Connect with us

NIAGA

Rencana Pendirian Bank Syariah Muhammadiyah 2022, Diusulkan Berbagai Pengurus Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Usai beredar kabar Muhammadiyah akan segera menarik asetnya yang disebut-sebut mencapai Rp 15 Triliun dari Bank Syariah Indonesia, banyak dorongan agar Muhammadiyah mendirikan bank sendiri.

Berbagai dorongan baik dari eksternal, masyarakat maupun kalangan internal pengurus pun menjadi pertimbangan. Hal ini pun dikaji lebih serius lagi oleh PP Muhammadiyah, meskipun wacana ini masih berada di kalangan pengurus daerah.

Muhammadiyah berencana akan mendirikan bank syariah sendiri, bernama Bank Syariah Muhammadiyah. Rencana ini berdasarkan kajian internal dari pengurus Muhammadiyah di beberapa daerah.

Rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah ini muncul setelah PP Muhammadiyah menyatakan akan menarik dananya di Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pengurus Muhammadiyah di Magelang dan Akademisi Bidang Keuangan Islam UII Yogyakarta, Rifqi Muhammad, memastikan bahwa pendirian Bank Syariah Muhammadiyah itu masih berupa kajian internal dari pengurus Muhammadiyah di sejumlah daerah.

“Iya, di dalam internal persyarikatan Muhammadiyah. Ide Bank Syariah Muhammadiyah belum menjadi keputusan resmi dan masih dalam tahap analisis dan kajian, karena sebagai organisasi besar dengan tata kelola organisasi yang baik, tentu keputusan besar untuk membentuk Bank Syariah Muhammadiyah akan dipertimbangkan dengan matang dengan tahapan pengusulan berjenjang,” ujar Rifqi dilansir kumparan, Sabtu 26 Desember 2020.

Perlu Kajian Mendalam

Menurutnya, untuk mendirikan sebuah bank syariah pada umumnya memerlukan kajian lebih mendalam. Adapun kajian internal itu nantinya akan dibawa ke Muktamar Muhammadiyah di tahun depan.

Pendirian Bank Syariah Muhammadiyah memerlukan persetujuan dari semua pimpinan Muhammadiyah di berbagai wilayah dan provinsi. Jika nantinya disetujui, maka akan menjadi rekomendasi dalam Muktamar Muhammadiyah yang rencananya digelar tahun depan.

“Yang akan mengusulkan mestinya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan di PP Muhammadiyah. Hal ini sedang disiapkan, agar di Muktamar Muhammadiyah nantinya dapat menjadi salah satu rekomendasi,” jelasnya.

Dengan proses tersebut, Rifqi berharap Bank Syariah Muhammadiyah ini bisa terwujud paling cepat di 2022. “Dengan adanya proses kajian mendalam dan izin dari OJK, saya bilang itu bisa paling cepat di 2022,” kata dia.

Rifqi menjelaskan, secara umum konsep bank syariah di Muhammadiyah sebenarnya sudah ada di beberapa provinsi, meskipun masih di level BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Seperti yang dimiliki Jawa Tengah yakni Bank Syariah Surya Artha Barokah dan di Yogyakarta memiliki Bank Syariah Bangun Drajat Warga.

“Artinya bahwa Muhammadiyah bukan baru ini saja menggulirkan ide bank syariah, secara praktik walaupun dalam bentuk dan skala yang berbeda (lebih kecil/mikro), telah menjalankan kegiatan tersebut. Jika nantinya sudah ada Bank Syariah Muhammadiyah, maka kekuatan ini tinggal dikonsolidasikan secara nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah berencana menarik dana di Bank Syariah Indonesia. PP Muhammadiyah saat ini masih menyiapkan petunjuk teknis mengenai rencana tersebut.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto, meminta pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan di semua tingkat bisa mengikuti kebijakan yang ditetapkan PP Muhammadiyah.

 

NIAGA

DBH Sawit Bagi Provinsi Jambi Alami Tren Penurunan Sejak 2023

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.

Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.

Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.

“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.

Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.

Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.

“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.

Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.

“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

NIAGA

Harga TBS Sawit Periode 6 – 12 Juni Turun Tipis

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi untuk periode 6 – 12 Juni 2025 mengalami penurunan, Kamis, 5 Juni 2025.

Berdasarkan hasil rapat penetapan harga oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS untuk usia tanaman 10 – 20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.287,72 per kilogram, turun Rp 1,09 dari periode sebelumnya.

Penurunan harga juga tercatat secara rata-rata pada seluruh umur tanaman, yaitu sebesar Rp 0,68 per kilogram.

“Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) pada periode ini tercatat sebesar Rp 13.026,14 per kilogram, sementara harga rata-rata inti sawit mencapai Rp 11.879,60 per kilogram,” kata Kadis Perkebunan Hendrizal, Kamis 5 Juni 2025.

Harga tersebut berdasarkan pada indeks K yang digunakan dalam penetapan harga adalah 94,56 persen.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

NIAGA

Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Turun Periode 16–22 Mei 2025, Berikut Harga CPO dan Kernel

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Bidang PSPHP telah menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 16 hingga 22 Mei 2025.

Hasil rapat yang digelar pada Kamis, 15 Mei 2025 mencatat adanya penurunan harga TBS dibandingkan periode sebelumnya.

“Harga TBS untuk umur tanaman 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.292,77/kg, turun Rp 149,39/kg dari harga pekan lalu. Rata-rata penurunan harga TBS berdasarkan umur tanaman mencapai Rp 136,40/kg,” kata Kabid Sarpas Disbun Provinsi Jambi, Bukri pada Jumat, 16 Mei 2025.

Adapun harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) tercatat sebesar Rp 12.797,50 sementara harga rata-rata inti sawit atau kernel mencapai Rp 12.921,05 dengan indeks K yang digunakan dalam perhitungan harga berada pada angka 94,18%.

Menurut Bukri, penurunan harga TBS disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar global serta turunnya harga minyak nabati lainnya, yang turut memengaruhi harga sawit.

“Penyebab harga turun, permintaan melemah. Minyak nabati lain juga turun,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs