ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Warning 5 OPD Guna Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Jambi – Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan opini kualitas terbaik atau kategori A. Provinsi Jambi juga masuk 10 besar Nasional.
Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Jambi Al Haris yang diserahkan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam acara penganugerahan opini pengawasan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 2023 di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa, 6 Februari 2024.
Meski demikian, Gubernur Jambi Al Haris tetap me-warning lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena nilai pelayanan publik Provinsi Jambi turun satu digit dibandingkan tahun sebelumnya, 2022 diangka 89,62 sementara tahun 2023 diangkat 88,41.
Lima OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Raden Mattaher, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Hasil penilaian ada yang turun, ini perlu menjadi perhatian kita. Saya harap yang turun Pemprov usahan perbaikan, khususnya yang lima OPD. Saya harap kedepan ada perubahan yang signifikan, merubah budaya kerja, mari kita catat menjadi langkah perbaikan, dalam melayani publik jangan takut dengan ombudsman saja tapi ini sudah janji kita semua. Disaat sumpah jabatan, mau ada Ombudsman atau tidak sumpah janji kita adalah melayani masyarakat,” kata Al Haris usai menerima penghargaan dari Ombudsman.
Gubernur Jambi Al Haris berharap penilaian yang diberikan Ombudsman berharap menjadi ajang evaluasi bagi semua daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Al Haris juga berharap pelayanan publik yang baik tidak hanya semata-mata untuk mengejar nilai dari Ombudsman, tapi harus dibangun dengan sistem yang baik karena penilaian dari Ombudsman adalah komulatif dari kinerja sehari-hari.
“Saya berharap semua nilai yang diberikan Ombudsman menjadi ajang evaluasi bagi semua daerah, evaluasi dari lima pelayanan dasar ini terus dibenahi dan diperbaiki,” kata Al Haris .
“Outputnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik dan tidak hanya mengejar nilai, jika kita sungguh-sungguh melayani dengan baik, sistemnya baik itu otomatis nilainya juga baik, jadi nilai ini akumulasi dari kinerja kita sehari-hari, itulah muncul nilai dari Ombudsman, tapi kalau pelayanan tidak baik ya tidak bisa karena itu akan kelihatan dari pelayanan hari-hari kita,” tutur Al Haris lagi.
ADVERTORIAL
Buka Resmi Jambore Literasi Numerasi #1 Tingkat Kabupaten Batanghari Tahun 2025, Bupati Fadhil Arief: Literasi Itu Penting

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E hadiri dan membuka secara resmi acara Jambore Literasi Numerasi #1 tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 pada Kamis, 8 Mei 2025. Acara ini bertempat di Objek Wisata Aek Meliuk, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Kegiatan tersebut merupakan jambore literasi numerasi pertama yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari.
Jambore literasi tersebut diikuti oleh 48 sekolah, yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kabupaten Batanghari dan menghadiri 26 cabang perlombaan.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, literasi merujuk pada kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini mencakup pemahaman teks, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Literasi melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi
Bupati menegaskan, bahwa literasi itu penting. Tanpa literasi, sulit untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Di sekolah, memiliki keterampilan literasi untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan sangat penting untuk meraih kesuksesan.
“Jika kita merasa hal-hal ini sulit, berarti kita kesulitan belajar. Hal ini memengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kita,” ucapnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2025 ini menargetkan peningkatan literasi dan numerik di Kabupaten Batanghari.
“Literasi yang baik dapat membantu seseorang memahami dan mengolah informasi dengan efektif. Hal ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, literasi menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Orang yang cerdas dia akan bisa mengenali inti dari masalah tersebut, nah kata ibaratkan seorang dokternya, dan kita analogikan seorang dokter harus bisa mengenali penyakit pasiennya. Inti dari penyakit pasiennya dia tiakan membikin obat yang tepat,” katanya.
“Orang yang memiliki SDM yang baik, mereka juga memiliki literasi yang baik,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Cen Sui Lan Lantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna Masa Bhakti 2025-2030

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030.
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan kehadiran PKK sangat penting dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.
“Kita harus menyadari peran PKK ini adalah sangat penting, di mana dengan ada PKK ini turut membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.
Beliau menekankan salah satu program pemerintah yang harus disosialisasikan, yaitu program stunting yang menjadi kewajiban.
“Di mana salah satunya adalah mensosialisasikan program pemerintah tentang penurut angka stunting, Natuna untuk saat ini angka stunting masih tergolong tinggi, oleh sebab itu PKK sebagai mitra pemerintah akan lebih mudah lagi dengan kewenangannya yang di miliki dapat lebih leluasa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030 Syafartidah Jarmin meminta dukungan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan peluang PKK untuk ikut berkontribusi terhadap membantu mensosialisasikan program pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
“Mohon dukungan kepada pemangku kepentingan dengan kebijakan strategis, untuk memberikan peluang kepada kami melakukan kontribusi membantu pembangunan pembangunan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangan,” ucapnya.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Natuna Hadiri Rakor Percepatan Realisasi APBD 2025 Secara Virtual

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan sejumlah pimpinan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis, 8 Mei 2025.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada pembukaan rakor ini menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada percepatan realisasi APBD berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program strategis nasional.
Rapat ini juga membahas strategi percepatan realisasi anggaran, termasuk identifikasi hambatan yang mungkin muncul dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
Partisipasi aktif Bupati Natuna dan jajaran OPD dalam rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Natuna.
Reporter: Saipul Bahari