DETAIL.ID, Jambi – Seorang anggota polisi muda berinisial Bripda DA ditemukan meninggal dunia di kamar tempat tinggalnya di Rusunawa Anggrek, Lantai 2, kamar nomor 29, pada Sabtu pagi 19 Juli 2025.

Informasi dihimpun, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh dua rekan korban, yakni Bharada M dan Bripda I sekitar pukul 06.27 WIB. Saat ditemukan, korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan posisi tubuh tergeletak di lantai kamar.

Menurut informasi awal yang dihimpun di lokasi kejadian, korban diduga meninggal dunia akibat gantung diri. Keterangan sementara dari saksi menyebutkan bahwa mereka memotong tali yang melilit tubuh korban saat pertama kali menemukan jasadnya.

Petugas dari berbagai unsur kepolisian langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Di antaranya adalah tim Dokter Forensik Polda Jambi, Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, serta Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko).

Kondisi tubuh korban kini telah diperiksa oleh tim forensik, dan jenazah dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab pasti kematian.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait motif maupun hasil pemeriksaan awal.

Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan dikonfirmasi lewat pesan dan panggilan WhatsApp belum merespons hingga berita ini terbit. Beberapa jajarannya seperti Kasat Reskrim, Kasi Humas hingga Kapolsek Jaluko pun bersikap sama.

Kabar duka ini menggemparkan lingkungan tempat tinggal anggota polisi di Rusunawa Pal 10, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi. Sebab Bripda D dikenal sebagai pribadi yang tenang dan tidak memiliki riwayat konflik terbuka selama bertugas.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – SMP Negeri 23 Kota Jambi yang terletak di Jalan Raden Fatah, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur hanya menerima 17 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Padahal, sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 256 siswa.

Akibat rendahnya jumlah pendaftar, dari delapan ruang kelas yang tersedia, hanya satu kelas yang terisi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 23, Fery bilang bahwa idealnya satu kelas diisi minimal 20 siswa.

“Saat ini baru ada 17 siswa. Itu baru cukup untuk satu kelas. Idealnya minimal 20 siswa per kelas,” kata Fery pada Selasa, 15 Juli 2025.

Menurut Fery, penurunan jumlah peserta didik baru sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Lokasi sekolah yang kurang strategis serta minimnya jumlah sekolah dasar di sekitar kawasan disinyalir jadi penyebab utama rendahnya pendaftar ke SMPN 23.

Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan lancar pada hari pertama sekolah. Para siswa tampak antusias dan guru tetap menjalankan tugas mengajar secara optimal.

Pihak sekolah berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, serta mencarikan solusi agar SMPN 23 tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Peristiwa Nonjob 13 orang ASN Pemprov Jambi masih terus menuai perbincangan, belakangan beredar informasi bahwa ke-13 ASN Eselon 3 dan 4 tersebut diduga dipalsukan surat pengunduran dirinya, lalu diinput ke dalam sistem BKN RI.

Setelah riak-riak mulai muncul belakangan, mereka lantas dipanggil menghadiri pertemuan dengan Sekda lengkap dengan Kepala BKD Provinsi Jambi. Semua kemudian berujung pada munculnya 2 versi surat berita acara kesepakatan. Ada yang pada poinnya menerima SK terkait Nonjob, kemudian surat versi lainnya menahan diri untuk tidak membawa ke ranah hukum.

Belakangan Kepala BKD Provinsi Jambi, Sulaiman buka suara, namun ia terkesan tidak merespons dengan gamblang. Sulaiman tak menampik isu yang beredar. Namun menurutnya isu munculnya surat palsu pengunduran diri yang mengiringi nonjob 13 ASN tersebut masih sebatas praduga.

“Ini kan proses sudah selesai, sudah dinaikkan rekomendasinya ke Kemendagri dan BKN, bahkan sudah dilakukan penonjoban tetapi dalam hal ini ada praduga kesalahan,” ujar Sulaiman pada Senin, 14 Juli 2025.

Kepala BKD tersebut mengklaim bahwa pihaknya dalam hal manajemen aparatur sipil tentu mematuhi UU Nomor 20 tahun 2003. Namun seiring dengan isu beredar adanya oknum ASN BKD yang diduga dengan sengaja memalsukan surat pengunduran diri lengkap beserta tanda tangan sejumlah ASN.

Sulaiman mengaku ke depan pihaknya bakal bersurat pada Gubernur Jambi, menyarankan agar dibentuk tim khusus guna menindaklannuti permasalahan ini.

“Jadi BKD dalam hal ini Pemda akan membentuk tim khusus, kita belum tahu siapa oknum BKD yang melaksanakan hal (pemalsuan) tersebut. Tim khusus ini akan dibentuk, itu yang akan menyelidiki siapa oknumnya,” ujarnya.

Disinggung soal tindak pidana dalam dugaan pemalsuan tersebut, Sulaiman berpandangan bahwa dalam hal ini masih dalam lingkup administrasi pemerintahan, sebagaimana UU Nomor 30 tahun 2014.

“Undang-undang ini kan kalau dilanggar tentu ada sanksi, masih pada ranah itu. Belum sampai ke ranah pidana. Karena dia masih dalam rangka aparatur sipil negara,” katanya.

Jika nantinya terbukti adanya kesalahan dalam proses nonjob 13 ASN tersebut. Sulaiman yakin Gubernur bakal menindaklanjuti.

Begini dia bilang. “Bisa jadi alternatif mengembalikan jabatan ke semula, bisa juga hal lain. Itu nanti (tergantung) Pak Gubernur. Karena keuangan, kepegawaian itu hak prerogatif Gubernur,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita