Connect with us
Advertisement

NASIONAL

Situs Virus Corona ala Anies Versus Pemerintah Pusat

Published

on

Situs

detail.id/ – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan anak buahnya untuk membuat website khusus berisi informasi mengenai virus corona menuai polemik. Pasalnya, data yang disampaikan oleh Pemprov DKI berbeda dengan data yang tertera di website Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk membuat website berisi informasi atau data mengenai virus corona. Akan tetapi, dia mengingatkan agar setiap daerah memiliki kesamaan narasi dengan pemerintah pusat.

“Jangan mulai lagi pertentangan, ada (wadah informasi soal corona) pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah, boleh kok tetapi sekali lagi konten dan narasinya harus sama,” ujar Johnny di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Website https://corona.jakarta.go.id/ milik Pemprov DKI resmi digunakan pada 21 Januari 2020. Di dalam website itu, tertera mengenai data pemantauan Covid-19 di Jakarta.

Berdasarkan data terbaru pada 9 Maret 2020 pukul 18.00 WIB, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam pengawasan (PDP) secara akumulasi mencapai 544 orang. Secara rinci, ODP tercatat sebanyak 68 orang dalam proses pemantauan dan 310 selesai pemantauan.

Sedangkan data PDP menyebutkan 87 orang masih dirawat dan 79 orang dinyatakan pulang dan sehat.

Dalam keterangannya data ODP dan PDP berbasis laporan dari Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta dan telah dilaporkan ke Kemenkes. Pemrov DKI juga menyertakan keterangan mengenai ODP dan PDP guna membedakan kondisi.

Selain data ODP dan PDP, website itu juga menampilkan diagram jenis kelamin yang dipantau oleh Pemprov DKI. Tak hanya itu, diagram umur dan gender dari para orang yang dipantau juga ditampilkan dalam website tersebut. Anak buah Anies juga menampilkan pemetaan orang yang dipantau berdasarkan wilayah kota.

Situs Virus Corona ala Anies Versus Pemerintah Pusat

Situs virus corona milik Pemprov DKI Jakarta. (corona.jakarta.go.id/)

Hal lain yang terdapat dalam website DKI adalah perihal publikasi yang berisi berbagai hal seperti surat edaran, poster antisipasi, hingga informasi.

Selanjutnya terdapat kanal FAQ (frequently asked question) yang berisi seputar virus corona. Terakhir, website tersebut berisi Informasi nomor dan alamat rumah sakit yang menjadi rujukan pemeriksaan gejala COVID-19.

Sedangkan website https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ milik Kemenkes sebagai perwakilan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara konten. Website itu sudah aktif sejak 2019.

Bukan hanya virus corona, website yang dikelola oleh anak buah Mayjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto itu berisi informasi berbagai penyakit infeksi emerging (penyakit baru) di Indonesia, seperti demam kuning, demam lassa, SARS, ebola, zika, hingga polio.

Khusus untuk virus corona, website Kemenkes mengabarkan 694 orang telah diperiksa kata diduga terinfeksi. Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang dinyatakan positif, 648 negatif, dan 27 masih dalam proses pemeriksaan.

Tidak ada keterangan mengenai asal para orang yang diperiksa maupun terinfeksi Covid-19 seperti yang tertera di website milik DKI. Meski demikian, website itu menampilkan jumlah kasus secara global, di mana secara khusus di China yang merupakan negara pertama ditemukannya Covid-19.

Selain itu, Kemenkes juga menampilkan informasi penilaian resiko dari WHO terhadap negara atas Covid-19. Terdapat pula informasi negara mana yang terdapat kasus Covid-19.

Selanjutnya, Kemenkes juga menyediakan kanal khusus informasi mengenai Covid-19. Di dalam kanal itu, Kemenkes menyajikan informasi tanya jawab seputar Covid-19; protokol penanganan Covid-19; situasi terkini, cara memakai masker dan cuci tangan yang benar; pedoman kesiapsiagaan Covid-19; media KIE Covid-19; dan daftar rumah sakit rujukan Covid-19.

Di luar kanal, Kemenkes juga menampilkan hotline khusus Covid-19 dan menawarkan pengunjung website untuk mengisi emailnya jika ingin mendapat notifikasi perihal informasi baru yang diunggah di website tersebut.

Situs Virus Corona ala Anies Versus Pemerintah Pusat

Situs virus corona pemerintah pusat. (infeksiemerging.kemkes.go.id/)

Berdasarkan ulasan di atas, terlihat bahwa informasi mengenai jumlah orang yang terindikasi Covid-19 di DKI pada website milik DKI lebih rinci jika dibandingkan dengan miliki Kemenkes. Website milik DKI juga terbilang lebih sederhana secara tampilan sehingga lebih mudah mencari informasi mengenai Covid-19.

Sedangkan website Kemenkes memang informatif. Namun, banyaknya sub kanal membuat sebuah informasi tidak dengan mudah dijangkau oleh pihak yang mengakses website tersebut.

Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, kedua website tersebut sangat bermanfaat bagi publik mencari informasi mengenai Covid-19 di Indonesia.

 

NASIONAL

“Nawarta” Lahirkan Semangat Wirausaha Muda De Britto

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Yogyakarta – Tepuk tangan meriah menggema di Ruang Kaca SMA Kolese De Britto pada Jumat lalu, 27 Februari 2026 . Hari itu bukan sekadar seremoni biasa. Sekolah Jesuit yang dikenal dengan formasi karakter kuat ini meresmikan “Nawarta” Company sekaligus meluncurkan produk karya murid, buah kolaborasi strategis bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Momentum ini menjadi penanda bahwa pendidikan kewirausahaan di De Britto tidak berhenti pada teori, melainkan bergerak ke praktik nyata. Selama kurang lebih satu bulan, sejak akhir Januari hingga akhir Februari, para murid yang berjumlah 28 ini menjalani proses intensif untuk; merancang ide bisnis, membentuk struktur organisasi, melakukan riset pasar, memproduksi barang, hingga menyusun strategi pemasaran dan laporan keuangan. Semua dijalani dalam semangat experiential learning, belajar dengan mengalami langsung.

Acara peresmian dihadiri oleh pimpinan sekolah, guru pendamping, perwakilan murid dan orang tua, tim PJI, serta perwakilan dari Starbucks Indonesia. Wajah-wajah penuh bangga dan antusias memenuhi ruangan, menyaksikan lahirnya perusahaan murid yang diberi nama “Nawarta”.

Pendidikan Melampaui Ruang Kelas

Dalam sambutan pembuka, Kepala Sekolah R. Arifin Nugroho menegaskan bahwa pendidikan abad ke-21 menuntut keberanian untuk melampaui batas ruang kelas. “Kami ingin murid tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan hidup, jiwa kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan yang beretika. Nawarta adalah langkah konkret ke arah itu,” katanya.

Bagi De Britto, peluncuran Nawarta bukan sekadar proyek bisnis, melainkan bagian integral dari visi membentuk murid sebagai man for others, pribadi yang kompeten (competence), berhati nurani (conscience), dan berbelarasa (compassion). Di dalam proses membangun company, murid belajar tentang tanggung jawab, integritas, pengambilan keputusan strategis, serta keberanian menghadapi risiko.

Menyiapkan Generasi Siap Kerja dan Siap Cipta Lapangan Kerja

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Florentina Jabar dari Prestasi Junior Indonesia. Ia menjelaskan bahwa program Company merupakan bagian dari jaringan global Junior Achievement Worldwide, salah satu organisasi nirlaba terbesar di dunia yang berfokus pada pengembangan generasi muda.

“Melalui pembelajaran yang imersif dan langsung praktik, kami ingin membekali murid dengan kompetensi abad 21; kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Nawarta bukan hanya sebuah company, tetapi ruang belajar untuk menjadi problem solver dan pemimpin masa depan,” tuturnya.

Sejak berdiri pada tahun 2011, PJI telah menjangkau lebih dari dua juta anak muda di Indonesia melalui program kewirausahaan, literasi keuangan, kesiapan kerja, keberlanjutan, STEM, ekonomi, kewarganegaraan, dan etika.

Dalam enam tahun terakhir, bersama jaringan globalnya, PJI diakui sebagai salah satu dari sepuluh organisasi sosial paling berdampak di dunia oleh thedotgood yang berbasis di Jenewa. PJI juga telah lulus proses uji kelayakan dari Silicon Valley Community Foundation, Give2Asia, dan CAF International, sebuah pengakuan atas kredibilitas dan tata kelola profesionalnya.

Belajar dari Proses, Bukan Hanya Hasil

Perwakilan Starbucks Indonesia, Bapak Andika Oktafatria Prasetya, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas keberanian para murid membangun usaha sejak dini.

“Kewirausahaan bukan sekadar tentang keuntungan. Ini tentang keberanian mengambil inisiatif, kemampuan bekerja dalam tim, dan komitmen terhadap kualitas. Apa yang dilakukan adik-adik di Nawarta adalah langkah awal membangun growth mindset dan profesionalisme,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya belajar dari tantangan. Dalam dunia usaha, kegagalan kecil bukan akhir, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang membentuk ketangguhan.

Dari Ide Menjadi Aksi Nyata

Sebagai CEO Nawarta Company, Yohannes Arcel Bintang P. menyampaikan rasa syukur atas perjalanan satu bulan yang penuh dinamika. “Dari merancang ide, membagi peran, menghadapi kendala produksi, hingga akhirnya bisa launching hari ini, kami belajar arti komitmen dan kepercayaan. Kami sadar membangun sesuatu tidak bisa sendirian. Semua butuh kolaborasi,” katanya penuh semangat.

Produk yang diluncurkan menjadi simbol keberanian murid melangkah dari ide menuju aksi. Meski mendapat pendampingan guru dan fasilitator PJI, para murid tetap diberi ruang luas untuk mengambil keputusan dan belajar dari kesalahan. Di situlah karakter ditempa dalam proses yang nyata, bukan simulasi semata.

Simbol Sinergi Pendidikan dan Dunia Profesional 

Peresmian Nawarta Company bukan hanya seremoni, melainkan simbol sinergi antara dunia pendidikan dan organisasi pengembangan generasi muda. Kolaborasi antara SMA Kolese De Britto dan Prestasi Junior Indonesia menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi laboratorium kehidupan, tempat murid berlatih menjadi pemimpin, inovator, dan pencipta peluang.

Dengan hadirnya Nawarta, De Britto menegaskan bahwa lulusannya tidak hanya siap melanjutkan studi, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja, memimpin perubahan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dari Ruang Kaca, mimpi itu mulai dirajut. Dan hari itu, semangat kewirausahaan muda benar-benar menemukan panggungnya. (*)

Continue Reading

NASIONAL

Penyimpangan Sejumlah Proyek di PUPR Tebo Mencuat, GERAM Aksi di Kejagung RI

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung RI pada Selasa, 3 Maret 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang diduga bermasalah.

Dalam pernyataan sikapnya aliansi GERAM menyatakan terdapat beberapa kegiatan dengan nilai miliaran rupiah yang dinilai perlu diaudit dan diperiksa secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Adapun proyek di PUPR Tebo yang kali ini disuarakan oleh massa aksi geram yakni;

  1. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan PDAM Unit Perintis senilai Rp 6.015.663.159,22, dikerjakan oleh CV Paye More Rawang.
  2. Pembangunan Pagar Stadion Sri Maharaja Batu senilai Rp 2.393.873.832,09, dikerjakan oleh PT Habika Azam Persada Nusantara.
  3. Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ senilai Rp 4.975.019.152,53, dikerjakan oleh CV Maharani Mutiara Mandiri.
  4. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan PDAM Unit Muara Tebo senilai Rp 2.957.478.900,48, dikerjakan oleh CV Karya Bersama Kontraktor.
  5. Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Blok E Alai Ilir – Blok C Alai Ilir (067) senilai Rp 4.987.273.163,12, dikerjakan oleh CV Sumber Artha Bumi Swarna.

‎Salah seorang massa aksi Geram, Rukman menekankan bahwa akumulasi anggaran yang cukup besar dalam satu organisasi perangkat daerah dinilai rawan terjadi praktik penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

‎”Potensi pengaturan pemenang tender, persekongkolan lelang, hingga mark-up harga satuan harus diuji secara hukum. Jika ditemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan pihak tertentu, maka dapat masuk kategori tindak pidana korupsi,” ujar Rukman alias Maman.

Massa juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek perpipaan dan jalan, seperti kemungkinan pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material di bawah standar, ketebalan jalan tidak sesuai RAB, hingga uji kualitas yang tidak independen.

Selain itu, mereka mempertanyakan apabila terdapat pekerjaan yang tetap dibayarkan 100 persen meski progres fisik tidak maksimal, serta proses PHO/FHO yang diduga dilakukan tanpa pemeriksaan menyeluruh.

Dalam tuntutannya, GERAM meminta Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Kepala ULP, PPK, PPTK, Pokja, bendahara, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, konsultan perencana, serta pihak-pihak terkait lainnya.

GERAM menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Illegal Drilling Berpraktik di PetroChina? LSM Mappan Laporkan ke Kejagung

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Keberadaan, PT PetroChina International Jabung Ltd di Provinsi Jambi rupanya menyimpan sejumlah persoalan. Kali ini di depan Kejagung RI, DPP LSM Mappan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 3 Maret 2026 menuntut Satgas PKH yang diketuai oleh Jampidsus Kejagung RI turun menyelidiki badan usaha adalah China tersebut.

‎Masalah terungkap bahwa perusahaan asing yang mengeksploitasi minyak dan gas di bumi Tanjungjabung Timur dan Tanjungjabung Barat tersebut rupanya mengusahakan sumur minyak tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian dari Kementerian LHK, alias diduga kuat ilegal.

‎Hal ini bahkan jadi temuan BPK sebagaimana tercantum dalam LHP BPK TA 2023. “Terungkap di dalam audit BPK, ditemukan bahwasanya. Terdapat beberapa sumur minyak di wilayah kabupaten Tanjungjabung Timur dan Kabupaten Tanjungjabung Barat tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian LHK,” ujar Hadi Prabowo, dalam orasinya.

‎Kalau mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku, aktivitas dalam kawasan hutan yang melanggar hukum jelas merupakan tindak pidana. Sanksi pidana dan dendanya tak main-main.

‎”Hari ini kami laporkan ke Jampidsus Kejagung RI, yang mana bapak Jampidsus ini juga sebagai Ketua Satgas PKH. Terserahlah, ini apakah nanti dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau bakal dilakukan plangisasi oleh satgas,” ujarnya.

‎Menurut Mappan ketika izin berusaha dalam kawasan hutan tanpa disertai perizinan yang berlaku. Sudah barang pasti bahwa sumur-sumur minyak tersebut tak masuk dalam pencatatan barang milik negara. Potensi PNBP tidak terserap, hingga orientasi dana bagi hasil ke daerah menjadi kabur. Sementara perusahaan terus dapat cuan gede dari hasil eksploitasi sumur minyak tersebut.

‎”Jadi kalau di Jambi ini namanya illegal drilling yang dibalut dengan kontrak kerjasama BUMN milik China. kantornya saja tidak ada di Jambi, kantornya di sini di Jakarta,” katanya.

‎Aktivis Mappan tersebut pun menantang Satgas PKH Pidsus Kejagung RI untuk turun melakukan penyelidikan terhadap BUMN asing yang tercatat berkontrak hingga 2043 itu.

‎”Beranikah Pidsus Kejagung untuk mengharap kasus ini? Ini yang jelas ada 4 titik sumur. 2 di wilayah Tanjungjabung Barat ( Ripah 13 dan 15) dan 2 di wilayah Tanjungjabung Timur (Nibung utara 1 dan 2). Jangan hanya petani atau pengusaha kecil saja yang lahannya di plang ‘lahan ini dalam penguasaan negara'” katanya.

‎Mappan meminta agar Jampidsus Kejagung RI Febri Ardiansyah berkoordinasi dengan Jaksa Agung RI untuk memproses penyelidikan terhadap Petrochina yang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak secara ilegal di sejumlah titik.

‎Hingga mendata hasil pengeboran yang telah dikeruk dari sumur tersebut dari awal periode dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Serta potensi penerimaan negara yang tidak diperoleh hingga bagi hasil ke daerah penghasil yang tak tersalur.

‎”Berapa sebenarnya sumur minyak Petrochina yang berproduksi, berapa yang dilaporkan ke Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kemenkeu. Audit, cek realitanya. Balance atau tidak di atas kertas dan di lapangan,” katanya.

‎Terakhir dia kembali menegaskan, “Panggil dan periksa Direktur Petrochina beserta Kepala SKK Migas. Kenapa hal begini dibiarkan dari tahun 2012?” katanya.

‎Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs