru bicara AMP, Willy Azan mempertanyakan kasus perambahan kawasan hutan tersebut. “Barang bukti sudah diamankan dan sejumlah saksi sudah diperiksa, namun sudah 5-6 bulan belum ada kejelasan bahkan Sucipto sendiri tidak pernah menghadiri pemanggilan, sementara tiga orang anak buahnya sudah diperiksa. Ada apa?” katanya mempertanyakan.
Ia bersama rekannya mengapresiasi Kepala Dinas dan Kepala Bidang PKSDA serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menerima AMP. Hasil pertemuan langsung dituangkan dalam notulen pertemuan dan diteken bersama-sama.
Ia menjelaskan masyarakat dampingan AMP yang berada di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur dituding mencuri oleh Sucipto. Setelah ditelusuri ternyata 50 hektare dari 200 hektare kebun sawit milik Sucipto berada di dalam kawasan hutan. Sementara kebun itu sudah ditanami Sucipto sejak tahun 2013 lalu.
Padahal lahan yang sudah menjadi perkebunan sawit itu sudah diserahkan Sucipto ke pemerintah desa sejak tahun 2016 dan pemerintah desa telah membentuk kelompok tani dari masyarakat setempat untuk mengelolanya.
“Jangan mentang-mentang cukong seenaknya zalim terhadap hutan negara dan rakyat kecil. Tuhan tidak tidur. Kami terus berjuang bersama masyarakat demi tegaknya supremasi hukum, transparansi dan keadilan,” ucap Willy.
Menurutnya, kelompok tani yang tergabung dalam AMP selain melaporkan Sucipto terkait dugaan kejahatan kehutanan juga melayangkan gugatan ke pengadilan agar Sucipto cs membuktikan tentang keabsahan lahan yang mereka klaim. (*)
PERISTIWA
3 Kendaran Terlibat Kecelakaan Beruntun di Batipuh Selatan Tanah Datar, Diduga Rem Blong

DETAIL.ID, Tanah Datar – Sebanyak 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Panjang-Solok, di Jorong Galanggang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Kecelakaan terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025 sekira pukul 17:30 WIB.
Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 mikro bus, salah satu truk membawa muatan telur, sehingga saat kecelakaan terjadi, telur berserakan di badan jalan.
KBO satlantas Polres Padang Panjang, IPDA Dedi Kuswanto menjelaskan kronologi kejadian.
Kata IPDA Dedi, awal mula kejadian berawal dari kendaraan truk dengan nomor polisi BA 9039 BU yang dikendarai oleh Syafryddin datang dari arah Padang Panjang menuju Solok.
“Sesampainya di tempat kejadian, rem kendaraannya tidak berfungsi dan menabrak mikro bus Hiace dengan nopol BH 7512 FI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kendaraan mikro bus tersebut dikendarai oleh Hendri Wilyan.
“Setelah truk menabrak mikro bus, kemudian mikro bus menabrak truk nopol BG 8780 yang berada di depannya,” katanya.
“Truk dengan nopol BG 8780 tersebut dikendarai oleh Suardinata yang juga membawa seorang penumpang atas nama Suparman,” katanya.
Kemudian, IPDA Dedi menambahkan, akibat rem blon dan menabrak mikro bus, truk dengan nopol BA 9039 BU membanting stir ke arah sisi kanan jalan.
“Jika dilihat, posisinya dari arah Padang Panjang menuju solok,” tuturnya.
“Akibat kejadian tersebut, kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan,” katanya.
Sementara itu, IPDA Dedi mengatakan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut.
Reporter: Diona
PERISTIWA
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah

DETAIL.ID – Aplikasi investasi Risetcar dipastikan sebagai penipuan (scam) setelah dalam sepekan terakhir menutup fitur penarikan dana dari para penggunanya.
Seluruh permintaan pencairan saldo anggota gagal diproses, memicu kepanikan dan menimbulkan kerugian besar di kalangan pengguna.
Risetcar sebelumnya mengklaim sebagai platform investasi kendaraan tanpa sopir berbasis di Amerika Serikat dengan cabang di Jakarta. Skema ini sukses menarik ratusan ribu anggota berkat promosi masif, terutama di wilayah pelosok Indonesia.
Menurut laporan, jumlah anggota Risetcar mencapai sekitar 200.000 orang dengan estimasi kerugian puluhan miliar rupiah. Beberapa sumber bahkan menyebut jumlah akun yang terdaftar bisa menembus lebih dari 600.000 pengguna.
Awalnya Menjanjikan, Berakhir Menghilang
Salah satu korban yang enggan disebutkan namanya mengaku tertarik bergabung setelah diajak teman dekat.
“Awalnya lancar, pembagian keuntungan sesuai jadwal, dan tampilannya profesional. Ada narasi teknologi canggih, jadi terlihat masuk akal,” ujarnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun, keuntungan mulai macet dan komunikasi pihak Risetcar kian tidak jelas. Puncaknya, anggota menerima pesan WhatsApp bernada ancaman: “Harap selesaikan penyewaan kendaraan Anda di Jakarta dalam 6 jam ke depan, atau Anda akan kehilangan keanggotaan Risetcar Anda.”
Pesan itu dikirim dari nomor berkode negara Hong Kong (+852), disertai klaim sedang bernegosiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perhubungan. Dalam pesan tersebut, anggota diminta melakukan “penyewaan kendaraan uji coba” sebagai bukti operasional.
Faktanya, imbauan itu hanyalah taktik untuk menekan anggota agar kembali menyetor dana, padahal saldo dan aset di aplikasi sudah tidak bisa dicairkan.
Legalitas Dipertanyakan
Hasil penelusuran redaksi tidak menemukan nama Risetcar atau entitas terkait terdaftar di OJK maupun lembaga resmi lainnya. Tidak ada transparansi dokumen legal, izin usaha, atau pengawasan yang sah, sehingga memperkuat dugaan bahwa Risetcar merupakan skema investasi ilegal berkedok teknologi.
Langkah yang Harus Dilakukan Korban
- Laporkan kasus ke Satgas Waspada Investasi OJK.
- Laporkan nomor rekening tujuan transfer di cekrekening.id.
- Buat laporan ke Patrolisiber Polri melalui patrolisiber.id.
- Simpan semua bukti komunikasi, termasuk pesan dari nomor luar negeri.
Imbauan untuk Masyarakat
Modus penipuan semacam ini biasanya diawali dari ajakan teman, iming-iming keuntungan cepat, sistem bonus referral, hingga tekanan psikologis agar terus “berpartisipasi”.
Sebelum berinvestasi, pastikan:
- Cek legalitas di ojk.go.id.
- Periksa nomor rekening di cekrekening.id.
- Jangan transfer dana tanpa kejelasan hukum dan kontrak resmi. (*)