DETAIL.ID, Merangin – Pengurangan anggaran 2020 di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19, bukan atas perintah Bupati Merangin H Al Haris.
Kewenangan untuk mengurangi anggaran 2020 untuk COVID-19 di setiap OPD tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pengurangan anggaran itu dilakukan secara nasional di setiap Pemprov, Pemkot dan Pemkab seluruh Indonesia.
“Ada pimpinan OPD yang beranggapan, yang mengurangi anggaran itu saya, itu salah besar. Saya bersama pimpinan daerah lainnya di Indonesia hanya melaksanakan kebijakan pusat,” ujar Al Haris, Senin (29/6/2020).
ArtikelTerkait
Al Haris juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Satgas COVID-19 Merangin, tim medis dan seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu dalam penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19.
“Ini berkat kerja keras bersama sebanyak 21 orang pasien COVID-19 yang dirawat insentif di RSD Kol Abundjani Bangko sudah sembuh semua dan sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk isolasi mandiri,” ujarnya.
Penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Merangin, kata Al Haris, dilakukan secara cermat dan cepat. Masyarakat yang ekonominya amblas dampak COVID-19 sudah diberi bantuan pangan. Pasien COVID-19 dirawat sampai sembuh total.
Ia berharap, tidak ada lagi warga Merangin yang positif COVID-19 dan Kabupaten Merangin akan cepat kembali normal, sehingga perekonomian masyarakat bisa cepat kembali pulih.
“Sekarang ini masih tersisa dana sekitar Rp40 miliar pada Anggaran Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun 2020 nanti, bisa dikembalikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD,” ucap Al Haris.
Reporter: Daryanto
Discussion about this post