DETAIL.ID, Tanjung Jabung Timur – Ratusan petani dari 15 desa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) pada Rabu pagi, 26 Agustus 2020 mendemo kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Mereka menuntut agar program reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo segera dijalankan.
Demonstrasi ini langsung dipimpin oleh Ketua SPI Jambi, Sarwadi dan Ketua SPI Tanjung Jabung Timur, Ahya Ahadita serta dihadiri Ketua Basis dari seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur.
Ahya Ahadita dalam orasinya menyampaikan bahwa para petani menuntut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap PT Kaswari Unggul — perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Ia mengatakan sanksi yang tegas bukan hanya sanksi administratif paksaan saja tapi lebih dari itu, yaitu mencabut izinnya secara keseluruhan sebab Bupati Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan itu berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Presiden Joko Widodo telah membuat program reforma agraria maka dari itu jalankan saja program tersebut dan segera rekomendasikan lahan yang dikelola PT Kaswari Unggul menjadi tanah objek reforma agraria karena mereka tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan,” katanya.
Mustakim, warga Desa Pandan Sejahtera menambahkan bahwa dari awal kedatangan PT Kaswari Unggul sejak tahun 2000-an hingga sekarang 2020 hanya menjadi beban pemerintah. “Selama 20 tahun berada di Tanjung Jabung Timur, perusahaan ini tidak mempunyai manfaat apa-apa baik untuk negara, pemda apalagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPW SPI Jambi, Sarwadi menambahkan bahwa Tanjung Jabung Timur dulu merupakan lumbung pangan untuk Provinsi Jambi, tapi sekarang lahan pangan itu berubah menjadi pohon sawit dan akasia dan kalitus.
“Jika kita lapar apa pohon-pohon itu bisa dimakan? Kembalikan Tanjung Jabung Timur sebagai lumbung pangan untuk Jambi. Jalankan reforma agraria, dan beri akses petani untuk bertani,” kata Sarwadi.
Para pedemo diterima oleh Sekda Tanjung Jabung Timur, Sapril. Ia mewakili Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan permohonan maaf karena bupati tidak dapat menemui masyarakat disebabkan tengah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri di Jambi. Sapril mengatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat dan segera akan dimusyawarahkan.
Discussion about this post