DETAIL.ID, Jambi – Ketua Umum SPI terpilih periode 2025 – 2030, Henry Saragih menyampaikan pencapaian atas perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) selama 25 tahun terakhir dalam memperjuangkan UNDROP (Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Pedesaan). Menurutnya, perjuangan yang sudah dilakukan inilah yang harus menjadi semangat untuk melanjutkan perjuangan di SPI.

“Perjuangan-perjuangan inilah yang membuat kita harus semangat dan tetap optimis untuk terus berjuang. Kalau kita percaya diri, bersungguh-sungguh, dan melakukannya secara bersama-sama, maka kita akan berhasil,” ujarnya dalam pidato dalam penutupan Kongres V SPI di Jambi pada 24 Juli 2025.

Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI) resmi ditutup pada Kamis, 24 Juli 2025. Bertempat di Asrama Haji Kota Jambi, penutupan ini menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru SPI sekaligus hasil-hasil dari kongres ini.

Kepengurusan yang dihasilkan dari kongres kelima SPI ini adalah Henry Saragih sebagai Ketua Umum SPI dan jajaran Majelis Nasional Petani (MNP) SPI yang terdiri dari 13 orang dan diketuai oleh Mugi Ramanu.

Ketua MNP SPI, Mugi Ramanu menyampaikan bahwa hasil-hasil dari kongres ini akan dibawa ke dalam rapat MNP untuk dirumuskan menjadi acuan dalam menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

“Khusus untuk persoalan pangan, dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara negara satu dengan negara lain, ini perlu dicermati dan disikapi dalam lima tahun ke depan, karena tentunya akan berdampak pada persoalan pangan di Indonesia,” katanya.

Kongres V SPI menghasilkan berbagai dokumen fundamental sebagai arah dan panduan strategi perjuangan lima tahun ke depan. Mulai dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD–ART) yang telah direvisi, Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), Naskah Asasi SPI, serta Naskah Resolusi Kongres sebagai panduan strategi perjuangan ke depan.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan tiga musyawarah, yaitu Musyawarah Petani Perempuan, Musyawarah Pemuda Tani, dan Musyawarah Koperasi Petani Indonesia. Hasil dari ketiga musyawarah ini diturunkan menjadi naskah resolusi kongres dengan judul “Deklarasi Petani Perempuan Serikat Petani Indonesia “Perempuan Petani Ibu Kedaulatan”; Manifesto Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Tanah, Kedaulatan, Masa Depan; dan Koperasi petani Indonesia: Memperkuat Koperasi Petani untuk Kedaulatan Pangan, Reforma Agraria, dan Keadilan Sosial.

Selain ketiga naskah asasi yang diturunkan dari hasil musyawarah tersebut, kongres ini juga menghasilkan delapan naskah asasi lainnya dari berbagai aspek perjuangan SPI, yaitu tafsir ideologi SPI dan Pancasila abad 21; penegakan UNDROP; pandangan dan sikap tentang krisis iklim; wilayah adat; agroekologi; reforma agraria; kedaulatan pangan; dan transmigrasi berkeadilan.

Tidak hanya itu. Pada kongres ini juga dihasilkan empat naskah resolusi: Refleksi 10 Tahun Kriminalisasi Pejuang Petani Perlawanan untuk Masa Depan Negara yang Bermartabat; Resolusi Kongres V SPI Terhadap Revisi Undang Undang Kehutanan; Solidaritas SPI untuk Petani dan Rakyat Palestina; dan sikap resmi SPI terhadap Pembahasan RUU Koperasi 2025.

Henry juga menekankan tentang perlunya kerja sama yang baik di tiap tingkatan organisasi SPI, mulai dari basis hingga pusat. SPI dengan perjuangan yang tidak mudah ini harus dilakukan secara bersama-sama dan perlu adanya sinergi di semua tingkatan.

“Semoga perjuangan kita semakin kuat dan kita bisa menjalankan amanah yang dilimpahkan kaum tani kepada kita,” ucap Ketua Umum Terpilih SPI Periode 2025 – 2030 tersebut. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Pekik suara persatuan perjuangan menggema dalam pembukaan Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI) yang digelar di Asrama Haji Kota Jambi pada Selasa, 22 Juli 2025. Acara ini menjadi penanda dimulainya forum permusyawaratan tertinggi SPI.

Pembukaan kongres dihadiri oleh ribuan petani dari 29 provinsi di Indonesia serta sejumlah tokoh nasional yang mendukung perjuangan petani. Kongres secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono.

Turut hadir dalam pembukaan antara lain Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani; Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Produksi Pertanian, Hasil Sembiring; Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Noer Adi Wardojo; Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Fahrizal Fitri; Presiden Partai Buruh, Said Iqbal; Direktur Walhi, Zenzi Suhadi; serta perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Ketua Panitia Pelaksana Kongres, Ali Fahmi, dalam laporannya menyampaikan bahwa persiapan menuju kongres telah berlangsung panjang, diawali dengan musyawarah di setiap tingkatan organisasi SPI basis, cabang, dan wilayah.

“Jadi sebelum kongres ini kita wajib untuk melakukan musyawarah di tiap tingkatan mulai dari basis, cabang, dan wilayah sebagai persyaratan untuk berpartisipasi dalam kongres,” ujarnya.

Zenzi Suhadi dalam sambutannya menekankan pentingnya keadilan sebagai prasyarat kelestarian. Menurutnya, tidak ada kelestarian di muka bumi ini kalau tidak ada keadilan, karena keadilan lah yang akan mensejahterakan seluruh masyarakat di bumi ini. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap SPI.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika petani sudah bisa mengorganisir diri,” katanya.

Lanjut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyerukan pentingnya persatuan kelas pekerja untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Menurutnya, hal ini harus dibangun atas tiga prinsip yakni kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab publik.

“Anda boleh kaya, tapi jangan miskinkan yang lain! Semoga Kongres V SPI ini bisa mewujudkan cita-cita kita bersama untuk kesejahteraan, caranya yaitu satu besarkan Partai Buruh dan mari kita menangkan bersama-sama di Pemilu mendatang,” katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menyoroti sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong transformasi pertanian dari yang bersifat ekstensif menuju pertanian yang berkelanjutan, adil, dan berdaulat. Ia juga menyampaikan harapannya agar petani turut aktif dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

“Untuk itu saya berharap kongres ini tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga melahirkan gagasan baru, strategi baru, dan semangat baru untuk memperkuat kedaulatan petani Indonesia,” katanya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih, dalam pidatonya mengulas sejarah SPI yang telah berdiri selama 27 tahun dan mencatat berbagai capaian penting di tingkat nasional maupun global. Dalam satu dekade terakhir, SPI telah memperluas organisasi ke 29 provinsi, mempertahankan dan memperjuangkan tanah seluas 600 ribu hektare, serta mengembangkan Kawasan Daulat Pangan dan Kampung Reforma Agraria.

SPI juga aktif memajukan pertanian agroekologi, serta mendorong kebijakan reforma agraria yang kini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tingkat global, SPI berperan dalam mendorong lahirnya UNDROP (Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan). Sebagai organisasi massa, SPI konsisten mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti UU Cipta Kerja, serta turut membangun kekuatan politik bersama kaum buruh.

Sejalan dengan semangat tersebut, Kongres V SPI mengusung tema “Menggalang Persatuan Politik dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Solidaritas internasional disampaikan oleh Koordinator La Via Campesina, Morgan Ody. Menurutnya, sejak awal La Via Campesina berdiri, SPI telah memainkan peran kunci dalam gerakan petani internasional.

“Kami sangat berterima kasih kepada SPI atas komitmen terhadap internasionalisme kaum tani dan upaya untuk mengubah dunia agar tidak ada lagi kelaparan dan setiap orang dapat hidup bermartabat. Kita akan terus berjuang bersama menuju masyarakat yang adil, di mana petani mendapatkan bagian yang layak dari dunia ini,” ujarnya.

Terakhir Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam pidatonya menyinggung peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli lalu. Ia berharap koperasi petani yang dibangun SPI dapat berjalan berdampingan dengan koperasi tersebut dalam membentuk persatuan ekonomi kerakyatan.

“Dengan gerakan bersama kita untuk membangun persatuan ekonomi, dan insyaAllah akan kita buat persatuan politik ke depannya. Untuk Hari Tani ke depannya, kita bisa buat kerja sama antara buruh, petani, dan koperasi. Koperasi desa merah putih ini juga sudah dibuat sebagai proyek strategis nasional, jadi tidak hanya soal revisi UU Koperasi, tetapi juga UU Sistem Perkoperasian sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia,” katanya.

Dia berharap Kongres Kelima SPI ini bisa merumuskan persatuan ekonomi dan setelah itu bersama-sama dalam mewujudkan persatuan politik.

Kongres V SPI akan berlangsung hingga 25 Juli dan mencakup berbagai agenda strategis seperti Musyawarah Petani Perempuan, Musyawarah Pemuda Tani, Musyawarah Koperasi Petani Indonesia, sidang permusyawaratan organisasi SPI, dan Pertemuan Petani Transmigran sebagai penutup rangkaian kongres. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Feri Juliantono, secara resmi membuka Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI) yang digelar di Asrama Haji, Kota Baru, Kota Jambi pada Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Feri menyatakan dukungan terhadap sinergi antara SPI dan Kementerian Koperasi, terutama melalui Koperasi Petani Indonesia (KPI). Ia berharap kerja sama ini menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan petani.

“Koperasi petani nantinya bisa menjadi mitra dari Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan hasil produksi petani ke pasar dalam maupun luar negeri. Ini adalah awal perjuangan reforma agraria yang bertemu dengan gerakan koperasi,” ujar Feri.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk menjadikan rakyat sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi nasional.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta kongres mengeluhkan aktivitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai meresahkan petani. Salah satu petani menyampaikan bahwa sejak Satgas PKH beroperasi, banyak lahan petani yang dipasangi plang dan dilarang dipanen.

“Semenjak ada Satgas PKH, semua panen dihentikan. Dari ujung Tanjungjabung Timur sampai Kerinci sudah dipasang plang. Kami mohon kepada Pak Wamen agar membantu masyarakat,” ujar seorang petani dalam forum.

Menanggapi keluhan tersebut, Feri meminta SPI melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang terdampak. Ia menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara SPI dan Satgas PKH untuk mencari solusi bersama.

“Silakan data secara detail lokasi dan kronologinya. Nanti kami atur pertemuan agar bisa klarifikasi langsung ke Satgas PKH. Mana lahan milik rakyat, mana yang milik perusahaan, harus diidentifikasi dengan jelas,” katanya.

Feri menegaskan bahwa ia mendukung langkah inventarisasi lahan oleh SPI, dan akan mendorong dialog terbuka agar konflik agraria tidak merugikan petani.

Sementara Ketua Umum SPI, Henry Saragih menegaskan bahwa Jambi dipilih sebagai tuan rumah kongres bukan tanpa alasan. Ia menyebut Jambi sebagai salah satu daerah basis perjuangan petani yang telah memperjuangkan dan mempertahankan lahan seluas hampir 160 ribu hektare.

“Kongres ini adalah forum musyawarah tertinggi dari ribuan organisasi petani di seluruh Indonesia. Kita tegaskan kembali perjuangan untuk reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan,” kata Henry Saragih.

Ia juga menyatakan bahwa SPI pada dasarnya mendukung pembentukan Satgas PKH, namun mendesak agar kebijakan tidak menyasar petani kecil, melainkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai lahan secara ilegal.

“Kami mendukung jika tujuannya untuk menindak perusahaan besar yang menguasai ribuan hektare hutan tanpa izin. Namun jika ada petani yang hidup dan bertani di dalam kawasan tersebut, harusnya bisa tetap bertani sambil menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Terkait eksekusi lahan oleh Satgas PKH, menurut Henry Saragih hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait penyitaan lahan milik anggota SPI, namun mereka terus memantau dan mendata perkembangan di lapangan.

SPI juga mendorong pemerintah segera merealisasikan janji reforma agraria, termasuk pembagian 800 ribu hektare lahan dan 1 juta hektare kawasan hutan kepada petani.

Reporter: Juan Ambarita