DETAIL.ID, Jakarta – Anggota DPR Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengungkapkan ada rumah sakit yang membuat tes swab Covid-19 menjadi bisnis.
Pasalnya, ia mendapati tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit.
Ia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sedangkan, untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat yakni Rp6,5 juta.
Sementara itu, ia melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp900 ribu. Dia lantas bertanya-tanya kepada jajaran Kemenkes saat rapat di DPR.
“Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya,” ujarnya dalam rapat Komisi IX, seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa 12 Januari 2020.
Dia berpesan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan Covid-19 tidak dijadikan ajang bisnis.
Ia mengaku khawatir komersialisasi ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin Covid-19, APD, obat, dan sebagainya
“Saya cuma ingatkan kepada menteri negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga sempat mempertanyakan latar belakang Budi yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sebab, Budi tidak memiliki latar belakang bidang kesehatan melainkan teknik fisika nuklir.
Menurutnya masih ada sejumlah kandidat, baik dari internal maupun luar Kementerian Kesehatan yang memiliki latar belakang dokter untuk mengemban posisi tersebut.
“Tiba-tiba yang latar belakangnya nuklir, apa mau di bom semua ini Covid-nya. Latar belakangnya ekonomi, terus tadi pernah jadi wakil menteri BUMN masalah dagang oke deh, tapi secara psikologis dokter, segoblog-goblognya dokter, psikologisnya beda,” ujarnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo memilih Budi sebagai Menteri Kesehatan tidak hanya untuk menangani masalah covid-19.
Pasalnya, masih terdapat banyak PR di sektor kesehatan lainnya yang harus diuraikan, salah satunya yakni BPJS Kesehatan.
“Saya pikir menkesnya Prof Kadir (Dirjen Pelayanan Kesehatan), lho meleset. Jokowi ini pembisiknya siapa terakhir makin tidak jelas. Nanti sampaikan saja kepada Jokowi, Mbak Ning bilang begini,” ucapnya.
Dia meminta Budi mengemban tugas dengan sebaik mungkin. Ia juga mengingatkan jika menteri hanya ditunjuk oleh presiden, berbeda dengan wakil rakyat yang merupakan pilihan dari ratusan ribu suara masyarakat.
Discussion about this post