DETAIL.ID, Asahan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Asahan dalam rangka pembahasan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024z pada Selasa, 25 Februari 2025.

Dalam Kunker ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H bersama para Asisten, Staf Ahli dan OPD menyambut hangat Tim Banggar DPRD Provsu dan TAPD Provsu di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Di kesempatan ini, Bupati Asahan pada pidatonya yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan mengatakan, DBH dan BKP merupakan sumber daya yang sangat vital dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan. Dengan adanya dukungan ini, kami dapat melaksanakan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

“Untuk tahun-tahun berikutnya, kami berharap dukungan DBH dan BKP dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk sektor-sektor yang mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi yang tepat, kami optimis dapat mewujudkan berbagai program unggulan yang akan membawa kemajuan nyata bagi daerah kami,” tuturnya.

Di kesempatan ini juga, Ketua Tim Banggar DPRD Provsu, Erni Ariyanti Siatorus, S.H., M.Kn mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas penerimaan yang telah diberikan kepada kami.

“Penerimaan yang diberikan kepada kami ini sungguh luar biasa dan kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan,” ucapnya.

Erni berharap, kunker ini dapat membawa manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan. Terakhir Erni berharap kerjasama yang telah terbangun selama ini dapat terus berlanjut dengan baik, sehingga apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan dapat terwujud dan pembangunan di Kabupaten Asahan dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Reporter: Fitriyani Harahap

DETAIL.ID, Natuna – Menjelang kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko melaksanakan rapat bersama dengan jajaran Forkopimda dan OPD di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna Lt. II pada Selasa, 25 Februari 2025.

Rapat tersebut guna mempersiapkan penyambutan kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna setelah pelantikan di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu dan dilanjutkan dengan Retret Kepala Daerah di Magelang dari tanggal 21- 28 Februari 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Natuna akan tiba pada tanggal 1 Maret 2025 menggunakan pesawat udara dari maskapai Nam Air. Di Bandara Raden Sadjad Natuna, Bupati dan Wakil Bupati Natuna akan disambut dengan pengalungan bunga dan penaburan beras kuning. Sedangkan untuk acara tepung tawarnya akan dilaksanakan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna.

“Untuk kedatangannya sudah fix pada tangga 1 Maret 2025 yang bertepatan dengan hari pertama Ramadhan. Kedatangan disambut dengan pengalungan bunga dan penaburan beras kuning di Bandara. Sedangkan untuk acara tepung tawar akan dilaksanakan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna,” ujar Boy Wijanarko.

Selanjutnya juga disampaikan H. Boy Wijanarko bahwa, sesampainya di Natuna nanti, Bupati tidak langsung tinggal di Gedung Daerah untuk beberapa hari dikarenakan kondisi Gedung tersebut masih dalam masa rehabilitasi.

Usai acara penyambutan, Bupati Cen Sui Lan akan menginap di Hotel Natuna sampai dengan masa Rehabilitasi Gedung Daerah selesai, sedangkan untuk Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik langsung kembali ke rumah kediamannya di Jl. Sudirman, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Sedangkan untuk teknis di lapangan pada saat acara seperti persiapan tempat ibadah, lokasi parkir dan lainnya akan diatur dan dikoordinasikan sambil berjalannya waktu menjelang hari kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna nantinya.

Acara penyambutan tersebut akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama di Gedung Daerah Kabupaten Natuna.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Jakarta – Ini ada kabar baik bagi masyarakat luas dan para developer atau perusahaan pengembang perumahan: pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tahun anggaran 2025.

Menurut Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) pada Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), insentif PPN itu adalah untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP).

Kata Dwi Astuti dalam keterangan resmi yang diterima media pada Selasa, 25 Februari 2025, ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.

“Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada tahun 2023 dan 2024,” kata Dwi Astuti.

“Transaksi di bidang properti merupakan transaksi yang mempunyai multiplier effect yang besar terhadap sektor ekonomi yang lain,” tutur Dwi Astuti lebih lanjut.

Dwi Astuti bilang, sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Melalui penerbitan PMK-13/2025 maka atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025, akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar.

Sedangkan penyerahan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 50 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar.

“Contohnya jika Tn A membeli rumah seharga Rp 2 miliar pada 14 Februari 2025, maka seluruh PPN-nya ditanggung Pemerintah. Contoh lain jika Ny B membeli rumah seharga Rp 2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus ditanggung Ny.B adalah efektif 11 persen dikali Rp 500 juta atau sebesar Rp 55 juta,” kata Dwi.

Dwi Astuti juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapat fasilitas pembebasan PPN.

“Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” tutur Dwi.

Ketentuan selengkapnya terkait hal ini dapat dilihat di salinan PMK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dapat diunduh di laman landas www.pajak.go.id.

Reporter: Heno