DETAIL.ID – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan anak buahnya untuk membuat website khusus berisi informasi mengenai virus corona menuai polemik. Pasalnya, data yang disampaikan oleh Pemprov DKI berbeda dengan data yang tertera di website Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk membuat website berisi informasi atau data mengenai virus corona. Akan tetapi, dia mengingatkan agar setiap daerah memiliki kesamaan narasi dengan pemerintah pusat.
“Jangan mulai lagi pertentangan, ada (wadah informasi soal corona) pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah, boleh kok tetapi sekali lagi konten dan narasinya harus sama,” ujar Johnny di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (9/3/2020).
ArtikelTerkait
Website https://corona.jakarta.go.id/ milik Pemprov DKI resmi digunakan pada 21 Januari 2020. Di dalam website itu, tertera mengenai data pemantauan Covid-19 di Jakarta.
Berdasarkan data terbaru pada 9 Maret 2020 pukul 18.00 WIB, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam pengawasan (PDP) secara akumulasi mencapai 544 orang. Secara rinci, ODP tercatat sebanyak 68 orang dalam proses pemantauan dan 310 selesai pemantauan.
Sedangkan data PDP menyebutkan 87 orang masih dirawat dan 79 orang dinyatakan pulang dan sehat.
Dalam keterangannya data ODP dan PDP berbasis laporan dari Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta dan telah dilaporkan ke Kemenkes. Pemrov DKI juga menyertakan keterangan mengenai ODP dan PDP guna membedakan kondisi.
Selain data ODP dan PDP, website itu juga menampilkan diagram jenis kelamin yang dipantau oleh Pemprov DKI. Tak hanya itu, diagram umur dan gender dari para orang yang dipantau juga ditampilkan dalam website tersebut. Anak buah Anies juga menampilkan pemetaan orang yang dipantau berdasarkan wilayah kota.
 |
Hal lain yang terdapat dalam website DKI adalah perihal publikasi yang berisi berbagai hal seperti surat edaran, poster antisipasi, hingga informasi.
Selanjutnya terdapat kanal FAQ (frequently asked question) yang berisi seputar virus corona. Terakhir, website tersebut berisi Informasi nomor dan alamat rumah sakit yang menjadi rujukan pemeriksaan gejala COVID-19.
Sedangkan website https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ milik Kemenkes sebagai perwakilan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara konten. Website itu sudah aktif sejak 2019.
Bukan hanya virus corona, website yang dikelola oleh anak buah Mayjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto itu berisi informasi berbagai penyakit infeksi emerging (penyakit baru) di Indonesia, seperti demam kuning, demam lassa, SARS, ebola, zika, hingga polio.
Khusus untuk virus corona, website Kemenkes mengabarkan 694 orang telah diperiksa kata diduga terinfeksi. Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang dinyatakan positif, 648 negatif, dan 27 masih dalam proses pemeriksaan.
Tidak ada keterangan mengenai asal para orang yang diperiksa maupun terinfeksi Covid-19 seperti yang tertera di website milik DKI. Meski demikian, website itu menampilkan jumlah kasus secara global, di mana secara khusus di China yang merupakan negara pertama ditemukannya Covid-19.
Selain itu, Kemenkes juga menampilkan informasi penilaian resiko dari WHO terhadap negara atas Covid-19. Terdapat pula informasi negara mana yang terdapat kasus Covid-19.
Selanjutnya, Kemenkes juga menyediakan kanal khusus informasi mengenai Covid-19. Di dalam kanal itu, Kemenkes menyajikan informasi tanya jawab seputar Covid-19; protokol penanganan Covid-19; situasi terkini, cara memakai masker dan cuci tangan yang benar; pedoman kesiapsiagaan Covid-19; media KIE Covid-19; dan daftar rumah sakit rujukan Covid-19.
Di luar kanal, Kemenkes juga menampilkan hotline khusus Covid-19 dan menawarkan pengunjung website untuk mengisi emailnya jika ingin mendapat notifikasi perihal informasi baru yang diunggah di website tersebut.
 |
Berdasarkan ulasan di atas, terlihat bahwa informasi mengenai jumlah orang yang terindikasi Covid-19 di DKI pada website milik DKI lebih rinci jika dibandingkan dengan miliki Kemenkes. Website milik DKI juga terbilang lebih sederhana secara tampilan sehingga lebih mudah mencari informasi mengenai Covid-19.
Sedangkan website Kemenkes memang informatif. Namun, banyaknya sub kanal membuat sebuah informasi tidak dengan mudah dijangkau oleh pihak yang mengakses website tersebut.
Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, kedua website tersebut sangat bermanfaat bagi publik mencari informasi mengenai Covid-19 di Indonesia.
Discussion about this post