ADVERTORIAL
Al Haris Letakkan Tiang Pancang Mega Proyek di Pembangunan Museum KCBN Muarojambi
Jambi – Al Haris awali proses peletakkan tiang pancang mega proyek Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarojambi di kawasan Candi Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Rabu, 5 Juni 2024
Prosesi peletakan batu pertama atau tiang pancang yang dilaksanakan di lokasi pembangunan museum kompleks KCBN Muarojambi ini dilakukan dengan mengikuti adat setempat, yakni prosesi beselang Tegak Tiang Tuo, yang melibatkan simbolisme mendalam melalui peletakan emas, perak, besi, tapak kuda, dan sawang angin dan diakhiri dengan penaburan setabun tawar dan secupak garam.
Pada prosesi ini, Gubernur Jambi Al Haris memulai dengan peletakan emas, selanjutnya peletakan perak oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, peletakan besi oleh Plt. Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Ahmad Mahendra, dan seterusnya Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi Agus Widiatmoko, dan anggota DPR RI A Bakrie.
Gubernur Jambi, Al Haris mengucapkan rasa syukurnya atas proses revitalisasi yang dilakukan di kawasan Candi Muaro Jambi. Ia mengatakan mega-proyek tersebut akan menjadi magnet besar bagi wisatawan untuk datang ke Jambi kedepannya.
“Sesuai arahan Pak Presiden, candi ini kita revitalisasi dan kembalikan fungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Hari ini dengan prosesi (Tegak Tiang Tuo) merupakan bukti nyata bahwa nantinya di KCBN Muarojambi akan memiliki fasilitas yang melengkapi candi. Saya berterima kasih kepada Pak Dirjen (Kebudayaan) yang meyakinkan agar revitalisasi ini berjalan dan saya yakin setelah selesai, KCBN Muarojambi akan menjadi magnet yang besar bagi Jambi,” kata Al Haris.
Gubernur Al Haris melanjutkan Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung dan bangga dengan mega-proyek revitalisasi KCNM tersebut, oleh sebab itu disebutnya Pemerintah Provinsi bersama masyarakat harus ikut merasakan dampak dari revitalisasi kawasan Candi Muarojambi itu.
“(Mega-proyek) Ini lengkap dengan galeri dan sebagainya, ada juga wadah UMKM dan sebagainya, tinggal nanti kita melatih pelaku UMKM, itu kita kembangkan sehingga ekonomi setempat bisa berkembang, dan masyarakat disini merasakan punya usaha baru dan ikut menjaga kawasan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek RI, Hilmar Farid mengatakan prosesi ini telah dinantikan dengan baik.
“Tegak Tiang Tuo pembangunan di KCBN Muarojambi ini merupakan langkah penting dalam perjalanan mewujudkan upaya Pemerintah dalam mendorong pelindungan warisan budaya di Indonesia. Melalui upaya ini, kami tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam peradaban Muarojambi yang hilang melalui ekskavasi benda sejarah, mengidentifikasi makna-makna budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya dengan tujuan akhir untuk mengembalikan KCBN Muarojambi menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang menyenangkan bagi publik,” katanya.
KCBN Muarajambi tidak hanya menjadi simbol keyakinan Buddha, tetapi juga pusat pendidikan dan destinasi spiritual. Berada di tengah keheningan dan keagungan situs ini, pengunjung diajak menyusuri jejak masa lalu dan memahami peran vitalnya dalam proses edukasi dan pembangunan peradaban.
KCBN Muarajambi memiliki makna sejarah yang sangat dalam, merepresentasikan keunikan tradisi spiritual dan pendidikan Buddhisme di Asia Tenggara. Kompleks ini mencakup candi tinggi dan rendah, serta stupa besar yang mencapai ketinggian 27 meter, yang semuanya dibangun tanpa menggunakan semen atau bahan perekat modern.
KCBN Muarajambi menjadi kompleks percandian Buddha terbesar di Asia Tenggara, membentang sepanjang 7,5 kilometer di sepanjang Sungai Batanghari dan mencakup 8 desa.
Sebagai langkah awal dari proyek ini, pada akhir April lalu telah ditandatangani kontrak konstruksi fisik pembangunan museum oleh Kepala PPK Pembangunan Museum M. Natsir Muslim Ridwan dan Senior Vice President Head of Building Operation Division PT PP (Persero) Andek Prabowo.
Selain itu, juga telah ditandatangani kontrak konstruksi fisik penataan lingkungan kawasan cagar budaya oleh PPK Penataan Lingkungan Yanto H.M. Manurung dan Senior Vice President Divisi Operasi 1 PT Brantas Abipraya (Persero) Arviga Bigwanto.
Setelah prosesi Tegak Tiang Tuo, acara dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen untuk melestarikan lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik candi tetapi juga pada keberlanjutan lingkungannya.
DETAIL.ID, Jember – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir melalui Rapat Paripurna I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin, 28 September 2026.
Rapat tersebut diikuti 32 dari total 49 anggota dewan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa seluruh program dalam APBD 2027 wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
“Program-program yang dirancang untuk APBD tahun 2027 tidak akan lepas dari Perda RPJMD yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” tutur Gus Fawait.
Mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, ia meminta para legislator ikut bergerak mengupayakan suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Saya mengajak anggota DPRD untuk terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, Jember kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara APBD dan APBN sangat krusial, terlebih dukungan dana pusat untuk Jember pada tahun ini tergolong signifikan.
“Alhamdulillah, tahun ini anggaran APBN yang masuk ke Kabupaten Jember jumlahnya cukup besar dan perlu kita syukuri,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Gus Fawait memaparkan penurunan angka pasien di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Kendati grafik kesehatan membaik, warga diimbau tetap menjalankan perlindungan diri sederhana.
“Tidak perlu panik karena kondisinya sudah menurun, tetapi tetap jaga kesehatan. Anak-anak sekolah yang mengalami gejala flu dianjurkan memakai masker,” tuturnya. (*)
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)
Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Lima Ranperda
Buron 1 Tahun Lebih, Terpidana Kasus Perzinahan Ditangkap
Keterbatasan Anggaran Daerah, Gus Fawait Ajak DPRD Jember Lobi Pemerintah Pusat
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA
Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sambut Peserta Program Pemagangan Nasional MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
