DAERAH
Kolam Retensi Tak Kunjung Dibangun, Areal Sekitar JBC Jadi Langganan Banjir
DETAIL.ID, Jambi – Pembangunan Mal dan Superblokck termegah di Provinsi Jambi yakni Jambi Business Center (JBC) ternyata menyebabkan sejumlah masalah di lingkungan sekitarnya. Salah satunya banjir.
Sejumlah RT di kawasan Simpang Mayang tersebut menjadi titik langganan banjir dikala ingensitas curah hujan tinggi. Diantaranya RT 10, RT 09, RT 11, RT 08, RT 07, RT 32, RT 03, dan RT 02 Kel Simpang Empat Sipin. Pengakuan sejumlah warga, ketinggian banjir pada Jumat, 4 Oktober 2024, mencapai setinggi paha orang dewasa.
Menyikapi hal tersebut, Waka DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata turun meninjau JBC serta sejumlah RT di sekitarnya yang terdampak. Selang beberapa saat, Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi Yaser Arafat, dan juga Kadis PUPR Kota Jambi Momon, serta Kabid SDA Kota Jambi Berlianto merapat ke JBC. Namun di lokasi mereka hanya ditemui oleh pihak Security JBC yakni Sabarudin.
Terkait areal sekitar yang semakin rawan banjir semenjak pembangunan JBC, terutama di sepanjang Simpang Mayang, Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi Yaser mengakui bahwa adanya aliran air dalam volume besar yang tidak sebanding dengan saluran drainase yang ada.
“Jadi ibaratnya, air yang masuk lebih banyak daripada air yang keluar. Sehingga akhirnya melimpah jadinya. Terjadilah genangan,” kata Yaser pada Senin, 7 Oktober 2024.
Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut juga berkata bahwa pihaknya sudah bersurat kepada pihak JBC untuk membuat kolam retensi. Namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Yang ada masih sebatas desain yang sudah diteruskan kepada BWSS Sumatera VI Jambi.
“Kalau dari kami SDA itu sudah meneruskan ini ke balai. Dari pihak JBC ini selaku pemilik tempat ini yang nanti akan aktif ke balainya. Karnakan anggarannya nanti dari sini dan tanahnya nanti dari Provinsi yang eks pertanian dulu,” ujar Yaser.
Menurut Yaser, setidaknya sudah setahun lebih persoalan kolam retensi untuk JBC belum ada tindak lanjut dari JBC sendiri. Sementara BWSS yang berposisi sebagai pemilik kewenangan, termasuk persoalan izin kolam retensi JBC pun belum diperoleh keterangan lebih lanjut.
“Jadi sekarang ini kita dorong saja. Kalau dari PUPR tertanggal 3 Oktober 2023 ini sudah bersurat ke JBC, permintaan permohonan embung/kolam retensi,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata di akhir sidak ke sejumlah titik di sekitaran JBC pun menyimpulkan bahwa kolam retensi yang belum dibangun oleh JBC menjadi salah satu penyebab banjir yang kerap terjadi.
“Dan pertanyaan itu di-oke-kan oleh Kadis PU Kota, karena udah berulang kali mengingatkan untuk segera dibangun kolam retensi. Dikomunikasikan lagi sama bidang SDA (Provinsi) bahwa sudah dibuat desain kolam retensi oleh Jambi Business Center. Baru untuk minta persetujuan dengan pihak balai,” kata Ivan Wirata.
Nayatanya, lanjut dia, kita tanya di pihak balai (JBC) belum menemui. Waka DPRD Provinsi Jambi itu pun meminta agar hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh intansi terkait dan pembangunan kolam retensi yang jadi tanggung jawab JBC segera direalisasikan.
Kemudian masalah hambatan di drainase yang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Kota Jambi, Dinas PUPR agar menganggarkan anggaran di 2025. Sama juga dengan PUPR Provinsi Jambi. Ivan yakin jika semua pihak berkomitmen maka banjir berulang dapat diminimalisir.
“Jadi kita berkomitmen bersama-sama pihak kota, pihak provinsi menyurati Jambi Business Center agar segera melaksanakan komitmennya. Dari lingkungan, izin lingkungan Amdal juga mengatakan bangun kolam retensi dulu baru bangun pembangunannya (gedung),” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
HPN 2026, Bupati Jember Sebut Pers Fondasi Ekonomi Berdaulat
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan menyebut pers sebagai fondasi bagi terwujudnya ekonomi berdaulat dan bangsa yang kuat, Senin, 9 Februari 2026.
Peringatan HPN 2026 mengusung tema nasional Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat dan menjadi ruang refleksi peran pers di tengah perkembangan ekosistem digital yang terus bergerak cepat.
Gus Fawait menyampaikan bahwa pers menjalankan fungsi strategis dalam demokrasi karena menghubungkan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Tema HPN tahun ini menegaskan bahwa pers yang independen, profesional, dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat,” kata Gus Fawait.
Ia menilai kualitas kerja jurnalistik berpengaruh langsung terhadap kesadaran publik dan daya tahan bangsa, terutama dalam situasi global yang dinamis.
“Pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerja jurnalistik yang berimbang, pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran publik, memperkuat kepercayaan sosial, serta mendorong kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Gus Fawait juga mengaitkan arah pembangunan di Kabupaten Jember dengan kebijakan nasional yang menempatkan pers sebagai bagian dari ketahanan nasional dan kemandirian ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Jember memandang komitmen tersebut sebagai landasan bersama untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan konstruktif,” kata Gus Fawait.
Mengakhiri pernyataannya, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang terus bekerja menjaga ruang publik yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, kami mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh insan pers bagi masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia,” tutur Gus Fawait.
Penulis: Dyah Kusuma
DAERAH
Wabup A. Khafidh Pergoki dan Tegur Pejabat yang Buang Sampah Sembarangan dari Mobil Dinas, Bupati M. Syukur: Tarik Mobilnya, Tahan Gajinya
DETAIL.ID, Merangin – Disela-sela kegiatan Gotong Royong Serentak seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin pada Senin, 9 Februari 2026, Wakil Bupati Merangin A. Khafidh menyampaikan bahwa sempat melihat ada pejabat membawa mobil dinas yang membuang sampai sembarangan.
Kata Wabup, tindakan tersebut merupakan tindakan yang memalukan dan tak mencerminkan seorang pejabat sebagai tauladan bagi masyarakat.
“Pejabat itu sudah saya tegur. Dia bawa mobil dinas, nomor seri plat nya masih kecil,” ujar Wabup disambut gelak tawa para ASN.
“Ini tidak baik, tidak layak ditiru. Ini harus menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Pernyataan Wabup tersebut langsung direspons secara spontan diiringi tawa namun penuh ketegasan oleh Bupati Merangin, M. Syukur. Menurut Bupati, teguran lisan saja tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap perilaku yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) tersebut.
“Seharusnya jangan hanya ditegur, tapi tarik mobilnya, tahan gajinya untuk bayar denda sesuai dengan Perda,” ucap Bupati M. Syukur.
Bupati menyayangkan masih rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, bahkan di kalangan pegawai negeri. Ia menyoroti fenomena warga atau pegawai yang membuang sampah sambil lalu menggunakan kendaraan tanpa mau turun ke tempat sampah yang tersedia.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah dalam mengelola lingkungan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan keteladanan aparatur sipil negara (ASN).
“Apa susahnya turun sebentar, masukkan sampah ke dalam tong. Padahal itu sampah rumah tangga kita sendiri, tapi buang ke tong saja tidak mau,” katanya menyindir.
Bupati juga memperingatkan para pegawai agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ia mengancam akan memberlakukan denda melalui pemotongan gaji jika ada ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan.
“Bapak dan Ibu harus menjadi duta kebersihan di lingkungannya masing-masing. Jika kita tidak bisa memberi contoh, daerah ini tidak akan pernah berubah sebaik apa pun program yang kita buat,” tuturnya.
DAERAH
Bupati M. Syukur Sumbangkan Enam Bulan Gaji untuk “Perangi Sampah”
DETAIL.ID, Merangin – Perang terhadap sampah menjadi instruksi lisan Presiden Prabowo kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia. Instruksi itu disampaikan saat Presiden Prabowo memimpin Rakor bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia baru-baru ini.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyumbangkan enam (6) bulan gajinya untuk “Perang terhadap Sampah”.
Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk lomba kebersihan tingkat OPD di Kabupaten Merangin. Uang sumbangan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syafrani disaksikan oleh Wabup A. Khafidh, Sekda Zulhifni dan para ASN lintas OPD di halaman Kantor Dinas Kominfo, Senin, 9 Februari 2026 pagi.
“Seperti janji saya, saya sumbangkan enam bulan gaji untuk dinas yang menang lomba kebersihan. Gaji saya Rp 5,8 juta, jadi totalnya Rp 34,8 juta, tapi saya ambil Rp 30 juta untuk hadiah. Sisanya buat saya beli tisu,” ujar M. Syukur dengan nada berseloroh saat menyerahkan bantuan tersebut.
Bupati menegaskan bahwa penentuan pemenang dilakukan oleh tim penilai independen untuk menjaga objektivitas. Ia menjamin tidak ada intervensi maupun praktik KKN dalam penilaian ini.
“Dinas LH saja tadi saya tanya hanya dapat juara harapan tiga. Ini bukti penilaian objektif dan tidak ada monopoli,” katanya.
Kata Bupati, Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah beberapa waktu lalu menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, TNI, dan Polri untuk memprioritaskan kebersihan lingkungan.
“Presiden meminta minimal 10 hingga 15 menit sebelum masuk kerja, kita harus membersihkan lingkungan masing-masing. Masalah sampah bukan lagi urusan lokal Merangin, tapi sudah menjadi isu nasional,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, M. Syukur juga memberikan teguran keras terkait rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk oknum ASN, dalam membuang sampah. Ia mengaku masih sering melihat warga membuang sampah sembarangan dari jendela mobil atau motor.
“Saya dengar ada pegawai negeri yang kalau keluar rumah main lempar saja sampahnya dari motor atau mobil. Jangan sampai ketahuan Bupati, karena ada Perda-nya. Kalau tidak mau bayar denda, gajinya saya tahan,” ujar Bupati mengingatkan.
Ia berharap para ASN dapat menjadi duta kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Menurutnya, program pemerintah sehebat apa pun tidak akan berhasil tanpa dukungan dan perubahan perilaku dari masyarakat.


