Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Sekda Sudirman: Pemprov Akan Kejar 380 Titik Program MBG

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meresmikan dan melaunching SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Pasir Putih yang berlokasi di Jln. H. Badar No. 36 Rt. 23 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jum’at, 1 Agustus 2025.

Hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi Diza Harza Aljosha, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko, Perwakilan Kemenko Polkam RI Kharisma Chandra, Kepala Yayasan Olivia Aliniasi bagi Pendidikan Pratiwi Anisa.

Dalam wawancaranya Sekda Sudirman mengapresiasi bagi para mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi.

“Selamat kami ucapkan khusus bagi Yayasan Olivia yang dikomandoi oleh bu Tiwi beserta jajaran yang sudah menginisiasi untuk terbentuknya SPPG ini. Kita menyadari betul bahwa target yang akan kita wujudkan 380 titik dan MBG ini harus segera kita wujudkan dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil, termasuk balita, terpenuhi gizinya,” ucap Sekda Sudirman.

Dikatakan Sekda Sudirman, dengan terpenuhinya makanan yang sehat bagi anak-anak dan ibu hamil akan meningkatkan SDM Indonesia.

“Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu menyukseskan program MBG yang menjadi Asta Citanya pak Presiden, kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen insya Allah akan bisa merealisasikan tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya ibu dan balita itu menjadi sehat dan memiliki energi yang baik,” katanya.

Dijelaskan Sekda Sudirman, di Jambi masih harus mengejar untuk tersedianya penyediaan MBG.

“Di Jambi masih jauh, 251 dari 380. Ya, kita harus kejar lagi terutama untuk di kabupaten, kalau di Kota Jambi sudah sangat luar biasa. Semua intervensinya luar biasa untuk dapur bergizi gratis ini di kabupaten kota selain Kota Jambi, harus dipacu lagi,” katanya.

Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program makan bergizi gratis secara nasional.

“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.

Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2501 satuan pelayanan gizi.

“Jadi baru 2501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi diantara 10 provinsi di Sumatera ini Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” katanya.

Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.

“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya. Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” katanya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs