DAERAH
Pantau Harga Beras di Sumut, Ini yang Dilakukan KPPU Kanwil I Sumbagut
DETAIL.ID, Medan – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut) terus memantau perkembangan harga dan stok beras di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima wartawan di Medan, Kamis 7 Maret 2024, pihak KPPU melihat harga beras di tingkat konsumen di Sumut dijual jauh di atas harga eceran tertinggi (HE).
Hal ini berdasarkan hasil pantauan langsung KPPU Kanwil I di pasar tradisonal kota Medan pada tanggal 26 Februari 2024 dan 1 Maret 2024 yang ditemukan harga rata-rata beras medium di harga Rp 13.750/kg dan premium di harga Rp.15.145/kg.
Selain itu juga ditemukan perilaku pedagang yang mengemas kembali beras SPHP Bulog untuk dijual kembali sesuai dengan harga pasar.
Dalam rangka memetakan kondisi pasokan dan distribusi beras di Sumut, serta menelusuri permasalahan yang terjadi di lapangan, KPPU Kantor Wilayah I menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Hal ini dilakukan terkait ketersediaan pasokan dan distribusi beras di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertempat di kantor KPPU Kanwil I di kota Medan.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Serta sejumlah pelaku usaha antara lain PT Dhirga Surya, PD Pasar, PT Pilar Provinsi Sumatera Utara, PT Sumberalfaria Trijaya Tbk dan Everbright.
Selain itu hadir juga Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
Beberapa poin penting yang diperoleh dalam diskusi tersebut antara lain:
- Pada bulan Februari 2024, Sumatera Utara mencatat inflasi sebesar 0,41%. Sedangkan pada setiap bulan Februari di tiga tahun terakhir selalu mengalami deflasi. Penyumbang terbesar untuk inflasi di Sumut ini adalah harga beras. Fluktuasi harga beras yang mencapai 7%-9% terbilang rendah dibandingkan komoditas lain seperti cabai, namun dianggap sudah sangat tinggi karena selama ini pemerintah selalu menjaga stabilitas harga beras.
- Untuk produksi beras di Sumatera Utara pada bulan Januari-Februari adalah 310.000 ton sedangkan kebutuhan 199.000 ton, sehingga terdapat surplus sebesar 110.000 ton. Namun tidak boleh ada larangan untuk menjual beras keluar dari Provinsi Sumut. Sebagai informasi, minggu ini terdapat 42 kontainer beras asal Sumatera Utara yang dikirim ke daerah lain.
- Dengan adanya ketentuan terkait HET (Harga Eceran Tertinggi), ritel modern mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Hal tersebut karena produsen/distributor tidak sanggup memasok beras sesuai dengan HET, sementara ritel modern tidak berani menjual beras di atas HET. Yang saat ini mampu memenuhi HET hanyalah beras SPHP dari Bulog. Terdapat 2.000 pcs beras bulog untuk gerai Alfamart di Sumatera Utara dan Aceh.
- Pada Tahun 2023, luas lahan pertanian turun, jumlah produksi gabah juga turun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab beberapa kilang beras, termasuk Dirga Surya, mengalami kesulitan untuk bersaing memperoleh pasokan beras dengan harga yang cocok.
- Saat ini Bulog Sumut memiliki stok sebanyak 16.000 ton beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan memiliki 2.000 outlet mitra perum bulog di Sumatera Utara. Untuk memperketat pendistribusian beras SPHP, Mitra Bulog harus memajang spanduk yang menyatakan disini beras dijual sesuai HET. Terkadang pedagang mengambil pasokan beras dari agen yang lain karena kemudahan dalam pembayaran, sehingga rantai pasok semakin Panjang.
- Bahwa PT Pilar dan PD Pasar selaku distributor beras SPHP pernah menawarkan kepada pedagang di Pasar Petisah untuk menjual beras SPHP Bulog dengan harga sesuai HET dan mendapatkan cashback sebesar Rp1.500/kg. Namun para pedagang tidak mau menjual beras SPHP sesuai HET dan tetap memilih untuk menjual beras lain sesuai dengan harga pasar.
- Di beberapa lokasi di Sumatera Utara dan Aceh sudah memasuki masa panen, sehingga harga beras cenderung turun. Pada akhir Desember 2023, harga Gabah Kering Panen (GKP) mencapai Rp7.000 s.d Rp7.500/Kg, saat ini harga GKP sudah turun di angka Rp6.600 s.d Rp6.800/Kg dengan rendemen 47%. Sedangkan saat ini harga beras medium di kilang beras di Tanjung Morawa adalah Rp12.500/Kg.
- Adanya kenaikan harga beras menunjukkan adanya permasalahan terkait pasokan dan penawaran. Untuk itu perlu terus dilakukan sinergi antar para pelaku usaha, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di provinsi Sumatera Utara, terutama memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Reporter : Heno
DAERAH
Bupati H M Syukur Lepas 101 orang CJH Merangin Kloter 23
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur melepas keberangkatan sebanyak 101 orang Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Merangin pada musim haji 1447 H, dari pelataran Masjid Baitul Makmur Merangin pada Minggu, 17 Mei 2026 sekitar pukul 05.30 WIB.
Saat pelepasan, Bupati didampingi, Wabup H A Khafidh, Asisten I Setda Merangin Sukoso selaku ketua panitia pemberangkatan CJH Merangin, Kadis Kominfo Akhoi bersama para kepala OPD lainnya dan para tokoh agama.
Sebanyak 101 orang CJH tersebut, terdiri dari 51 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Mereka diangkut dengan iring-iringan tiga unit bus, menuju Asrama Haji Jambi sebelum diberangkatkan dari Bandara Antara Sultan Thaha Jambi menuju Mekah melalui Embarkasi Batam.
“Alhamdulillah semua CJH mari kita doa-kan bersama, pergi selamat dan pulang nanti selamat sehat semua menjadi haji yang mabrur,” ujar Bupati usai memberikan cenderamata secara simbolis ke CJH Merangin pada acara pelepasan itu.
Bila sudah berada di Mekah nanti pinta bupati, abaikan segala urusan di Merangin, fokuslah beribadah, jalankan semua tahapan ibadah haji dengan benar dan jangan lupa saling membantu satu sama lainnya.
Suasana pelepasan pemberangkatan CJH Merangin kloter 23 tersebut, berlangsung lebih tertib dari sebelumnya, baik saat para CJH datang ke Masjid Baitul Makmur, maupun saat para CJH masuk ke bus hingga pelepasan pemberangkatan.
Pelepasan sebanyak 101 orang CJH Merangin kloter 23 itu, sebagai pelepasan CJH terakhir pada musim haji 1447 H. Jumlah total CJH Merangin tahun ini sebanyak 380 orang, terdiri dari 169 orang laki-laki dan 211 orang perempuan.
Mereka diberangkatkan dalam dua kloter, sebanyak 279 orang kloter 19 dan sebanyak 101 orang kloter 23, yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Batam. (*)
DAERAH
Kejari Pasuruan Musnahkan Barang Bukti dari 86 Perkara
DETAIL.ID, Pasuruan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum di halaman Kejari Kabupaten Pasuruan pada Rabu, 13 Mei 2026.
Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Kabupaten Pasuruan, Rustandi Gustawirya; Kepala BNNK Pasuruan, Masduki; Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho dan undangan kehormatan lain.
Dalam pantauan awak media di lokasi, pemusnahan dilakukan dengan dua cara. Untuk barang bukti berupa ponsel, timbangan elektrik, alat isap dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan sabu-sabu, ekstasi, dan pil berlogo Y dimusnahkan dengan diblender, serta minuman keras dalam kemasan botol dimusnahkan dengan menggunakan kendaraan berat.
Seluruh barang bukti berasal dari 86 perkara yang berlangsung sejak November 2025 hingga Mei 2026.
Rinciannya terdiri dari 1.335,23 gram alias sabu-sabu seberat 1 kg yang dikumpulkan dari 64 perkara. Kemudian ekstasi sebanyak 1 perkara berjumlah 12 butir serta 16.052 butir pil berlogo Y dari 5 perkara. Kemudian 19 unit ponsel yang digunakan untuk transaksi terlarang disita sebagai bagian dari pembongkaran jaringan peredaran narkoba plus 33 timbangan elektrik, 7 buah alat isap serta 17 buah sajam, juga turut dihancurkan.
Selain kejahatan narkotika, Kejari Bangil juga menghancurkan 30 botol minuman keras sebagai bentuk pemberantasan penyakit masyarakat.
Kepala Kejari Bangil, Rustandi Gustawirya menegaskan pemusnahan barang bukti ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sesuai dengan aturan yang ada, jikalau seluruh barang bukti hasil tindak pidana sudah dinyatakan incraht alias berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagai eksekutor harus segera melaksanakan pemusnahan tersebut.
“Hari ini kami musnahkan seluruh BB hasil tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kami pastikan barang bukti tidak lagi berpotensi digunakan untuk tindak pidana,” katanya.
Rustandi menyebut bahwa keberhasilan menindak seluruh bentuk pelanggaran hukum, mulai dari penyalahgunaan narkoba dan lainnya tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk bisa membantu masyarakat. Terima kasih seluruh Forkopimda dan lintas sektor lain yang sudah sama-sama membantu dalam hal ini,” ujarnya.
Reporter: Tina
DAERAH
Pengamat Singgung Anggaran Baru di Tengah Mangkraknya Pelabuhan Ujung Jabung
DETAIL.ID, Jambi – Kelanjutan proyek mangkrak Pelabuhan Ujung jabung yang menelan dana ratusan milliar, masih terus menuai pertanyaan. Pengamat kebijakan publik di Tanjungjabung Timur menduga bahwa masih terdapat beberapa bagian skandal korupsi atas proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai kawasan ekonomi terpadu itu.
Salah satunya, kejanggalan pada proyek yang ditenderkan pada September 2025 lalu dengan paket pekerjaan yang diberi nama Penyusunan Dokumen Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung oleh Bappeda Provinsi Jambi. Nilainya lumayan, Rp 1 miliar. Digarap CV Mitra Yenuko Pratama pasca tandatangan kontrak pada Oktober 2025.
”Ada review ulang terhadap perencanaan. Harusnya kita pertanyakan 1 dekade ini apa kerjanya? Tiba-tiba dianggarkan Rp 1 miliar,” ujar Arie Suryanto pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026.
Munculnya penyusunan dokumen review pasca proyek Ujung Jabung dibiarkan mangkrak bertahun-tahun, menguatkan dugaan bahwa proyek yang dicanangkan sejak 2010 lalu tidak punya perencanaan yang matang.
Sementara penyidikan dugaan korupsi yang bermuara pada penetapan 2 tersangka yakni mantan pejabat BPN Tanjungjabung Timur, dinilai belum optimal. Sebab bagian inti dugaan korupsi terdapat pada megaproyek kawasan pelabuhan ujung jabung sendiri.
”Itu korupsi pengadaan tanah untuk jalan kan masih bagian kecil. Bagian terbesarnya kan pelabuhan yang mangkrak 1 dekade itu. Cuman saya kira jaksa paham lah mengurainya,” katanya.
Kalau berdasarkan data dan informasi yang Arie himpun, sudah Rp 300 milliar lebih dana APBN dan APBD yang dikucurkan sedari tahun 2014 pemasangan tiang-tiang pancang laut Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu itu.
Arie pun menekankan bahwa sejak awal, pelabuhan ujung jabung merupakan harapan besar bagi masyarkat Tanjungjabung Timur. Di tengah proses hukum yang berjalan, publik kini menanti kejelasan. Apakah proyek bakal lanjut, atau tetap dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan. Sembari jadi bancaan oknum pejabat nakal.
Reporter: Juan Ambarita



