DETAIL.ID, Jambi – Hingga kini beredar kabar pelaksanaan APBD Provinsi Jambi 2018 masih mengalami kendala keterlambatan. Banyak yang menduga, keterlambatan itu akibat efek dari proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada November 2017 lalu.
Sumber detail di Pemerintah Provinsi Jambi mengatakan belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Sebagian besar masih belum menerima. Kalaupun mereka terima, baru akhir Februari ini,” kata sumber itu kepada detail, Senin (26/2/2018).
Seperti diketahui, APBD 2018 baru disahkan pada pertengahan Januari 2018, setelah sempat direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri.
ArtikelTerkait
Sementara saat ini, kata sumber tersebut, sudah memasuki akhir Februari 2018. Masih butuh waktu cukup panjang untuk memasukkan DPA ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan membentuk personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga personil Kelompok Kerja (Pokja). Sampai akhirnya setiap OPD mulai melelang kegiatan (proyek) masing-masing.
“Hampir semua OPD belum terbentuk personel PPTK hingga Pokja. Jadi diperkirakan paling cepat akhir Maret atau sekitar pertengahan April 2018, proses pelelangan baru bisa dilaksanakan,” kata sumber tersebut.
Namun hal ini dibantah oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah SE ME. Menurut Johansyah, proses pelaksanaan APBD 2018 tidak ada masalah dan tidak ada kaitannya dengan proses hukum oleh KPK.
Ia mengakui bahwa sempat mengalami kendala pada Timda Bakauda dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) mengingat semua berbasis komputerisasi dan online.
Apakah kendala ini terkait pelantikan sehari pasca Zola jadi tersangka? “Oh tidak benar itu. Namun pergantian pejabat tentu akan menyebabkan keterlambatan penunjukan PPTK. Hanya bersifat administratif,” ujarnya.
Apakah banyak pejabat yang takut ditunjuk menjadi PPTK? “Kan ada fakta integritas. Namun semuanya pasti ingin proses lelang berjalan cepat. Mudah-mudahan pada Maret sudah dilelang dan April sudah bisa berjalan semua pekerjaan proyek,” Johansyah menegaskan. (DE 01/DE 02)
Discussion about this post