Connect with us

DAERAH

Warga Merangin Keluhkan Alat Cuci Darah Tidak Mencukupi, Pasien Harus Rela Antri Meski Belum Pasti

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Merangin saat meninjau ruang perawatan pasien cuci darah di RSD Bangko beberapa waktu lalu.(DETAIL/Daryanto)

DETAIL.ID, Merangin – Tingginya angka penderita pasien Hemodialisa (cuci darah) di Merangin, Tak sebanding dengan peralatan yang ada di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko, dari data yang ada jumlah alat untuk pasien HD hanya enam unit, sementara itu jumlah pasien HD yang baru bisa tertangani sebanyak 19 pasien, dan yang antri berjumlah 45 orang.

Dengan kondisi minimnya jumlah peralatan untuk penanganan pasien HD, tidak sebanding dengan jumlah antrian pasien, hal ini membuat banyak pasien HD mengeluhkan nasib mereka. Apalagi rata-rata pasien HD lebih banyak berlatar belakang kurang mampu dan hanya memiliki BPJS kesehatan. Jika harus mengeluarkan biaya tambahan setiap minggunya, mereka banyak tidak mampu dan lebih pasrah dengan keadaan.

Seperti yang dikeluhkan oleh Riswan, warga Kecamatan Pamenang Selatan, Terpaksa harus menunggu antrian di RSD, padahal kondisinya sudah semakin drop, jika harus melakukan perobatan ke luar daerah, dirinya harus mengeluarkan biaya lebih besar.

“Kondisi saya makin drop, padahal saya harus cuci darah seminggu dua kali, dan sudah pasti sekali jalan berobat ke RSUD Muara Bungo, biayanya lebih mahal. Di Merangin saya masuk daftar antrian nomor 33, entah kapan bisa berobat di RSD Bangko, ” kata Riswan pada Kamis, 10 April 2025.

Sementara itu dengan mahalnya biaya untuk perjalanan ke Muara Bungo, Riswan sudah pernah berkirim surat kepada Bupati Merangin, meminta agar dirinya bisa dirawat di RSD Bangko, tetapi belum ada respon.

“Saya pernah berkirim surat kepada Bupati Merangin, memohon agar saya bisa dirawat di RSD Bangko, agar tidak menguras biaya, tetapi belum ada responnya,” kata Riswan.

Bahkan dirinya pernah menemui Sekda Merangin Fajarman, namun jawaban atas kesulitannya, hanya dijawab bahwa peralatan untuk pasien HD izinnya belum keluar.

“Sudah saya temui juga Sekda, dan saya sampaikan keluhannya, tapi dibilang peralatan untuk pasien HD belum keliatan izinnya, jika Pemerintah tidak memikirkan pelayanan kesehatan masyarakatnya, apa harus ada pasien HD yang mati baru keluar izinnya?,” ujarnya mengeluh.

Terpisah, Iwan Kurniawan, Dirut RSD Kolonel Abundjani mengatakan bahwa sejauh ini RSD hanya memiliki alat untuk pasien HD sebanyak enam unit saja.

“Kita baru ada enam alat, itupun baru bisa melayani 19 pasien, dan sampai saat ini yang sudah antri sudah ada 46 orang dari Merangin, kita tidak bisa berbuat banyak, sebab untuk membeli satu unit alat HD lebih dari 300 juta, Semoga saja Pemerintah Daerah bisa sama sama mencarikan solusinya agar masyarakat kita bisa berobat di sini,” kata Iwan.

Sementara itu, Bupati Merangin M syukur, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah akan berupaya melengkapi alat kesehatan di RSD.

“Kita akan coba melengkapi alkes di RSD agar masyarakat bisa berobat di sini. Kasihan jika banyak pasien HD dari Merangin yang berobat keluar Merangin, semoga ini bisa segera terwujud,” kata Bupati tegas.

Reporter: Daryanto

DAERAH

Wawako Maigus Nasir Hadiri Pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 H Tingkat Kota Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 Hijriah tingkat Kota Padang, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman pada Jumat, 18 April 2025.

Dalam sambutannya, Wawako Maigus Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jemaah haji yang telah menanti hingga 13 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah momen istimewa, karena dengan berhaji, Bapak dan Ibu telah menyempurnakan rukun Islam. Kesempurnaan seorang muslim ditandai dengan kemampuannya melaksanakan seluruh rukun Islam,” ujar Maigus.

Maigus Nasir juga mengingatkan pentingnya mengikuti manasik secara serius agar pelaksanaan ibadah haji nantinya berjalan lancar dan maksimal.

“Kami bersama Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, mendoakan agar seluruh calon jemaah meraih predikat haji yang mabrur dan mabruroh, sehingga membawa keberkahan bagi Kota Padang dan lingkungan sekitar,” ucap Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Srikurnia Yati.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Padang Edy Oktaviandi menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik tahun ini mencapai 1.410 orang, yang tergabung dalam 10 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

“Manasik ini dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, dari 19 hingga 26 April 2025. Kemudian para jemaah haji diberangkatkan dalam 10 kelompok terbang (kloter) ke Tanah Suci,” kata Edy.

Tenaga Ahli Kementerian Agama (Kemenag) RI Bidang Haji, Umrah, dan Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin Yapid yang hadir langsung untuk membuka kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga niat dan adab selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji kepada jemaah.

“Jemaah haji adalah tamu Allah yang dimuliakan. Kami berpesan agar Bapak Ibu menjaga niat dan mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah, agar mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh,” ujarnya didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Mahyudin.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Fadly Amran Tutup Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menutup secara resmi Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang yang digelar di Hall PB Datuk Belimbing, Jumat, 18 April 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah sukses menyelenggarakan turnamen bulu tangkis ini,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.

Fadly Amran berharap turnamen ini dapat menjadi tonggak kebangkitan insan bulu tangkis di Kota Padang untuk meraih prestasi terbaik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Satu hal yang bisa kita petik dari turnamen ini adalah bahwa siapa pun atlet yang berlatih keras, disiplin, dan ditangani secara profesional, dialah yang akan tampil sebagai juara,” ucapnya.

Dengan berakhirnya turnamen ini, Wali Kota Fadly Amran juga menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa bisa terus digelar secara rutin setiap tahunnya. Hal ini penting untuk menjaga semangat sportivitas serta mendorong perkembangan olahraga di kalangan generasi muda.

“Mari kita terus dukung kegiatan positif seperti ini demi kejayaan Kota Padang serta kemajuan olahraga dan kesehatan generasi muda Kota Padang,” tutur Fadly Amran didampingi Kadispora, Afriadi.

Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang ini telah berlangsung sejak 15 April 2025, terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan dukungan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Padang, Erianto.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Diduga Tak Sesuai Prosedur, Mutasi Sekdes Pengadah Tuai Sorotan, Warga Desak Peninjauan Ulang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Isu mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, menuai polemik. Warga mempertanyakan legalitas proses mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) dan sejumlah perangkat desa lainnya yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Mutasi ini mencuat tak lama setelah Kepala Desa Pengadah kembali aktif usai enam bulan tidak menjalankan tugas akibat sakit. Meski belum sepenuhnya pulih dan hanya beberapa kali masuk kantor, sang Kades disebut langsung mengambil langkah sepihak terkait mutasi tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Yang mencengangkan, salah satu Kepala Seksi dari Kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut—yakni Kasi Pemerintahan Desa (PMD)—diketahui turut menandatangani surat mutasi tersebut, padahal tidak memiliki kewenangan langsung atas urusan kepegawaian aparatur desa.

Menurut sumber terpercaya, proses mutasi ini melibatkan pemberhentian Sekdes lama dan pengangkatan seorang Kepala Urusan (KAUR) sebagai Sekdes baru. Namun proses ini dinilai cacat prosedur karena tidak disertai rekomendasi resmi dari instansi terkait di tingkat kabupaten, serta tidak melalui koordinasi yang semestinya.

Seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai pada 18 April 2025, menyampaikan keprihatinannya. Ia mendesak agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Natuna serta pihak berwenang lainnya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran ini.

“Warga berharap pemerintahan desa dijalankan secara prosedural, bukan berdasar kepentingan pribadi. Jika benar ada intervensi keluarga dalam proses ini, itu sangat merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Isu intervensi kian menguat setelah muncul informasi bahwa anak Kepala Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan diduga ikut mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Sekdes ke kantor Camat.

Masyarakat pun menuntut klarifikasi resmi serta evaluasi terhadap proses mutasi tersebut. Mereka mendesak agar setiap kebijakan mutasi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga integritas pemerintahan desa.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya menghubungi Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk mendapatkan tanggapan resmi.

Reporter: Saipul Bahari

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads