Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Merangin Gelar Deklarasi Damai untuk Negeri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Menyikapi situasi keadaan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia yang diwarnai aksi demontrasi, Bupati Merangin H M Syukur menggelar Deklarasi Damai untuk Negeri, di Auditorium rumah dinas Bupati, pada Selasa, 2 September 2025.

Deklarasi Damai untuk Negeri yang berkomitmen tetap selalu menjaga kondisi situasi Kabupaten Merangin yang aman dan kondusif tersebut, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada bentangan spanduk putih.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut, dilakukan Bupati H M Syukur, Pj Sekda Zulhifni, Ketua DPRD Merangin M Rivaldi, Kapolres AKBP Kiki Firmansyah, Kajari Bintang Latinusa Yusvantare, Ketua Pengadilan Negeri Bangko Acep Sopian Sauri.

Selain itu, perwakilan Pengadilan Agama, Dandim 0420/Sarko diwakili Kasdim Mayor Inf Usman, dari Badan Intelijen Negara Toyib Hasturi, para tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Adat Melayu-Merangin Azra’i Husin.

Ikut juga menandatangani, para tokoh agama, utusan Muhammadiyah, Ketua Dewan Masjid Indonesia-Merangin H Arfandi, Ketua KNPI Merangin Andi Putra, adik-adik GP Anshor, HMI, PMII, Kerukunan Umat Beragama dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Saya meyakinkan Merangin Insya Allah dalam keadaan aman dan kondusif. Saya yakin masyarakat Merangin bisa lebih objektif melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Sebagai pejabat publik, prioritaskan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Jangan lupa untuk selalu bertukar pikiran dengan lintas sektoral, berdiskusi, bersama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh kepemudaan, organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Kita syukuri sampai hari ini Alhamdulillah Merangin dalam keadaan kondusif. Kita berdoa mudah-mudahan situasi bangsa kita dalam keadaan aman terkendali, pertumbuhan ekonomi dalam keadaan baik dan masyarakat dalam keadaan tenang,” tutur Bupati.

Semua tokoh lanjut Bupati, mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kondisi hari ini. Begitu juga adik-adik mahasiswa dan organisasi, baik kepemudaan maupun organisasi keagamaan.

“Perkembangan bangsa kita, semakin hari semakin baik. Jangan sampai daerah kita disusupi yang dapat merugikan kita. Jangan ikut menyebarkan isu-isu, apalagi jadi provokator, mendorong sesuatu yang tak perlu dipersoalkan,” kata Bupati.

Menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah ke DPRD itu terang Bupati, banyak caranya, bisa dialog, diskusi atau memberi surat untuk diteruskan kepada bupati dan disampaikan ke Pemerintah Pusat, baik itu soal kebijakan maupun soal-soal yang lain.

“Jadi menyampaikan aspirasi itu tidak harus dengan tindakan yang dapat menimbulkan efek ketentraman, ekonomi maupun sosial masyarakat yang merugikan,” kata Bupati tegas.

Selain itu Bupati menerangkan, media sosial itu banyak positifnya, tapi juga ada negatifnya. Untuk itu bupati mengajak gunakan media sosial dengan bijak dan lebih arif bijaksana. Jangan cepat termakan isu-isu dan penyebaran hoax.

Pada kesempatan itu, masing-masing unsur Forkopimda Merangin menyampaikan masukan dan berbagai himbauan, untuk selalu menciptakan situasi Kabupaten Merangin dalam kondisi tetap aman dan kondusif.

Deklarasi Damai untuk Negeri itu, juga diwarnai pembacaan ikrar bersama. Ikar itu berbunyi “Kami dari elemen masyarakat Kabupaten Merangin, berkomitmen untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif serta mempererat persatuan dan menolak segala bentuk tindakan anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merangin”.

Advertisement

ADVERTORIAL

Luncurkan Gerakan ‘Mas Bocil’, Pemkab Bondowoso Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Literasi Bersama

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat membuka acara Pameran Festival Literasi, di Dinas Perpus dan Kearsipan, Senin (27/7/2026).(Foto: DETAIL/Rehan).

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meluncurkan gerakan ‘Mas Bocil’ (Masyarakat Bondowoso Cinta Literasi).

Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak budaya membaca yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik hingga masyarakat umum.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

“Budaya membaca adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral. Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” ujar Bupati dalam acara pembukaan pameran Festival Literasi di Dinas Perpus dan Kearsipan pada Senin, 27 Juli 2026.

Bupati menegaskan, Pemkab Bondowoso terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan budaya literasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pameran Literasi, Festival Literasi, Ngobrol Literasi Bersama Bupati dan Bunda Literasi Daerah Tahun 2026, yang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat.

Bupati Hamid menuturkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

Budaya membaca, kata Bupati, adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.

“Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, komunitas literasi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem literasi yang kuat di Bondowoso.

“Rumah, sekolah, perpustakaan, dan ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya budaya membaca. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat melahirkan generasi Bondowoso yang semakin cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Kepada para pelajar dan generasi muda, Bupati mengajak agar memanfaatkan Festival Literasi yang berlangsung pada 27–31 Juli 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca.

Reporter: Rehan

Continue Reading

ADVERTORIAL

Komisi VII DPR RI Apresiasi JFC, Gus Fawait Perjuangkan Bandara Jember Demi Wisata Internasional

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait berjabat tangan dengan Rahayu Saraswati di Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (25/7/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Dukungan terhadap pengembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) datang dari Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.

Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong percepatan pembangunan sektor penunjang pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas Bandara Jember.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyebut JFC sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, ajang berskala internasional itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari industri fesyen, UMKM, kuliner, hingga sektor perhotelan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh sekaligus mendorong agar atensi terhadap JFC semakin meluas. Kami ingin memastikan mitra kerja kami, baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif, dapat terus mengawal acara ini agar menjadi patokan kalender pariwisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga mancanegara,” kata Rahayu Saraswati, Sabtu, 25 Juli 2026.

Ia menambahkan, JFC juga menjadi wadah bagi para desainer dan pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kualitas karya mereka kepada dunia.

Kehadiran ribuan pengunjung dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan Jember, seperti edamame dan cerutu, yang telah memiliki pasar internasional.

Sara juga berharap penyelenggaraan JFC terus berkembang menjadi festival yang semakin inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menilai besarnya potensi JFC harus dibarengi dengan peningkatan akses transportasi menuju Jember.

Menurutnya, kemudahan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri.

Karena itu, Pemkab Jember mengusulkan peningkatan kapasitas Bandara Jember kepada Komisi VII DPR RI sebagai salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.

“Artinya ke depan mudah-mudahan nanti bandara kita bisa besar, sehingga nanti banyak pengunjung yang gampang datang ke Jember, tidak harus turun di Surabaya atau di tempat yang lainnya. Itu salah satu permohonan kami ke depan,” ujar Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Home Care Jember Resmi Meluncur, Warga Miskin Kini Bisa Periksa Kesehatan Tanpa Harus ke Puskesmas

DETAIL.ID

Published

on

Doorstop meresmikan Home Care Jember, Jumat (24/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan Program Home Care sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah pasien.

Peresmian program dihadiri Bupati Jember, Muhammad Fawait; Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus; Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule; Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian; jajaran DPRD Jawa Timur, kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan.

Melalui program ini, sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine yang telah terintegrasi.

Untuk mendukung operasional, Pemkab Jember menyiapkan 10 armada khusus Home Care.

Selain itu, sebanyak 40 kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan turut difungsikan sebagai kendaraan layanan kesehatan keliling sekaligus antar-jemput pasien yang membutuhkan penanganan medis.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

“Kalau orang kaya punya dokter keluarga, maka di Jember kami sedang berikhtiar agar warga tidak mampu juga memiliki dokter keluarga,” ujar Fawait.

Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kawendra.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menyatakan dukungannya terhadap Program Home Care karena dinilai mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa layanan Home Care tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, lansia dengan penyakit kronis berkepanjangan, penyandang disabilitas, serta tokoh agama.

“Jadi tidak semua warga berhak menerima layanan homecare (selain kriteria diatas, red),” tutur Zamroni.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs