SIASAT
Jadi Gubernur Jambi, Ini Program Haris-Sani untuk Kabupaten Muaro Jambi

DETAIL.ID, Muaro Jambi – Calon Gubernur Jambi nomor urut 3, Al Haris, sudah memiliki visi misi bahkan rencana aksi dan program prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Saat berkunjung ke Sungai Bahar, Minggu, 18 Oktober 2020, Al Haris yang maju berpasangan dengan Kyai Abdullah Sani ini, memaparkan program-program kerjanya.
Silaturahmi dengan warga Bahar itu dilaksanakan di gedung HPHI Unit IV dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Al Haris disambut antusias perwakilan warga dan tokoh masyarakat Sungai Bahar, Bahar Selatan dan Bahar Utara.
H Mamat Rahmat, warga Sungai Bahar mengatakan, ia sudah mengetahui gaya kepemimpinan Al Haris selama menjadi Bupati Merangin. Haris dinilainya berhasil saat memimpin Merangin. Atas alasan itu, ia yakin Al Haris calon gubernur yang tepat untuk memimpin Provinsi Jambi.
“Beliau perhatian dengan agama dan adat. Beliau membawa perubahan pembangunan di Merangin. Beliau sudah teruji dua periode jadi bupati, dan itu sangat meyakinkan saya mendukung beliau,” kata H Mamat Rahmat.
Sementara, Al Haris yang diusung PAN, PKS dan PKB di Pilgub Jambi 2020 ini, menegaskan bahwa ia sengaja datang ke Sungai Bahar untuk melihat kondisi masyarakat lebih dekat.
“Supaya saya kenal dengan masyarakat dan masyarakat tau dengan saya, jangan sampai sama dengan membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu rekam jejak calon yang dipilih, jelas kualitasnya dan sudah teruji,” kata Al Haris.
“Saya juga ingin tahu persoalan yang mendasar di tengah masyarakat, harus tahu persoalan prinsip yang dibutuhan, sehingga program yang kami bikin benar-benar untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Al Haris.
Al Haris memperkenalkan wakilnya, Abdullah Sani, yang merupakan seorang ulama. Kata Haris, ia sengaja memilih wakilnya seorang ulama karena ingin membangun Jambi tidak hanya infrastruktur, tetapi juga mental dan akhlak masyarakat.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″]
“Jadi saya ini birokrat murni, saya mulai berkarir dari lurah hingga jadi bupati, kuliah saya juga ilmu pemerintahan. Wakil saya seorang ulama yang tujuannya kami tidak hanya membangun Jambi bidang infrastrukturnya saja, tapi agamanya juga dibangun,” ucapnya.
Berikut program prioritas kegiatan dan pembangunan Al Haris-Abdullah Sani jika nanti jadi Gubernur-Wakil Gubernur Jambi untuk Kabupaten Muaro Jambi :
– Gratis Vaksinasi COVID-19, Masker, dan Handsanitizer
– Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19 untuk keluarga miskin dan terdampak
– Bantuan modal usaha pedagang kecil
– Penanggulangan COVID-19 oleh Puskesman
– DUMISAKE Rp2 miliar per kecamatan dalam wujud: BEDAH RUMAH, Beasiswa pendidikan SD-SLTP-SLTA-S1 dan S2, 1.000 menara wifi gratis setiap desa-kelurahan, Bantuan Operasional Lembaga Adat Melayu Desa, bantuan Operasional Santri Pontren Rp10 juta per 50 murid, Kartu Sehat : berupa bantuan biaya kesehatan melalui subsidi BPJS bagi keluarga miskin, Pembangunan infrastruktur desa (jalan dan air bersih).
– Membangun Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Fasilitasi Akses Perbankan
– Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
– Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran.
– Percepatan pembangunan pabrik aspal berbahan baku karet dan mendorong penggunaan karet sebagai bahan baku aspal.
– Program peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat
– Mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia
– Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten
– Pengembangan Kawasan Industri SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak) melalui Pembangunan fasilitas umum kawasan, antara lain : (a) Rumah Sakit, (b) Sekolah Kemaritiman, dan (c) Perguruan Tinggi.
– Fasilitasi Pembangunan Baru Jembatan Batanghari III;
– Irigasi Rudah dan Kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi;
– Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pedesaan.
– Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal.
– Penambahan RKB SMA/SMK
– Peningkatan life skill santri/santriwati;
– Pembangunan Jambi Sport Center.
– Pemberian beasiswa bagi atlet yang berprestasi.
– Restorasi lahan-lahan yang terancam (GEBERMEWAH).
– Fasilitasi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui Revisi RTRW Provinsi guna pengendalian aktivitas PETI
– Pengembangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu
– Revitalisasi peran PPL dan Pengangkatan Baru melalui Pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dari program di atas, diketahui bahwa Cagub-Cawagub Jambi Al Haris-Abdullah Sani, adalah satu-satunya kandidat yang memiliki rencana program yang sudah tersusun matang dan bisa langsung diimplementasikan jika nanti dipercaya masyarakat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
SIASAT
Sah! Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Pemilukada 2024 Dipercepat

DETAIL.ID, Tebo – Pelantikan Bupati dan Wakil Terpilih Kabupaten Tebo dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2025.
Hal tersebut diketahui setelah terbitnya surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 22 Januari 2025 tentang kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Dalam isi surat tersebut, pada point pertama DPR RI dan peserta rapat diatas menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan ditetapkan oleh KPU Kabupaten serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Kemudian pada point kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI berkekuatan Hukum. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait hal ini, Ketua Tim Koalisi Partai Agus – Nazar, H.Harmain saat di wawancarai media ini pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan sangat bersyukur jadwal pelantikan ini di majukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah, semoga pelantikan ini berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan,” ujar Harmain.
Kemudian, Harmain juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih yaitu saudara Agus dan Nazar, pasca pelantikan nanti dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi yang berkeadilan demi Tebo Maju.
Reporter: Hary Irawan
SIASAT
Pasangan Syukur-Khafid Resmi Daftar Jadi Pihak Terkait Sengketa Pilkada Merangin ke MK

DETAIL.ID, Merangin – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin nomor urut 2, Syukur – Khafid (SUKA) pada Senin, 6 Januari 2025, resmi mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait sengketa Pilkada Merangin. Melalui tim advokasi, pasangan Syukur-Khafid mengajukan permohonan sebagai pihak terkait.
Halik Almaneri, S.H., M.H., Ketua Tim Advokasi SUKA dengan tegas menyatakan kesiapannya dalam menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait.
“Hari ini tim hukum Pasangan Suka (Syukur-Khafid) secara resmi telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada perkara No. 180/PHP.BUP/XXII/2025 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan seluruh dokumen kelengkapan administrasi permohonan sebagai pihak terkait,” ujar Halik yang juga Ketua Tim hukum pasangan SUKA.
Pendaftaran di MK juga sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga diharapkan seluruh admistrasi kelengkapan dari pasangan SUKA sudah terpenuhi.
“Telah kami sampaikan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait No. 122/AP2PT/Pan.MK/2025 tanggal 06 Januari 2025,” kata pria yang akrab disapa Alek.
Dalam perkara ini, Pemohon atas nama Dr. Nalim dan Nilam Yahya pasangan nomor urut 1 telah mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024 dilaksanakan dengan cara–cara yang tidak demokratis sehingga termohon dalam hal ini (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Merangin, diduga melakukan kegiatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang memenangkan pasangan calon SUKA (M. Syukur-Abdul Khafid).
Terhadap permohonan Dr. Nalim dan Nilam Yahya, Ketua Tim Hukum Pasangan SUKA, M. Halik Alnemeri, S.H., M.H., menyampaikan jika proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip elektoral justice sebagaimana amanah konstitusi Pasal 22E UUD 1945, sehingga tuduhan adanya indikasi TSM jauh dari nalar hukum dan fakta hukum.
“Kami juga menilai kalau dalam permohonan pemohon secara formil tidak memiliki legal standing, sebab selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait melewati ambang batas yang dipersyaratkan oleh pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10; tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yakni 1.5 persen dari suara sah. Yang mana syarat ambang batas 1.5 persen sebanyak 2.956 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 3.808,” kata Alek.
Sehingga atas dasar itu, Alex berharap jika legal standing Pemohon ini dapat dikabulkan dan diputus dalam sidang dismisal.
“Selain itu, dalil pemohon juga kabur (obscuur) dan tidak jelas dalam mengurai permohonannya yang mengurangi perolehan suara pasangan suka sebanyak 10.020 suara tidak didasarkan pada sistem penalaran hukum yang obyektif. Sehingga berasalan apabila permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujarnya lebih lanjut.
Selain itu, menurut Alek banyak lagi hal-hal yang secara subtansi mengandung kekaburan hukum di dalam permohonan Pemohon, seperti Pemohon menyatakan ada peristiwa hukum di Sungai Ulak di Kecamatan Jangkat, sementara desa Sungai Ulak ini tidak ada di Kecamatan Jangkat tapi hanya ada di Kecamatan Nalo Tantan.
“Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan, tim advokasi SUKA siap memberikan penjelasan serta bukti-bukti yang mendukung hasil pemilihan yang sah dan konstitusional. Kami mendukung sepenuhnya hasil pemilihan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Merangin,” ujar Alek.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kuasa Hukum pasangan SUKA, M. Fauzan yang mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan oleh pasangan nomor urut 1 atas nama Dr. Nalim dan Nilwan Yahya ke Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari saluran hukum yang harus dihormati, sehingga diharapkan masyarakat Merangin untuk tetap menjaga kondusifitas.
“Permohonan Pemohon tidak sampai pada proses sidang lanjutan dikarenakan narasi permohonan Pemohon hanya bersifat asumtif dan tidak memiliki pengaruh terhadap signifikasi perolehan suara pasangan SUKA. Proses pemilu adalah cermin dari kedaulatan rakyat dan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon (pemohon perselisihan hasil) perlu diuji secara transparan, dan akuntabel. Karena menurut pendapat Tim Advokasi Pasangan SUKA permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendasar dan tidak sesuai dengan legal formal (Peraturan Mahkamah Konstitusi) dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPilkada),” tutur Fauzan.
Reporter: Daryanto
SIASAT
Perkuat Basis di Sumbar, Bahlil Resmikan Kantor Golkar Sumbar

DETAIL.ID, Padang – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan kantor baru DPD Partai Golkar Sumatera Barat (Sumbar) pada Minggu, 15 Desember 2024.
Acara yang berlangsung di Jalan Pramuka Raya, Kota Padang, ini dihadiri sejumlah tokoh partai, kader, serta kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 yang diusung oleh Golkar.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tampak didampingi Sekjen Golkar, M. Sarmuji; Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Kependudukan, Wihaji; dan Wakil Menteri Perlindungan Kerja Migran, Kristina Aryani.
Acara ini dihadiri pula oleh Ketua DPD Golkar Sumbar, Khairunnas, beserta jajaran pengurus seperti Sekretaris DPD Desra Ediwan dan Bendahara Muhammad Tommy Arby Rumengan.
Beberapa kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 yang diusung Golkar juga turut hadir, termasuk: Annisa Suci Rahmadhani Bupati Dharmasraya terpilih, Fadly Amran-Maigus Nasir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih, Benny Utama Bupati Sijunjung terpilih, Ramadhani Kirana Wali Kota Solok terpilih, Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto terpilih.
Ketua Panitia, Nisfan Jumadil, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan atas kehadiran Bahlil dan pengurus DPP Golkar di Ranah Minang. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan kantor baru ini sebagai simbol keseriusan Golkar Sumbar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Bapak Khairunnas sebagai Ketua Golkar Sumbar ke-10 telah menunjukkan keseriusan dengan membangun kantor ini, sebagai upaya meningkatkan suara Golkar di Sumbar dan secara nasional,” ujar Nisfan.
Sebelum meresmikan kantor, Bahlil Lahadalia berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah terpilih yang didukung oleh Golkar.
Diskusi ini fokus pada strategi pembangunan daerah dan sinergi antara kepala daerah dan partai dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Peresmian kantor DPD Golkar Sumbar ini merupakan langkah strategis partai untuk memperkuat basis elektoral di wilayah Sumatera Barat.
Ketua Golkar Sumbar, Khairunnas, menegaskan bahwa Golkar di Sumbar siap bekerja keras untuk meraih kepercayaan masyarakat.
Dengan peresmian kantor baru ini, Partai Golkar berharap mampu lebih solid dan aktif dalam menghadapi tantangan politik di masa depan, termasuk Pemilu 2029.
Reporter: Arif