PERISTIWA
Gubernur Jawa Barat, Libur Panjang Akhir Tahun Dipotong
detail.id/, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan libur panjang akhir tahun bertepatan Natal, pengganti cuti Lebaran, dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember 2020 mendatang dipotong saja. Usulan itu, kata pria yang karib disapa Emil tersebut, guna menekan lonjakan kasus COVID-19 akibat kerumunan di tempat wisata.
“Kalau saya cenderung mengusulkan dikurangi (harinya),” kata Emil di Bandung, Sabtu 28 November 2020.
Menurut Emil, jika libur ditiadakan sama sekali, perekonomian tidak berjalan. Begitu juga jika libur tidak dipersingkat, potensi penularan COVID-19 pun bisa besar, terutama di klaster-klaster wisata.
“Jadi usulan dari Jabar adalah jumlahnya jangan sepanjang (akhir) tahun karena berat buat kami dalam menanganinya,” ujar mantan Wali Kota Bandung tersebut.
Adapun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, ditetapkan bahwa libur akhir tahun adalah mulai Kamis 24 November 2020 hingga Jumat 1 Januari 2021.
Rinciannya, 24 adalah cuti bersama Hari Natal, 25 Desember Hari Natal, 26-27 Desember 2020 libur akhir pekan, 28-31 Desember 2020 pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2020, dan 1 Januari libur tahun baru.
Kemudian, jika dirangkai libur akhir pekan pada 2 dan 3 Januari 2021, total hari libur tanpa jeda adalah 11 hari.
Emil mengatakan, berkaca pada libur panjang cuti bersama akhir Oktober 2020, Satgas COVID-19 Jabar melakukan rapid test acak terhadap 1.500 wisatawan yang melintas di jalan dan area wisata. Hasilnya, dari 400 orang yang reaktif dan dilanjutkan dengan tes usap (swab) untuk uji Polymerase Chain Reaction (PCR), ada 10 orang positif COVID-19.
Meski begitu, Emil mengatakan, ada peningkatan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dibandingkan pada libur panjang Agustus lalu.
Sehingga, kata Emil, libur panjang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 namun kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan pun meningkat.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ number_post=”10″]
“Libur panjang Oktober peningkatan kasusnya tidak setinggi libur panjang saat bulan Agustus. Jadi kesimpulannya libur panjang kemarin menimbulkan COVID-19, tapi kedisiplinan 3M meningkat,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya pada Senin 23 November 2020.
“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin 23 November 2020.
Saat dikonfirmasi kembali Jumat 26 November 2020, Muhadjir menyatakan kepastian mengenai dipangkas atau tidaknya libur panjang dan cuti bersama akhir tahun 2020 akan digulirkan ke publik pada Senin 30 November 2020. Muhadjir mengaku telah menerima beberapa pilihan terkait pemangkasan libur panjang yang sebelumnya diminta Jokowi.
Opsi tersebut kata dia didapat saat pihaknya menggelar rapat dengan menteri-menteri teknis terkait.
“Ya (terkait libur) masih ada beberapa opsi,” kata Muhadjir seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Meskipun demikian, Muhadjir enggan merinci lebih jauh perihal opsi pemangkasan libur panjang tersebut. Ia hanya mengatakan, opsi-opsi tersebut akan diputuskan saat Rapat Kabinet bersama Jokowi.
“Ya masih ada beberapa opsi nanti diputuskan dalam Rapat Kabinet Insyaallah Senin,” tutur Muhadjir.
12 Timsus di Kota Bandung Jelang Libur Akhir Tahun
Sementara itu, menghadapi libur akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk 12 tim khusus dalam bentuk satuan tugas (satgas) untuk meminimalisasi terjadinya penambahan COVID-19.
“Saya minta ke Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung kemarin bahwa dalam menghadapi situasi libur panjang membentuk 12 tim,” kata Wali Kota Bandung Oded M Danial di Bandung, Kamis 26 November 2020.
Oded menjelaskan, satgas itu di dalamnya terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Tim tersebut akan memantau berbagai tempat mulai dari pusat perbelanjaan sampai hotel.
“Mengawasi hotel dan mal, supaya protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Apabila ada yang melanggar, tutup,” ucap dia.
Mengenai klaster keluarga, Oded juga telah menginstruksikan gugus tugas sampai tingkat kewilayahan untuk memperhatikan dinamika masyarakatnya.
“Untuk klaster keluarga saya instruksikan kepada pak sekda dan jajaran gugus tugas di kewilayahan sampai kelurahan itu, agar mereka intensif memperhatikan dinamika di keluarga,” katanya.
DETAIL.ID, Tebo – Aktivitas pengalihan alur sungai di lahan milik Setiardi alias Bagong di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, terus menuai sorotan. Kali ini, giliran DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan yang angkat bicara.
Ketua DPP LP2LH, Hary Irawan menegaskan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan pengalihan alur sungai tersebut. Hasilnya ditemukan indikasi kuat adanya perubahan fisik aliran sungai di lokasi dimaksud.
”Kami melakukan penelusuran melalui aplikasi digital berbasis geospasial. Dari situ kami mendapatkan titik koordinat yang menguatkan bahwa aktivitas pengalihan alur sungai memang terjadi di lokasi tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Wawan tersebut, Kamis 9 April 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, LP2LH menyimpulkan telah terjadi perubahan signifikan pada alur sungai. Sebelum aktivitas berlangsung, aliran sungai disebut mengarah ke kanan, namun kini telah dialihkan ke sisi kiri.
”Perubahan ini menunjukkan adanya modifikasi fisik yang cukup signifikan, baik sebelum maupun setelah aktivitas dilakukan,” kata Wawan.
Atas temuan tersebut, LP2LH menilai aktivitas itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 25 dan Pasal 36, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71.
Selain itu, dugaan pelanggaran juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 67 dan 68 serta Pasal 69, dengan ancaman pidana pada Pasal 98 ayat (1).
Sebagai langkah lanjutan, LP2LH berencana melayangkan surat somasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo. Somasi tersebut ditujukan untuk mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah yang dinilai belum jelas.
”Dalam waktu dekat kami akan menyurati DLH Tebo. Ini sebagai bentuk pertanyaan atas penanganan yang terkesan mandek terhadap kasus ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak, terutama pemerintah, dalam merespons persoalan lingkungan. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik.
”Kita harus mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan persoalan ini menjadi liar di tengah masyarakat. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan publik bisa menurun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Guru di SMP 7 Kota Jambi Diduga Keracunan Usai Makan MBG, Pihak BGN Hingga SPPG Enggan Berkomentar
DETAIL.ID, Jambi – Pelaksanaan program MBG kembali mengalami insiden di Jambi. Kali ini 3 orang guru SMP Negeri 7 Kota Jambi diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang bakal dibagikan pada para siswa pada Kamis pagi, 9 April 2026.
Hal ini menambah panjang daftar insiden usai mencicipi MBG. Ketiga guru tersebut kemudian langsung dilarikan ke RSUD Raden Mattaher usai mengalami berbagai gejala usai menyantap menu MBG.
Terkait hal ini, Wadir Pelayanan Anton Tri Hartanto menyampaikan bahwa ketiga pasien mengalami gejala serupa. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan di IGD, satu per satu diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.
”Terdapat gangguan saluran pencernaan. Ada gejala mual muntah. Kita periksa pasien, kondisi tensi, nadi, pernafasan suhu lain-lain normal. Kita observasi di IGD, kondisi stabil sekarang pasien diperbolehkan pulang, ke depan berobat jalan,” ujar Anton pada Kamis malam, 9 April 2026.
Sementara itu, sosok pria yang mengaku sebagai Kepala SPPG terkesan menghalangi ketika keluarga pasien hendak dikonfirmasi. “Enggak usah, Enggak usah. Saya Kepala SPPG,” ujarnya.
Kepala SPPG tersebut pun terkesan enggan buat dikonfirmasi. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kanreg BGN Provinsi Jambi, Adityo Wirapranata. Dikonfirmasi lewat WhatsApp perihal insiden di SMP 7 Kota Jambi pasca menyantap MBG, Adityo memilih untuk tidak merespons.
Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP 7 Kota Jambi, Erdalina belum dapat memastikan bahwa 3 guru tersebut keracunan karena mengonsumsi MBG. Karena menurutnya, dari siswa-siswa yang mengonsumsi MBG, orang tuanya tidak ada melapor jika anaknya mengalami gejala.
”Mereka tester, ada 10 orang guru itu. Setelah sekian jam baru mereka mual muntah, yang 2 orang. Yang lainnya enggak,” katanya.
Selanjutnya, MBG dibagikan untuk dikonsumsi pada 26 orang siswa usai ujian TKA sesi 1. Kata Erdalina, hanya mereka berdua yang mengalami gejala. Sementara 1 orang guru lainnya disebut pusing lantaran kelelahan mengurus kedua rekannya.
Namun karena kejadian tersebut, MBG tidak dibagikan secara menyeluruh pada siswa-siswa lain. Namun Kepsek SMP 7 tersebut kembali menekankan bahwa hingga sore hari tadi, tidak ada laporan keracunan dari orangtua siswa.
”Takutnya kalau memang keracunan. Keracunan yang lain, jadi yang sesi 1 keluar ujian itu yang dapat. Jam 8 mereka makan, jam 10-an mereka ini (mual muntah),” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin, 6 April 2026. Kritik itu disampaikan dalam agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PPP menyoroti dua persoalan utama yang dinilai belum tuntas, yakni polemik perizinan stockpile batu bara serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan tambang.
Ketua Fraksi PPP, M Mahdan menyampaikan, konflik terkait rencana pembangunan stockpile dan jalan khusus batu bara oleh PT Anugrah Sukses (SAS) masih menuai penolakan masyarakat. Proyek tersebut bahkan mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Jambi karena diduga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
”Lokasi yang direncanakan seharusnya diperuntukkan bagi sektor pertanian, namun justru dialihkan menjadi kawasan stockpile. Kami meminta penjelasan konkret terkait penyelesaian persoalan ini,” ujar Mahdan, saat membacakan pandangan Fraksi.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyinggung sanksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) terhadap 11 perusahaan tambang batu bara di Jambi.
Sanksi diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang hingga tahun 2025.
PPP menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan perizinan, khususnya di sektor lingkungan.
”Ini menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan di daerah belum berjalan optimal. Dampaknya bukan hanya pada aspek administrasi, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang,” katanya.
Fraksi PPP pun mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan investasi sektor pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan serta kepatuhan terhadap tata ruang.
Reporter: Juan Ambarita
Biadab, Pak RT Cabuli Ponakan Sendiri Sejak Kelas 4 SD
Emas dan Alat Berat Rampasan Kajari Bangko Terjual Lewat KPKNL Jamb
Bupati M. Syukur Jadi Saksi, Ahli Waris M. Yani Terima Santunan BPJS Rp 311,5 Juta
LKPJ Bupati T.A 2025 Diwarnai Catatan, Bupati M. Syukur: Ini Bahan Evaluasi Pembangunan
Gus Fawait Berharap Estafet Kepemimpinan Fatmawati Bawa Perubahan Positif di DPRD Jember
Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Bungo Terbongkar, Petugas dan Pelangsir Ditangkap Polisi
Sekda Zulhifni Pimpin Rapat Pembentukan Satgas Angkutan Batu Bara
Diduga Ada Praktik Pungli Dalam Pengurusan Paspor di Kerinci, Kader HMI Desak Evaluasi Hingga Copot Pimpinan
Dorong Kemandirian Ekonomi Jember, PTPN I Regional 5 Kucurkan Bantuan Rp 30,43 Miliar
Penerima Bantuan Pangan Jember Terendah di Jatim, Indikasi Kemiskinan Menurun
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
