TEMUAN
Keberadaan Jambi Business Center dan Bencana Banjir Bagi Warga Sekitar
DETAIL.ID, Jambi – Pengembang Jambi Business Center (JBC) yakni PT Putra Kurnia Properti disinyalir mengabaikan pembangunan kolam retensinya. Imbasnya kawasan permukiman yang bertetangga dengan proyek superblok di pusat kota Jambi tersebut makin rawan banjir.
Salah seorang warga RT 09, Kel Simpang 4 Sipin, Kota Jambi megungkap soal peristiwa banjir yang kerap melanda kala curah hujan tinggi RT tetangga JBC mulai dari RT 09, RT 10, RT 11, RT 08, RT 07, RT 32, RT 03, hingga RT 02 Kel Simpang Empat Sipin, Telanaipura.
Kadang banjir bisa sampai setinggi lutut orang dewasa, hingga menggenangi rumah-rumah warga di areal tersebut. Warga lainnya juga mengungkap soal bencana banjir di kawasan rumahnya yang makin sering terjadi seiring dengan pembangunan JBC. Namun pihak JBC dinilai seolah tak menghiraukan masalah tersebut.
“Mana adalah, takut be idak org tu. Boro-boro mintak maaf. Datang be Idak ksni. Apo lg berharap yg lain,” ujar warga setempat, belum lama ini.
Dalam tinjauan lapangan ke JBC serta areal pemukiman warga yang berada di samping JBC oleh Waka DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata lengkap bersama Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi Yaser Arafat, dan juga Kadis PUPR Kota Jambi Momon Sukmana Fitra, hingga pihak BWSS Sumatera VI pada Senin 7 Oktober lalu.
Terungkap bahwa pengembang JBC yakni PT PKP belum mengunaikan tanggungjawabnya untuk bikin kolam retensi. Hal ini disinyalir jadi salah satu sebab bencana banjir yang kerap terjadi kala curah hujan tinggi di kawasan warga tersebut.
“Kalau dari kami SDA itu sudah meneruskan ini (desain kolam retensi) ke balai (BWSS VI). Dari pihak JBC ini selaku pemilik tempat ini yang nanti akan aktif ke balainya,” kata Yaser Arafat, kala itu.
Namun dengan peristiwa banjir berulang di RT sekitar serta genangan air yang kerap muncul di depan JBC tepatnya di Simpang Mayang. Pihak JBC diduga tidak aktif menindaklanjuti soal perizinan pembangunan kolam retensinya ke BWSS Sumatera VI.
Sementara itu upaya konfirmasi terhadap Direktur PT Putra Kurnia Properti (PKP), Mario Liberty Siregar, belum membuahkan hasil. Mario dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp dan panggilan telepon, tidak merespons.
Pasca tinjauan lapangan Waka DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Dinas PUPR Kota Jambi langsung melayangkan surat teguran kepada Direktur PT Putra Kurnia Properti (PKP), Mario Liberty Siregar.
Dalam surat tertulis, menindaklanjuti kejadian banjir/genangan air di Jl Kapten A Bakaruddin (Depan Jambi Business Center) pada hari Jumat 4 Oktober 2024, bersama ini Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi telah melakukan survei ke lokasi tempat kejadian.
Adapun hasil tinjauan mereka dil lokasi bahwa pihak JBC belum melaksanakan pembangunan kolam retensi sesuai dengan rekomendasi Peil Banjir yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2020.
“Berkenaan dengan hal tersebut, kami perintahkan kepada saudara untuk segera membangun kolam retensi paling lambat 2 minggu setelah surat ini diterima,” demikian dikutip dari Surat Teguran yang ditandatangani Kadis PUPR Kota Jambi Momon Sukmana Fitra, 7 Oktober 2024.
Sementara itu di akhir tinjauan lapangan rombongan Waka DPRD Provinsi Jambi ke RT 9, Simpang 4 Sipin. Seorang IRT, warga terdampak banjir memohon kepada wakil rakyat dan para penjabat tersebut, agar benar-benar mengawal persoalan banjir di pemukiman belakang JBC tersebut.
“Tolong dikawal Pak, bantu kami,” ujarnya saat itu.
Namun hampir 1 minggu berselang usai banjir terakhir melanda kawasan tersebut hingga surat teguran dilayangkan oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Direktur PT PKP terkesan enggan untuk dikonfirmasi, untuk aktivitas pengerjaan kolam retensi pun belum terlihat di sekitaran areal JBC.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Diduga Ada Praktik Pungli Dalam Pengurusan Paspor di Kerinci, Kader HMI Desak Evaluasi Hingga Copot Pimpinan
DETAIL.ID, Kerinci – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan paspor di wilayah Kerinci menuai sorotan keras dari kalangan mahasiswa. Ketidakadilan dalam pelayanan yang melibatkan peran calo dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem yang harus segera ditindak tegas.
Paizal, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kerinci-Sungai Penuh mengunhkap bahwa keponakannya sempat mengurus paspor secara mandiri, namun ditolak dengan alasan tidak didampingi orang tua, meskipun telah membawa surat kuasa resmi.
”Yang jadi persoalan, ketika diurus sesuai prosedur ditolak, tetapi saat menggunakan calo dengan memberikan sejumlah uang justru paspornya bisa diproses. Ini jelas menimbulkan dugaan adanya praktik pungli dan permainan oknum di dalam,” ujar Paizal, pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menegaskan bahwa alasan administratif tersebut tidak konsisten diterapkan. Jika memang pendampingan orang tua menjadi syarat mutlak, maka tidak boleh ada pengecualian dalam kondisi apapun.
”Kami melihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah mengarah pada rusaknya integritas pelayanan publik. Ada indikasi kuat pembiaran terhadap praktik calo,” ujarnya.
Atas dasar itu, Paizal mendesak Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut, khususnya yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Paizal bahkan menegaskan, apabila terbukti adanya praktik pungli dan pembiaran oleh pimpinan, maka Kepala Kantor Wilayah harus bertanggung jawab secara moral dan administratif.
”Jika benar ada praktik seperti ini dan tidak ada tindakan tegas, maka kami menilai Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah gagal dalam melakukan pengawasan. Kami mendesak evaluasi total, dan tidak menutup kemungkinan Kepala Kantor Wilayah harus mundur dari jabatannya,” katanya.
Ia juga meminta agar pimpinan pusat Direktorat Jenderal Imigrasi turun langsung melakukan investigasi guna memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
”Kami tidak ingin pelayanan publik dikendalikan oleh calo. Negara harus hadir memberikan keadilan, bukan membuka ruang bagi praktik transaksional,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Realisasi Pekerjaan 2025 Tak Jelas, Proyek Jalan Rp 180 miliar di Jambi Garapan Sumber Swarnanusa Jadi Masalah
DETAIL.ID, Jambi – Pekerjaan preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi dengan nilai mencapai Rp 180,8 miliar terus menuai sorotan. Proyek Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025 – 2027 dikerjakan oleh PT Sumber Swarnanusa (Asiang).
Sejumlah sumber anonim menilai terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya pada paket pekerjaan ruas jalan dalam kota yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi.
Menurut sumber, pada akhir tahun 2025 terdapat alokasi dana pemeliharaan rutin sekitar Rp 16 miliar dari total nilai proyek Rp 180,8 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan perbaikan jalan, termasuk penambalan lubang (patching). Namun, hasil pekerjaan di lapangan dinilai tidak optimal.
”Dari beberapa titik, hasil penambalan terlihat kasar, berlubang kembali, bahkan mengalami lendutan. Padahal anggaran yang digunakan cukup besar,” ujar sumber tersebut pada Senin, 6 April 2026.
Sorotan juga mengarah pada dugaan tumpang tindih pekerjaan di sejumlah titik. Salah satu contohnya berada di kawasan Lingkar Barat, tepatnya di simpang PLN menuju arah Kebun Kopi. Di lokasi tersebut, pekerjaan rigid pavement disebut baru saja dilakukan, sementara pada tahun sebelumnya telah dilakukan patching dalam paket pekerjaan yang sama.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sumber juga mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pengawasan proyek oleh BPJN IV Jambi, khususnya pada Satuan Kerja PJN Wilayah I.
Mereka menilai pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah pusat.
”Harapannya, pihak terkait bisa memberikan penjelasan terbuka. Jika perlu, Kepala Balai dipanggil oleh Dirjen Bina Marga untuk mengklarifikasi persoalan ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Jambi, Arief Tria dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tampak enggan berkomentar. Hingga berita ini diturunkan, belum memberikan tanggapan.
Di tahun ini sendiri, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 30 milliar, dan terakhir pada 2027 sebesar Rp 134,4 milliar.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Paket pekerjaan preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi senilai total Rp 180,8 miliar menuai sorotan. Pasalnya, realisasi pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2025 dinilai tidak jelas, meski anggaran telah dialokasikan.
Berdasarkan dokumen spesifikasi teknis yang ditandatangani oleh PPK 1.4 Provinsi Jambi, Fahmi Fajar Kurniawan, tertanggal 21 Oktober 2025, total nilai kegiatan untuk periode 2025–2027 mencapai Rp 180.812.257.000.
Khusus untuk TA 2025, besaran anggaran yang dialokasikan dalam paket pekerjaan yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Sumber Swarnanusa tercatat sebesar Rp 16.357.455.000.
Namun, hingga saat ini belum terlihat secara jelas bentuk pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan. Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam paket kegiatan itu masih tampak belum mengalami perubahan signifikan.
Paket preservasi ini mencakup sejumlah ruas strategis, mulai dari batas Provinsi Sumatera Selatan–Tempino hingga Kota Jambi (Pal 10), termasuk Lingkar Timur, Simpang Gado-Gado, Simpang Sijenjang, Pelabuhan Talang Duku, Jalan Raden Pamuk hingga Jalan Yos Sudarso. Secara teknis, lingkup pekerjaan meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi minor dan mayor, hingga rekonstruksi jalan pada beberapa titik.
Proyek ini sendiri merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas dan kapasitas jalan, serta didanai melalui skema kontrak tahun jamak (multi years contract).
Meski demikian, lemahnya visibilitas progres pekerjaan di lapangan memunculkan tanda tanya terkait pelaksanaan kegiatan, khususnya pada tahun pertama anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai progres fisik pekerjaan TA 2025 tersebut. Kasatker PJN Wilayah 1, Arief dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Kamis, 2 April 2026 belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
Sejarah Baru Kesehatan Jember! Gus Fawait Hapus Sekat Profesi dan Buka Karier Perawat
Gus Fawait Pastikan Wajah Baru Jalan Kartini Rampung Akhir Tahun, Siap Jadi Magnet Ekonomi Jember
Gaya Kepemimpinan Terbuka, Gus Fawait Uji Publik Program Unggulan Lewat Livestreaming di Wadul Guse
Kemenkumham Jatim Kawal Perda Jember, Jamin Aturan Tetap Utuh Hingga ke Tangan Dewan
Biadab, Pak RT Cabuli Ponakan Sendiri Sejak Kelas 4 SD
Emas dan Alat Berat Rampasan Kajari Bangko Terjual Lewat KPKNL Jamb
Bupati M. Syukur Jadi Saksi, Ahli Waris M. Yani Terima Santunan BPJS Rp 311,5 Juta
LKPJ Bupati T.A 2025 Diwarnai Catatan, Bupati M. Syukur: Ini Bahan Evaluasi Pembangunan
Gus Fawait Berharap Estafet Kepemimpinan Fatmawati Bawa Perubahan Positif di DPRD Jember
Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Bungo Terbongkar, Petugas dan Pelangsir Ditangkap Polisi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
