DETAIL.ID, Jambi – Polemik soal pinjaman PT SPP kepada Qatar Nasional Bank (QNB) Indonesia senilai Rp55 miliar dipersoalkan. Masalahnya, pinjaman pengelola Mall WTC Batanghari Jambi itu turut menjaminkan lima sertifikat HGB dengan luas keseluruhan 10.345 meter persegi.
Namun yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah yang menjadi jaminan tersebut termasuk sertifikat HPL? Hal tersebut dibantah Fauzi Syam selaku penasihat hukum manajemen Mall WTC. Ia menyatakan, sertifikat Hak Penggunaan Lain (HPL) masih di tangan Pemprov Jambi.
Dalam jumpa pers yang dilakukan pihak manajemen Mall WTC pada Jumat (15/11/2019) di Hotel Grand Aston menuai kontroversi dan perdebatan, hingga banyaknya pertanyaan yang dilemparkan para awak media maupun LSM kepada pihak WTC.
Adanya perbedaan pandangan terhadap tanah aset Pemprov yang termasuk sebagai jaminan pada Bank QNB dalam keterangan temuan Audit BPK RI tersebut , namun Fauzi menepis pertanyaan para awak media. “Bisa saja BPK salah ketik,” jawabnya ringan.
Selain itu Fauzi mengakui bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas persoalan ini karena dirinya yang menyusun perjanjian BOT Mall WTC tersebut.
Di sisi lain Jabar, juga mewakili perusahaan menerangkan bahwa pihaknya telah mengirimkan somasi kepada pihak BPK dan BPK menyarankan agar pihak PT SPP bersama Pemprov duduk bersama.
Ditanya soal Rp2,5 miliar yang belum di etorkan dari tahun 2012-2017 sesuai keterangan dalam Audit BPK RI, dia mengatakan pihaknya bukan tidak mau bayar namun sedang menunggu adendum yang hingga kini tak kunjung terbit oleh pihak Pemprov. “Sehingga kami terkesan disandera,” ujarnya.
Di tempat yang berbeda Yudha, Ketua LSM Speak Provinsi Jambi mengatakan bahwa pernyataan pihak perusahaan dinilai mencari pembenaran atau dalih terhadap temuan BPK Perwakilan Jambi.
“Apalagi mereka berdalih kurang cermatnya pihak BPK RI dalam melakukan audit. Ya silakan. Yang pasti kita akan berupaya membongkarnya. Kita kawal agar jangan sampai hal terburuk terjadi. Kita ingin jangan sampai pemerintah Provinsi Jambi kehilangan aset yang sangat mahal, artinya kita selaku masyarakat Jambi ikut juga dirugikan,” kata Yudha kepada detail, Sabtu (16/11/2019).
Menurut Yudha, Senin mendatang (19/11/2019), mereka akan mendatangi BPK RI untuk menanyakan apa benar BPK kurang cermat, apabila apa yang disampaikan pihak PT SPP ini benar, ini menjadi preseden buruk bagi lembaga auditor negara.
“Kita juga akan mendatangi pemprov untuk menanyakan keberadaan sertifikat HPL lahan WTC. Apakah ada atau diikutsertakan dalam jaminan ke pihak QNB Bank. Kemudian, dalam waktu dekat, QNB Bank kita pertanyakan juga,” ujarnya.
Reporter: Tholip
Discussion about this post