DAERAH
Ketua Bawaslu Batanghari: Bupati Mengetahui Larangan Penggantian Pejabat
DETAIL.ID, Batanghari – Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian mengatakan Bupati Batanghari, Syahirsah Sy mengetahui soal larangan penggantian pejabat tanggal 8 Januari 2020.
“Kemendagri RI telah menegaskan kembali bahwa tanggal 8 Januari 2020 tidak bisa dilakukan penggantian pejabat. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi kepada pemerintah. Bupati hadir langsung di Padang kemarin dan mereka sudah tahu tentang regulasi itu,” kata Indra dikonfirmasi detail, Selasa (4/2/2020).
Bawaslu Kabupaten Batanghari, kata Indra, telah melakukan penelusuran terkait dengan dugaan pelanggaran penggantian pejabat oleh Bupati Syahirsah. Pihak-pihak terkait juga sudah dipanggil dalam proses pelantikan itu.
“Pansel dan pihak BKPSDMD Kabupaten Batanghari sudah dipanggil. Pemanggilan sudah lamo (lama), saya lupa tanggalnya,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Pansel dan BKPSDMD Kabupaten Batanghari mengakui kegiatan pelantikan pejabat dilakukan tanggal 8 Januari, bukan tanggal 7 Januari 2020. Dalam hal ini, kata Indra, Bawaslu belum bisa menentukan ada dugaan pelanggaran yang terindikasi dengan pidana pemilihan.
“Intinya kita memastikan bahwa pelantikan itu betul tidak tanggal 8 Januari?” ucapnya.
Indra berkata Bawaslu Kabupaten Batanghari tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani persoalan penggantian pejabat tanggal 8 Januari 2020 terkait unsur pidana pemilu.
“Bawaslu akan bekerja sama dengan tim yang namanya Gakkumdu, terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Kelemahan kita bahwa sampai hari ini Gakkumdu belum terbentuk karena belum ada instruksi dari Bawaslu RI,” ujarnya.
Pasal yang mengatur larangan penggantian pejabat tanggal 8 Januari 2020, kata Indra, itu subjeknya adalah bupati, tidak subjek yang lain. Artinya yang menjadi subjek pasal pidana itu adalah bupati.
“Terkait dengan pejabat yang sudah dilantik dalam peraturan perundang-undangan pemilihan, tidak diatur tentang keabsahan mereka dan legal standing mereka tidak diatur,” ujarnya.
Menurut Indra, hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Batanghari dan Surat Edaran Kemendagri RI, ada dugaan mereka menyalahi prosedur pergantian pejabat.
“Ini baru bersifat dugaan. Kalau nanti diangkat dalam penindakan, maka perlu kajian-kajian yang mendalam. Terkait dengan ahli berpandangan terhadap tanggal 8 Januari 2020,” ucapnya.
Bawaslu belum memanggil Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kabupaten Batanghari. Penelusuran Bawaslu merupakan kegiatan yang sangat sederhana.
“Kita memastikan kegiatan itu betul tidak dilakukan. Alasan BKPSDMD Kabupaten Batanghari bahwa pelantikan pejabat telah sesuai regulasi. Mereka mengakui telah berkoordinasi dengan KASN,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur dan Kajari Merangin, Bintang Latinusa Yusvantare, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Merangin, pada Jumat, 11 Juli 2025.
Kerjasama tersebut jelas Bupati, bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah, di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
“Ini merupakan kerjasama luar biasa, Saya berterima kasih ke Pak Kajari telah bersedia membantu Pemkab Merangin, dalam penyelamatan asset dan segala macam. Nanti juga ada pencegahan dan pendampingan agar Pemkab lebih baik,” ujar Bupati.
Kerjasama itu lanjut Bupati, meliputi pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Kejari jelas Bupati, memberikan pertimbangan dan pendapat hukum dalam masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, serta masalah-masalah hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain itu lanjut Bupati, dalam menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, Pemkab Merangin dapat meminta bantuan, pertimbangan, pendapat dan pelayanan hukum kepada Kejaksaan Negeri Merangin.
Selanjutnya Kejaksaan Negeri Merangin menyatakan bersedia untuk memberi bantuan, pertimbangan, pendapat dan pelayanan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Merangin.
Dalam melaksanakan kegiatan Pemkab Merangin terdapat berbagai permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang memerlukan penanganan, baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi).
Kejaksaan Negeri Merangin memiliki tugas dan wewenang di bidang hukum perdata dan tata usaha negara untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Pemkab Merangin dengan berdasarkan surat kuasa khusus.
Kajari Merangin Bintang mengatakan, penandatangan MoU tersebut sebenarnya perpanjangan dari kerjasama yang sebelumnya pernah dilakukan, antara Kejari Merangin dengan Pemkab Merangin.
“Kerjasama bagimana memajukan Kabupaten Merangin ini, dengan memperbaiki tata Kelola, yang tidak benar kita benari, yang kurang sempurna kita sempurnakan, yang miring diluruskan seperti itulah,” kata Kajari Bintang.
Melalui penandatanganan MoU itu tegas Kajari, Kejaksaan Negeri Merangin, pertama bisa bertindak untuk dan atas nama Pemkab Merangin sebagai Jasa pengacara negara. Apabila Pemkab Merangin digugat pihak-pihak tertentu, Kejari Merangin akan mewakili Pemkab Merangin.
Kedua lanjut Kajari, khusus untuk asset-asset Pemkab Merangin yang dikuasi pihak ketiga, baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak, nanti diinventarisir Bagian Asset, akan ditelaah Kejari dan ditindaklanjuti untuk pengembalian ke Pemkab Merangin. (*)
DAERAH
Transformasi Pesantren Kauman Jadi Inspirasi PDM Langkat dalam Kelola Amal Usaha Muhammadiyah
DETAIL.ID, Padang Panjang — Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang menerima kunjungan silaturahmi dan studi tiru dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Rombongan berjumlah 29 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua PDM Langkat, Abdi Sukamto, M.Si.
Kunjungan diawali dengan sesi motivasi oleh Abdi Sukamto kepada lebih dari 300 santri baru Pesantren Kauman.
“Kami bangga dengan para santri yang sudah memilih Pesantren Kauman sebagai tempat menimba ilmu,” ujarnya.
Usai foto bersama dengan pimpinan pesantren, acara dilanjutkan dengan pertemuan formal di ruang majelis guru.
Dalam sambutannya, ayahanda Abdi Sukamto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari PDM Pabasko (Padang Panjang-Batipuh-Sepuluh Koto) dan civitas akademika pesantren.
“Tujuan kami ke Padang Panjang adalah mempelajari teknik pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya pesantren yang sudah maju seperti Pesantren Kauman,” ucapnya.
Ia juga mendoakan agar Pesantren Kauman semakin berkembang.
“Silaturahmi ini harus terus terjalin, dan kami berharap bisa membalas kunjungan ke Langkat,” ujarnya didampingi Sekretaris PDM Pabasko, Drs. Yandri Naga.
Dalam sesi ekspos tentang pesantren KAUMAN, Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, MA., memaparkan sejarah transformasi pesantren dari Tabligh School hingga menjadi Kulliyatul Muballighien.
“Dengan lahan terbatas, kami terus berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Dr. Derliana, MA juga mendorong sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk terus berkembang, terutama di era pemerintahan yang didukung tokoh-tokoh Muhammadiyah.
Kegiatan ditutup dengan pertukaran cenderamata dan kunjungan ke unit usaha pesantren. Rombongan PDM Langkat diajak melihat langsung praktik pengelolaan amal usaha yang menjadi contoh keberhasilan Pesantren Kauman.
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Sarolangun – Wakapolres Sarolangun Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom., M.H membuka latihan Pra Operasi Patuh Siginjai 2025 Polres Sarolangun, yang bertempat di Aula Rupatama Mapolres, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan latihan pra operasi ini merupakan salah satu tahapan penting dan sangat strategis dalam manajemen operasi sebelum pelaksanaan operasi dimulai, guna mempersiapkan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tugas dalam operasi.
Operasi ini digelar dalam rangka cipta kondisi Kamseltibcar Lantas pasca pelaksanaan Hari Bhayangkara tahun 2025 dengan tema ‘Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas’. Operasi ini juga memiliki tujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, menurutkan angka kejadian laka lantas, menurunkan angka fatalitas korban laka lantas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
“Melalui Operasi Patuh Siginjai 2025 ini diharapkan dapat membawa perubahan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta meningkatkan Kepatuhan, Ketertiban dan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Sarolangun,” ucap Wakapolres.
Adapun sasaran operasi ini meliputi segala bentuk Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan laka lantas.
“Dalam Operasi Patuh Siginjai 2025 dilakukan juga pengoptimalisasian tilang Etle di wilayah Hukum Polres Sarolangun, serta mengedepankan himbauan untuk mematuhi aturan lalu lintas secara humanis kepada pengguna jalan,” ujarnya.
Hadir pada kegiatan tersebut Kabag Ops AKP Angga Luvyango, M.H., Kasat Intelkam AKP Tarjono, S.H.,M.H., Kasubbag Dal Ops AKP Yurizal, S.E., KBO Sat Lantas IPDA Benhard Pandiangan, S.H., para perwira serta para Peserta Lat pra Ops Patuh Siginjai 2025.
Diketahui bahwa Operasi Patuh Siginjai 2025 tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari, dimulai tanggal 14 Juli 2025 sampai 27 Juli 2025.
Reporter: Daryanto
Parah! Lewat Orang Kepercayaannya Kadinkes Muarojambi Diduga Kutip Setoran Dana BOK dari 22 Puskesmas
Bupati Syukur dan Kajari Merangin Teken MoU
Transformasi Pesantren Kauman Jadi Inspirasi PDM Langkat dalam Kelola Amal Usaha Muhammadiyah
Polres Sarolangun Gelar Latihan Pra Operasi Patuh Siginjai 2025, Ini Sasarannya
Mutasi Pejabat Kejaksaan: Kajari Jambi Berganti, Abdi Reza Fachlewi Junus Jabat Posisi Baru
Masih Penyelidikan, Berikut Update Kasus Dugaan Korupsi Jambi City Center
Melihat Sisi Lain Sanggar Pasko, Karya Napi Bernilai Seni Tinggi Pernah Dibeli Menteri Imipas
Ahli BPKP Ungkap RDKK Fiktif di Kasus Korupsi Pupuk Subsidi Bungo Sementara Pengecer Bikin Nota Palsu
Atlet Tarung Derajat Asal Tebo Bawa Pulang Medali Emas pada Kejuaraan Pomda se-Provinsi Jambi
Ada yang Meminta Uang dengan Janji Proyek, Ini Kata Mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan ARB Nazar
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
