DETAIL.ID, Jambi – Diam-diam ternyata DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan pengadaan genset berkapasitas 750 kVA (kilo volt ampere) pada tahun anggaran 2017. Harganya luar biasa mahal. Dengan pagu anggaran Rp2,9 miliar, genset itu setara dengan harga satu unit mobil jenis Hammer.
Temuan dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), proyek pengadaan genset ini akhirnya dimenangkan PT Deroz Utama Karya senilai Rp2.871.000.000. Padahal, PT Deroz hanya menawar 1 persen dari pagu anggaran.
PT Deroz mengalahkan dua perusahaan penawar terendah, masing-masing PT Herlambang Air Power (Rp2.380.000.000) dan PT Sarling Aneka Energi (Rp2.436.500.000).
Sekwan DPRD Provinsi Jambi, Emi Nopisah menolak mengomentari soal genset ini. “Silakan tanyakan dengan Bagian Umum, Lilik Hadi,” katanya ketika dihubungi detail.
Lilik Hadi mengatakan bahwa pengadaan genset itu telah diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Soal harga tidak ada masalah. Sekarang tinggal merapikan kabel saja. Kami tak punya kemampuan untuk mengecek kondisi genset sehingga kami meminta bantuan staf ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jambi,” katanya kepada detail. Namun Lilik menolak ajakan detail melihat langsung mesin genset mahal tersebut.
Masalahnya, menurut Sekjen BPI KPNPA RI, Bambang Ardiansyah, harga genset itu tidak masuk akal. Dengan kapasitas genset 750 kVA harga yang masuk akal adalah Rp1,4 miliar ditambah biaya pengangkutan dari Jakarta dan biaya lain paling banter Rp100 juta.
Harga Rp 1,4 miliar itu adalah harga yang dicek oleh Bambang dengan pihak distributor di Jakarta. Dengan harga segitu, distributor menyebutkan jenis genset merk Perkins 4006-23TAG 2A atau merk Cummins KTA38G2. Keduanya menggunakan generator jenis Stamford with AVR (AutomaticVoltage Regulator) Voltasi: 220/380 Volt, 3 Phase, 0,8 Pf, 50Hz, 1500 Rpm.
“Karena pengadaan genset itu tidak masuk akal, saya meminta aparat penegak hukum agar segera mengusut proses pengadaan genset itu agar tidak merugikan keuangan negara. Tidak elok, setelah proses OTT KPK, DPRD Provinsi Jambi malah menghambur-hamburkan uang rakyat Jambi,” kata Bambang. (DE 01/DE 04)
