DETAIL.ID, Batanghari – Konsultasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Jambi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia terkait nasib ijazah 664 murid menemui jalan buntu.
“Pada saat itu kita memang konsultasi ke Kemendikbud dan sangat disayangkan ini terjadi dalam waktu jeda terlalu lama. Hasil konsultasi, solusi yang tepat belum ada,” kata anggota Komisi I Fraksi Demokrat, Camelia Puji Astuti kepada detail, Kamis (13/2/2020).
Komisi I mendapat informasi bahwa usaha dan kerja keras yang dilakukan memang harus penuh kehati-hatian. Karena satu murid hanya memiliki satu ijazah, jangan sampai menandatangani ijazah orang yang salah, sehingga ijazah murid-murid tidak diakui.
“Permasalahannya sekarang kejadian ini sudah lama. Kemendikbud mempunyai solusi apabila terjadi pada saat yang sama. Komisi I akan melakukan konsultasi lagi ke Pengawasan Mutu Pendidikan. Pastinya target dua pekan tidak bisa tercapai oleh Dinas PDK,” ucapnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Batanghari ini berujar, Komisi I akan mendatangi Badan Penilaian Mutu Sekolah (BPMS). Ia dan seluruh anggota Komisi I akan tetap komitmen seperti di awal, akan melakukan apa pun agar 664 murid segera mendapatkan Ijazah.
“Kami akan kaji ini secara hati-hati, agar pekerjaan kami selesai dan anak-anak bisa mendapatkan hak. Kami akan menyurati Mendikbud Nadim Makarim supaya ada perlakuan khusus dalam situasi seperti ini. Karena ini sudah terlanjur terjadi, tapi solusinya harus kita cari sampai dapat, sampai ijazah tertanda tangani dan anak-anak bisa mendapatkan ijazah yang sah,” ujarnya.
Dinas PDK Kabupaten Batanghari tidak ikut serta Komisi I DPRD konsultasi dengan Kemendikbud. Mereka menilai memang ada khilaf dan tidak menguasai permasalahan. Permasalahan penting adalah, Plt Kepala sekolah sudah berganti beberapa kali.
“Pada dasarnya ini manusiawi. Ini kesalahan yang mungkin tidak disengaja, tapi dampaknya ke mana-mana. Nanti kita kaji lagi bagaimanapun solusinya. Karena kita sekarang tidak ingin bicara dimasa lampau,” katanya.
Bagi perempuan akrab disapa Lia ini, ke-664 murid yang belum memiliki ijazah adalah generasi masa depan bangsa. Mereka sangat wajib menerima hak pendidikan sebagai anak bangsa. Apalagi jumlah itu sangat banyak. Karena 664 murid bukan jumlah sedikit, bahkan satu generasi.
“Saya pikir apa yang mereka (Dinas PDK) dapatkan sama seperti yang kami dapatkan. Kemendikbud pasti punya jawaban yang standar. Jadi sekarang yang harus kita lakukan mencari celah, supaya ini bisa tertangani. Karena waktu UNBK tidak mungkin mundur,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Patoni berkata konsultasi bersama Dirjen PAUD dan Dikdas Kemdikbud RI, Asyanti, tidak menemukan solusi. Ia akan segera menyurati Mendikbud Nadim Makarim. Komisi I akan memanggil kembali Dinas PDK dan Kabag Hukum.
“Kita khawatir kalau sembarang tandatangan, kalau di kemudian hari jadi masalah, kasihan murid-murid. Yang pasti, ketika pelaksanaan UNBK harus menggunakan Ijazah. Kami selaku anggota Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari meminta Pemerintah segera cari regulasi agar anak-anak jangan sampai terlantar,” ucapnya.
Politisi PKB berusia 59tahun ini mengecam keteledoran Dinas PDK Kabupaten Batanghari. Jumlah murid tanpa ijazah sejak 2016 mencapai 664 murid. Permasalahan-permasalahan seperti ini sangat mendasar.
“Jangan sampai miskomunikasi antara atasan dengan bawahan menyediakan kerugian bagi murid-murid. DPRD tidak mau seperti itu,” kata Patoni.
Reporter: Ardian Faisal
Discussion about this post