PERISTIWA
Terpilih Sebagai Direktur WALHI Jambi Periode 2021-2025, Ini Visi-Misi Bedul
DETAIL.ID, Jambi – Pemilihan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jambi periode 2021-2025 digelar hari ini, Rabu, 31 Maret 2021.
Pada pemilihan ini, Abdullah yang akrab disapa Bedul meraih 7 suara berhasil menggungguli calon lain, yakni Oscar yang meraih 4 suara.
Abdullah pada penyampaiannya mengatakan visinya yakni, merebut, mengembalikan dan menata kedaulatan wilayah kelola rakyat dari penguasaan industri ekstraktif, menuju tatanan kehidupan rakyat Jambi yang adil, bermartabat dan berkelanjutan.
Perjuangan merebut wilayah kelola yang dilakukan di seluruh wilayah yang menjadi basis–basis perjuangan WALHI Jambi dikatakannya adalah akumulasi dari timpangnya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, ketimpangan terhadap akses wilayah kelola adalah akar dari persoalan konflik yang belum tuntas hingga hari ini.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dari banyaknya skema yang ditawarkan oleh pemerintah, belum mampu menjawab apa yang jadi kepentingan rakyat banyak, proses kesepakatan yang lahir dalam skema yang ada tidak mencerminkan apa yang menjadi keinginan, kemauan dan kebiasaan masyarakat yang sudah ada.
“Akses dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ada, belum mencerminkan kebiasaan dan tata kelola yang bersumber dari pengetahuan lokal, duplikasi sistem pengelolaan sumber daya alam masih menjadi persoalan hari ini,” kata Bedul.
Ke depan, diharapkan kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam harus kita rebut, dan yang sangat penting adalah bagaimana pengetahuan lokal dalam pengeloaan sumber daya alam dapat menjadi pengetahuan baru yang terdokumentasi dengan baik dan menjadi sumber pembelajaran yang efektif dan referensi berbagai pihak, sekaligus bukti bahwa rakyatlah pemegang penuh kedaulatan atas sumber daya alam.
Penataan kembali ruang dan wilayah yang ada sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya akan menjadi pekerjaan bersama yang harus dilakukan, kapasitas diri dan lembaga menjadi sangat penting untuk ditingkatkan, karena ide, konsep dan gagasan akan menjadi ruang pertarungan yang sengit dan kita harus bisa bersaing, menaikkan posisi tawar kita lebih tinggi sebagai lembaga advokasi dan kampanye, juga menyiapkan basis masa yang kritis, terdidik dan siap bertarung dalam merebut akses wilayah kelola dan keberlanjutan lingkungan.
“Hal ini searah dengan tujuan WALHI mendorong terwujudnya pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tangung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat,” ujarnya.
Adapun pada misinya, ia mengatakan untuk misi pertama yakni, mensamarasa dan menyamaratakan hak dan kewajiban dalam menjalankan mandat rakyat Jambi pada seluruh komponen WALHI Jambi.
Kemudian untuk misi kedua, menyatukan dan menguatkan solidaritas jaringan untuk membangun kekuatan perlawanan terhadap kejahatan sumber daya alam di Jambi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Misi ketiga, menguatkan kampanye dan dukungan publik, dalam penyelamatan lingkungan hidup dan hak-hak hidup secara adil dan lestari di Jambi.
“Bersama seluruh komponen WALHI Jambi, lembaga jaringan dan rakyat Jambi, untuk melakukan upaya mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup di Jambi,” kata Bedul pada misi terakhirnya.
DETAIL.ID, Jambi – SMP Negeri 23 Kota Jambi yang terletak di Jalan Raden Fatah, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur hanya menerima 17 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Padahal, sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 256 siswa.
Akibat rendahnya jumlah pendaftar, dari delapan ruang kelas yang tersedia, hanya satu kelas yang terisi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 23, Fery bilang bahwa idealnya satu kelas diisi minimal 20 siswa.
“Saat ini baru ada 17 siswa. Itu baru cukup untuk satu kelas. Idealnya minimal 20 siswa per kelas,” kata Fery pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Fery, penurunan jumlah peserta didik baru sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Lokasi sekolah yang kurang strategis serta minimnya jumlah sekolah dasar di sekitar kawasan disinyalir jadi penyebab utama rendahnya pendaftar ke SMPN 23.
Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan lancar pada hari pertama sekolah. Para siswa tampak antusias dan guru tetap menjalankan tugas mengajar secara optimal.
Pihak sekolah berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, serta mencarikan solusi agar SMPN 23 tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Peristiwa Nonjob 13 orang ASN Pemprov Jambi masih terus menuai perbincangan, belakangan beredar informasi bahwa ke-13 ASN Eselon 3 dan 4 tersebut diduga dipalsukan surat pengunduran dirinya, lalu diinput ke dalam sistem BKN RI.
Setelah riak-riak mulai muncul belakangan, mereka lantas dipanggil menghadiri pertemuan dengan Sekda lengkap dengan Kepala BKD Provinsi Jambi. Semua kemudian berujung pada munculnya 2 versi surat berita acara kesepakatan. Ada yang pada poinnya menerima SK terkait Nonjob, kemudian surat versi lainnya menahan diri untuk tidak membawa ke ranah hukum.
Belakangan Kepala BKD Provinsi Jambi, Sulaiman buka suara, namun ia terkesan tidak merespons dengan gamblang. Sulaiman tak menampik isu yang beredar. Namun menurutnya isu munculnya surat palsu pengunduran diri yang mengiringi nonjob 13 ASN tersebut masih sebatas praduga.
“Ini kan proses sudah selesai, sudah dinaikkan rekomendasinya ke Kemendagri dan BKN, bahkan sudah dilakukan penonjoban tetapi dalam hal ini ada praduga kesalahan,” ujar Sulaiman pada Senin, 14 Juli 2025.
Kepala BKD tersebut mengklaim bahwa pihaknya dalam hal manajemen aparatur sipil tentu mematuhi UU Nomor 20 tahun 2003. Namun seiring dengan isu beredar adanya oknum ASN BKD yang diduga dengan sengaja memalsukan surat pengunduran diri lengkap beserta tanda tangan sejumlah ASN.
Sulaiman mengaku ke depan pihaknya bakal bersurat pada Gubernur Jambi, menyarankan agar dibentuk tim khusus guna menindaklannuti permasalahan ini.
“Jadi BKD dalam hal ini Pemda akan membentuk tim khusus, kita belum tahu siapa oknum BKD yang melaksanakan hal (pemalsuan) tersebut. Tim khusus ini akan dibentuk, itu yang akan menyelidiki siapa oknumnya,” ujarnya.
Disinggung soal tindak pidana dalam dugaan pemalsuan tersebut, Sulaiman berpandangan bahwa dalam hal ini masih dalam lingkup administrasi pemerintahan, sebagaimana UU Nomor 30 tahun 2014.
“Undang-undang ini kan kalau dilanggar tentu ada sanksi, masih pada ranah itu. Belum sampai ke ranah pidana. Karena dia masih dalam rangka aparatur sipil negara,” katanya.
Jika nantinya terbukti adanya kesalahan dalam proses nonjob 13 ASN tersebut. Sulaiman yakin Gubernur bakal menindaklanjuti.
Begini dia bilang. “Bisa jadi alternatif mengembalikan jabatan ke semula, bisa juga hal lain. Itu nanti (tergantung) Pak Gubernur. Karena keuangan, kepegawaian itu hak prerogatif Gubernur,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Mutasi Pejabat Kejaksaan: Kajari Jambi Berganti, Abdi Reza Fachlewi Junus Jabat Posisi Baru
DETAIL.ID, Jambi – Gerbong mutasi kembali bergulir di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi, M N Ingratubun, akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III pada Direktorat III Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung RI.
Sebagai pengganti, posisi Kajari Jambi akan diisi oleh Abdi Reza Fachlewi Junus yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Perpindahan posisi ini juga memunculkan rotasi lanjutan. Jabatan Aspidsus yang ditinggalkan Abdi Reza, akan diisi oleh Adam Ohoiled, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kota Tual, Provinsi Maluku.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, membenarkan adanya rotasi pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
“Pak Kajari Jambi pindah ke Kejagung, dan digantikan Aspidsus Pak Reza. Sementara Aspidsus diisi oleh Kajari Tual, Maluku,” ujar Noly, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada tanggal 4 Juli 2025.
Reporter: Juan Ambarita
Minim Peminat, SMPN 23 Kota Jambi Hanya Terima 17 Siswa Baru
Proyek DAK SMAN 16 Tanjabbar Rp 2,7 Miliar Garapan Kepsek Jadi Temuan BPK, Hasilnya Tak Sesuai Perencanaan
Bupati Fadhil Arief Resmi Melantik 1.077 Tahap I Formasi Tahun 2024
Bupati H M Syukur Buka Pelatihan Lembaga Adat Desa se-Kabupaten Merangin
Kepala BKD Klaim Timsus Bakal Dibentuk Tindaklanjuti Nonjob 13 ASN, Ceritanya Begini…
Diduga Dizolimi Ketua Yayasan, Institut Islam Maarif Jambi Digugat PHI di PN Jambi
Mulai 14 Juli 2025 Polres Sarolangun Gelar Operasi Patuh, Ini Pelanggaran yang Jadi Target
Bupati Merangin H M Syukur Antar Anak ke Sekolah
Satresnarkoba Polres Muarojambi Tangkap Remaja Asal Kumpeh yang Jadi Kurir Sabu
Bupati Syukur Sebut PKJM Baru Harus Inovasi Terbaru
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
