PERISTIWA
Massa PMII Jambi Ricuh dengan Polisi Gara-gara Edi Purwanto Kabur
detail.id/, Jambi – Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law yang dilakukan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi, berakhir ricuh dengan polisi.
Kericuhan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi ketika mahasiswa ingin mencoba masuk ke dalam gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ketua PKC PMII Provinsi Jambi, Hengky Tornado mengatakan kericuhan antara polisi dan mahasiswa itu terjadi ketika mahasiswa ingin mencoba menemui Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto untuk mencoba berdiskusi. Namun keinginan mahasiswa itu seolah tak ditanggapi oleh Edi sehingga kericuhan pun terjadi.
“Kita awalnya jalankan aksi ini dengan sangat damai. Kami dari PMII Jambi tiba di gedung dewan kan mulanya lakukan doa bersama lalu jalankan aksi yang mana membawa keranda jenazah yang menyimbolkan matinya hati nurani DPR atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini,” kata Hengky Tornado kepada detail, Jumat, 9 Oktober 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Ia bercerita lalu di tengah aksi, mereka mencoba menawarkan solusi untuk meminta berdiskusi dengan Ketua DPRD Jambi dengan poin-poin yang dibawa, yang mana salah satunya menolak keras persoalan Omnibus Law, tetapi ketika mereka menawarkan untuk berdiskusi tiba-tiba Ketua DPRD Jambi itu pergi sehingga mereka merasa tidak dihargai, lalu terjadilah kericuhan itu.
Kericuhan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi ketika mahasiswa ingin mencoba masuk ke dalam gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka. (DETAIL/Nanda)
Mahasiswa sempat kecewa atas sikap Ketua DPRD Jambi yang meninggalkan mereka pergi saat menjalankan aksi. Mereka juga sempat menyayangkan atas sikap Ketua DPRD Jambi yang enggan berdiskusi terkait aksi yang mereka lakukan sehingga terjadi kericuhan yang menyebabkan dua orang kader PMII Jambi mengalami luka dan 4 mahasiswa lain terkena tembakan gas air mata.
“Tadi saat kericuhan dengan petugas di sana, ada kader kita yang terluka, ia alami luka di bagian muka, lalu lebam di bagian dada sehingga kita bawa ke rumah sakit, namun sudah kembali pulang. Tetapi ada juga yang terkena gas air mata, hanya saja tidak menyebabkan fatal,” ujar Hengky.
Tidak hanya itu saja, pada saat aksi Hengky menyebutkan jika ia juga sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakkan dari salah satu petugas yang menggunakan pakaian preman. Ia bahkan juga sempat diancam ingin dibunuh namun hal itu dapat diselesaikan.
“Saya tidak tahu siapa orang yang melakukan tindakan hal itu, kita menduga itu dari petugas namun kita belum mengetahui petugas dari mana, yang jelas menggunakan pakaian preman. Yang jelas aksi yang kami lakukan tadi intinya belum ada kesepakatan, nantinya kami akan terus lakukan aksi lanjutan yang mana lebih besar dari sekarang, dengan meminta Omnibus Law UU Cipta Kerja harus dihapuskan,” kata Hengky.
Sementara, Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto membantah jika kericuhan antara massa PMII Jambi itu lantaran ia meninggalkan massa ketika sedang berorasi.
“Saya sangat menghargai atas aksi yang dijalankan oleh adik-adik mahasiswa. Saya sebagai Ketua DPRD Jambi selalu untuk hadir di saat adik-adik mahasiswa jalankan aksi. Saya bahkan tidak meninggalkan adik-adik begitu saja, saya mau untuk kita sama-sama berdiskusi. Apalagi, saya juga selalu ada terus di kantor DPRD Jambi ini bahkan hingga larut malam bersama Wakil Ketua DPRD Jambi yang mana dengan benar-benar memastikan adik-adik mahasiswa dalam keadaan aman, jadi saya tidak akan pergi,” ujar Edi yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Reporter: Nanda
DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, Kamis 12 Februari 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, serta telepon genggam yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.
Sekitar pukul 17.30 WIB, seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kejati Jambi untuk dianalisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum. Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wiyaya membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
”Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly, Kamis malam 11 Februari 2026.
Menurut Noly, hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik untuk menentukan relevansinya dalam proses pembuktian.
Kejati Jambi menegaskan komitmennya menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut secara profesional dan objektif. Penyidik juga mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)
PERISTIWA
Keberadaan TUKS PT SAS Jadi Pembahasan di RDP Kota Jambi, Dewan Tolak Aktivitas Pertambangan di Areal Pertanian
DETAIL.ID, Jambi – Polemik keberadaan TUKS PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Kenali, Telanaipura bergulir di DPRD Kota Jambi. Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Jambi menggelar RDP terkait klasifikasi perizinannya pada Selasa kemarin, 10 Februari 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruq menyampaikan bahwa polemik stockpile batu bara PT SAS di kawasan Aur Kenali menjadi perhatian serius karena tuntutan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan tersebut.
”Inti pertemuan hari ini adalah mengakomodir permintaan masyarakat terdampak. Ada empat rekomendasi yang diminta dan sudah kami janjikan akan kami komunikasikan dengan Pemerintah Kota,” kata Umar Faruq.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi, Joni Ismed menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada perizinan PT SAS yang disebut berizin pertanian, bukan untuk aktivitas stockpile batu bara.
”Kalau izinnya pertanian, maka laksanakan sesuai izin. Kalau untuk stok ketahanan pangan silakan, tapi kalau batu bara kami tolak karena dampaknya luar biasa. Kota Jambi bukan daerah tambang. Jangan jadikan Kota Jambi sebagai stockpile batu bara karena tidak ada untungnya bagi rakyat,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut.
Dia juga menekankan bahwa DPRD Kota Jambi bakal terus berkoordinasi dengan Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, hingga pemerintah pusat. Bahkan DPRD meminta Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut.
”Kami minta Gubernur menyurati Presiden RI dan juga meminta KPK memeriksa seluruh perizinan ini. Mungkin ada indikasi lain dalam regulasinya. Ada sekitar 40 ribu masyarakat terdampak, termasuk dua kampus besar, UNJA dan UIN STS, yang harus dilindungi,” katanya.
DPRD juga berencana menyurati Presiden RI, kementerian terkait, dan DPR RI agar izin tersebut ditinjau ulang, bahkan bila perlu dibatalkan secepatnya.
Sementara itu, Erven warga terdampak, meminta DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan stockpile tidak sesuai dengan RTRW Kota Jambi. Ia juga meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan karena masih adanya aktivitas yang diklaim sebagai program CSR.
Suprapto menambahkan, aktivitas seperti pemasangan lampu yang diklaim sebagai CSR PT SAS tetap berjalan. Padahal, menurutnya, sebelumnya Gubernur telah menginstruksikan penghentian seluruh aktivitas fisik dan nonfisik hingga proses peninjauan ulang selesai.
”Dengan adanya penanaman pohon dan pemasangan lampu jalan yang diklaim CSR, itu jelas mengangkangi instruksi Gubernur untuk menghentikan aktivitas sampai adu data selesai,” ujarnya.
DPRD Kota Jambi secara tegas menolak keberadaan stockpile batu bara tersebut karena dinilai melanggar aturan tata ruang (RTRW) dan mengancam lingkungan di kawasan permukiman.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Baru Dirazia, PETI di Padang Kelapo Kata Warga Sudah Operasi Lagi, Kapolres Bilang Bakal Ditindaklanjuti
DETAIL.ID, Batanghari – Baru hitungan hari Polres Batanghari menggelar razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Kini aktivitas PETI di daerah itu disebut-sebut sudah kembali beroperasi, Kamis 5 Februari 2026.
Informasi setoran senilai Rp500 ribu per Mesin tiap pekan pun mengemuka. Para ‘pemain’ PETI disana diduga menyetorkan duit-duit pelicin tersebut pada pada sosok berinisial YN agar aktivitas PETI nya bisa kembali beroperasi.
”Ini kami pantau langsung, mesin udah hidup lagi,” ujar Melati, nama samaran.
Berdasarkan rekaman video yang beredar, lokasi PETI tampak telah digenangi air, diduga berasal dari anak sungai di sekitar area yang dibendung oleh para pelaku PETI.
Soal ini, Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengaku bakal menindaklannuti informasi yang beredar.
”Siap, akan kita tindak lanjuti,” kata Kapolres.
Sebelumnya, razia PETI di Desa Padang Kelapo pada Sabtu 31 Januari 2026 diduga sudah bocor dari awal. Tak ada pelaku PETI yang berhasil ditangkap, aktivitas PETI sudah kosong saat Tim Tipidter Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Maro Sebo Ulu berkunjung ke lokasi.
Dalam razia tersebut, Polisi membakar 10 alat tambang berupa dompeng yang ditemukan berada di area perkebunan kelapa sawit milik warga. (*)
Bima Arya Bedah “Babad Alas” di Jember, Gus Fawait Petik Refleksi Kepemimpinan Daerah
Mencetak Ulama Global: 142 Santri Kauman Uji Riset dengan Bahasa Inggris-Arab, Didampingi Penguji UIN Batusangkar
Wagub Sani Apresiasi Nota Kesepakatan Pidana Kerja Sosial, Kota Jambi Siap Jadi Percontohan Nasional
Wagub Sani: BK Festival Perkuat Kolaborasi dan Inovasi Adaptif Relevan dengan Perkembangan Zaman
Wakil Gubernur Buka Resmi Gerakan Pasar Murah Serentak Provinsi Jambi Sambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah
Matangkan Strategi Menuju MTQ Provinsi dan Nasional 2026, Wagub Abdullah Sani Buka Rakerda ke-55 LPTQ Jambi
Waka DPRD Jambi Hadiri Gerakan Pangan Murah, Minta Pemprov Waspadai Lonjakan Harga Jelang Ramadhan
Demi Kenyamanan Nasabah, Bank Jambi Komitmen Memperkuat Keamanan Sistem
Pemkab Jember Tanggung Bunga Pinjaman UMKM Baru, Gus Fawait Fokus Warga Miskin Ekstrem Produktif
Banjir Berulang, Satgas Tata Ruang Jember Sidak Villa Indah Tegal Besar
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
