DETAIL.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan libur panjang akhir tahun bertepatan Natal, pengganti cuti Lebaran, dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember 2020 mendatang dipotong saja. Usulan itu, kata pria yang karib disapa Emil tersebut, guna menekan lonjakan kasus COVID-19 akibat kerumunan di tempat wisata.
“Kalau saya cenderung mengusulkan dikurangi (harinya),” kata Emil di Bandung, Sabtu 28 November 2020.
Menurut Emil, jika libur ditiadakan sama sekali, perekonomian tidak berjalan. Begitu juga jika libur tidak dipersingkat, potensi penularan COVID-19 pun bisa besar, terutama di klaster-klaster wisata.
ArtikelTerkait
“Jadi usulan dari Jabar adalah jumlahnya jangan sepanjang (akhir) tahun karena berat buat kami dalam menanganinya,” ujar mantan Wali Kota Bandung tersebut.
Adapun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, ditetapkan bahwa libur akhir tahun adalah mulai Kamis 24 November 2020 hingga Jumat 1 Januari 2021.
Rinciannya, 24 adalah cuti bersama Hari Natal, 25 Desember Hari Natal, 26-27 Desember 2020 libur akhir pekan, 28-31 Desember 2020 pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2020, dan 1 Januari libur tahun baru.
Kemudian, jika dirangkai libur akhir pekan pada 2 dan 3 Januari 2021, total hari libur tanpa jeda adalah 11 hari.
Emil mengatakan, berkaca pada libur panjang cuti bersama akhir Oktober 2020, Satgas COVID-19 Jabar melakukan rapid test acak terhadap 1.500 wisatawan yang melintas di jalan dan area wisata. Hasilnya, dari 400 orang yang reaktif dan dilanjutkan dengan tes usap (swab) untuk uji Polymerase Chain Reaction (PCR), ada 10 orang positif COVID-19.
Meski begitu, Emil mengatakan, ada peningkatan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dibandingkan pada libur panjang Agustus lalu.
Sehingga, kata Emil, libur panjang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 namun kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan pun meningkat.
“Libur panjang Oktober peningkatan kasusnya tidak setinggi libur panjang saat bulan Agustus. Jadi kesimpulannya libur panjang kemarin menimbulkan COVID-19, tapi kedisiplinan 3M meningkat,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya pada Senin 23 November 2020.
“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin 23 November 2020.
Saat dikonfirmasi kembali Jumat 26 November 2020, Muhadjir menyatakan kepastian mengenai dipangkas atau tidaknya libur panjang dan cuti bersama akhir tahun 2020 akan digulirkan ke publik pada Senin 30 November 2020. Muhadjir mengaku telah menerima beberapa pilihan terkait pemangkasan libur panjang yang sebelumnya diminta Jokowi.
Opsi tersebut kata dia didapat saat pihaknya menggelar rapat dengan menteri-menteri teknis terkait.
“Ya (terkait libur) masih ada beberapa opsi,” kata Muhadjir seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Meskipun demikian, Muhadjir enggan merinci lebih jauh perihal opsi pemangkasan libur panjang tersebut. Ia hanya mengatakan, opsi-opsi tersebut akan diputuskan saat Rapat Kabinet bersama Jokowi.
“Ya masih ada beberapa opsi nanti diputuskan dalam Rapat Kabinet Insyaallah Senin,” tutur Muhadjir.
12 Timsus di Kota Bandung Jelang Libur Akhir Tahun
Sementara itu, menghadapi libur akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk 12 tim khusus dalam bentuk satuan tugas (satgas) untuk meminimalisasi terjadinya penambahan COVID-19.
“Saya minta ke Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung kemarin bahwa dalam menghadapi situasi libur panjang membentuk 12 tim,” kata Wali Kota Bandung Oded M Danial di Bandung, Kamis 26 November 2020.
Oded menjelaskan, satgas itu di dalamnya terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Tim tersebut akan memantau berbagai tempat mulai dari pusat perbelanjaan sampai hotel.
“Mengawasi hotel dan mal, supaya protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Apabila ada yang melanggar, tutup,” ucap dia.
Mengenai klaster keluarga, Oded juga telah menginstruksikan gugus tugas sampai tingkat kewilayahan untuk memperhatikan dinamika masyarakatnya.
“Untuk klaster keluarga saya instruksikan kepada pak sekda dan jajaran gugus tugas di kewilayahan sampai kelurahan itu, agar mereka intensif memperhatikan dinamika di keluarga,” katanya.
Discussion about this post