DETAIL.ID, Jambi – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, SH mengumumkan kenaikan status karhutla menjadi siaga darurat dari yang sebelumnya siap siaga karhutla.
Pernyataan ini disampaikan usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla, Selasa, 9 Maret 2021 bertempat di aula Makorem 042/Gapu. Hadir pada acara tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo; Danrem 042/Gapu Brigadir Jenderal TNI Zulkifli; Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah; perwakilan BMKG; Ahli gambut; pengusaha. Rapat juga diikuti secara virtual dari pemerintah kabupaten/kota; Dandim dan Kapolres.
Sekda menjelaskan bahwa kenaikan status siaga darurat karhutla ini dipicu dengan adanya tiga kabupaten yang telah menaikkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Muarojambi, Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur.
“Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini, kita sudah menerima 3 SK Bupati, SK Bupati Tanjungjabung Timur, Bupati Tanjungjabung Barat dan juga SK Bupati Muarojambi, terkait dengan penetapan status siaga darurat karhutla. Oleh karena itu, 3 dasar SK ini bisa menjadi dasar untuk dinaikkan penetapan statusnya menjadi siaga darurat karhutla dengan SK Gubernur, ditetapkan mulai hari ini sampai akhir Oktober 2021,” kata Sekda.
Hal kedua yang dijelaskan Sekda bahwa dari rakor ini juga diputuskan untuk melakukan upaya pencegahan. “Dari hasil rakor ini diutamakan adalah langkah-langkah pencegahan. Perlu dilakukan langkah–langkah pencegahan, agar kita tidak lagi susah dalam penanganan karhutla, ini juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden,” ujar Sekda.
Menurutnya, dari informasi BMKG yang perlu diwaspadai untuk wilayah timur Jambi yaitu, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur dan Muarojambi karena curah hujannya mulai berkurang, namun curah hujan tinggi justru di Jambi di wilayah barat.
“Kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ini kita juga harus berhati-hati, mewaspadai, karena puncaknya kemarau itu di bulan Juni sampai dengan Agustus, maka itu kita pemerintah daerah bersama Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya berusaha keras untuk melakukan pencegahan kita upayakan pencegahan, jangan sampai terjadi pemadaman yang susah dikendalikan,” ucapnya.
Danrem 042/Gapu, Brigadir Jenderal TNI Zulkifli dalam wawancara juga menyampaikan bahwa penetapan status ini diambil berdasarkan pantauan riil di lapangan dan juga pantauan dari BMKG, juga berdasarkan SK 3 Bupati.
“Pantauan riil di lapangan sudah ditemukan 65 titik api. Persyaratannya juga sudah cukup. Sudah ada tiga kabupaten yang telah menaikkan status maka, provinsi juga bisa menaikkan status. Untuk pemadaman dari udara nanti kita lihat kondisi riil di lapangan kalu sudah terlalu banyak titik apinya, dan berdasarkan pantauan dari BMKG bahwa Provinsi Jambi pada bulan April dan Mei adalah masa peralihan dan nanti pada awal Juni nanti memasuki musim kemarau sampai dengan Oktober.
Saat itulah, katanya, perlu meminta perkuatan kalau memungkinkan bantuan udara ataupun TMC pada pemerintah pusat. “Kemarin kita sudah rapat dengan pemerintah pusat dan telah ada arahan tentang bantuan riil dari pemerintah pusat kepada kita, dan sebelum kita mendapatkan bantuan dari pusat kita mengupayakan untuk kegiatan mendukung kegiatan riil terhadap penanganan karhutla,” ujar Danrem.
Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa dengan kenaikan status ini akan mempermudah gerak dari tim satgas untuk bekerja. “Kita baru saja melaksanakan rapat dan mendengarkan masukan dari seluruh stake holder terutama dari jajaran pemerintah kabupaten/kota juga dari Pak Dandim dan Pak Kapolres, dan sudah ada 3 kabupaten yang sudah mengajukan peningkatan status siaga. Dan dengan peningkatan status ini kita akan lebih fleksibel lagi untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti yang diamanatkan oleh Presiden RI,” kata Kapolda.
Ia mengatakan seperti diketahui pada tahun 2015 ada 3.000 titik api, pada tahun 2019 ada 7.000 titik api dan pada tahun 2020 ada 89 titik api, dan 2021 sampai dengan 9 Maret ini sudah ada 40 titik api. Yang paling banyak di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjungjabung Timur.
“Alhamdulilah dapat dimitigasi dengan bantuan semua pihak yang disebut ‘’pentahelix’. Di situ ada Pemda, BPBD, Basarnas, Dinas Kehutanan, TNI/Polri, swasta, masyarakat dan media yang sudah terus menerus melakukan upaya pencegahan. Ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu pertama jangka pendek kita melakukan penyekatan kanal, untuk mempertahankan ketinggian mata air di wilayah Kumpeh. Dan tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa Dinas Kehutanan akan memasang 80 sekat kanal. Kalau sekat kanal sudah dipasang, tinggi mata air bisa dipertahankan dan kelembapan dan kebasahan lahan gambut bagus, maka lahan gambut tidak akan mudah terbakar,” ujar Kapolda. (***)
Discussion about this post