DAERAH
Pidato Perdana Paripurna, Bupati MFA Sebut Utang Pemkab 2020 Rp19 Miliar
detail.id/, Batanghari – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi masih memiliki utang tahun anggaran 2020 sebesar Rp91 miliar lebih. Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) bersama Wakil Bupati Bakhtiar.
“Salah satu perubahan yang perlu kita ciptakan di Kabupaten Batanghari adalah bagaimana kecepatan bekerja. Bekerja sesuai aturan sudah menjadi kewajiban,” kata MFA dalam paripurna perdana di gedung DPRD Batanghari, Selasa 9 Maret 2021.
Menurut dia seseorang berprestasi hanya dibedakan antara bekerja dengan cepat dan lambat. Inilah yang harus dia ubah, mindset bekerja seluruh bawahannya agar bisa mewujudkan perubahan dari segala sektor.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kami membutuhkan saran masukan dan kerjasama dari anggota DPRD Kabupaten Batanghari dalam membahas Perda (Peraturan daerah) tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga dapat berkualitas dan tepat waktu,” ujarnya.
Dari atas podium utama ruang sidang paripurna, Bupati MFA menyampaikan dia tengah melakukan perhitungan refocusing anggaran 8% untuk penanganan COVID-19. Kesempatan refocusing akan dia buat menjadi instrumen menyehatkan fiskal daerah guna menormalkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Batanghari.
“Kami mohon izin, pasti yang kami lakukan tidak mengenakkan bagi semua orang, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Tapi ini harus kita lakukan, apabila tidak kita lakukan akan menjadi bola salju, menggelinding dan akan membunuh kesehatan fiskal Kabupaten Batanghari,” ucapnya.
MFA kemudian menyampaikan laporan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yakni Sekretaris daerah (Sekda) dan seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bahwa beban tahun lalu masih tersisa pada tahun 2021.
“Yang pertama kalau istilah kawan-kawan tunda bayar. Saya agak berbeda, kalau saya jadi Sekda dulu istilah saya gagal bayar, karena sudah dianggarkan tapi tak mampu di bayarkan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ayah empat anak ini berkata ada kewajiban Pemkab Batanghari terhadap pembayaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp91.867.299.000,117. Angka ini akan dibayarkan pasti dengan pendapatan 2021.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang Kepala Desa (Kades) salurkan terhadap tunda bayar tahun lalu pasti 10% minimal dari DAU yang diterima Batanghari pada tahun berjalan.
“Apabila ini terus kita lakukan, berarti akan terjadi tunda bayar 2021 lagi, karena gali lobang dan tutup lobang. Kita tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita harus memperbaiki ini secara bersama. Ditambah lagi dengan ketidakakuratan, kita semua merencanakan atau membuat pendapatan,” ucapnya.
Ia berujar sudah coba melakukan rasionalisasi dan kondisi ini akan mejadi satu rangkaian untuk menyehatkan fiskal atau menormalkan APBD. Bahwa ada pendapatan yang tak akurat dari semua sumber pendapatan.
“Baik dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) atau dana transfer pusat maupun dana transfer Provinsi dan dari penghitungan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena semua sudah di buat instrumen oleh pemerintah Republik Indonesia dengan cara penghitungan,” katanya.
Menurut mantan Sekda Muaro Jambi ini, prognosa yang baik akan membuat pendapatan minimal terealisasi 90% dari angka yang ditetapkan. Tapi, apabila melakukan prognosa yang tidak tepat, maka nanti terjadi meleset jauh dan ini berdampak komitmen untuk membelanjakan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin mengatakan terpilihnya Bupati Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar dapat menjalin komunikasi baik dengan anggota DPRD guna menyelesaikan seluruh pokok permasalahan yang terpenting di Kabupaten Batanghari.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Tingkatkan Sinergi Pembangunan, Bupati M. Syukur Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam agenda strategis tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Zainal Abidin.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, serta dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Produktivitas Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”
Tema ini menjadi acuan utama bagi seluruh daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan target nasional dan provinsi.
Dalam forum tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Merangin agar terakomodasi dalam rencana kerja provinsi.
Fokus utama yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur jalan provinsi, pengembangan sektor pertanian, hingga optimalisasi potensi pariwisata daerah.
“Musrenbang RKPD adalah rancangan awal pembangunan daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Artinya, setiap usulan prioritas untuk Kabupaten Merangin harus berjalan selaras agar pembangunan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, M. Syukur berharap kehadiran unsur pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri RI dapat memberikan dukungan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan di “Bumi Merangin” guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi investasi dan hilirisasi di setiap wilayah di Provinsi Jambi. (*)
DAERAH
Imigrasi Jember Terjunkan Tim Operasi Wirawaspada 2026, Perketat Pengawasan Orang Asing di Titik Rawan
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember resmi memulai pelaksanaan Operasi Wirawaspada 2026 sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengamanan keimigrasian dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.
Operasi yang dijadwalkan berlangsung sejak 7 April hingga 10 April 2026 ini menyasar berbagai lokasi yang terindikasi rawan pelanggaran aturan keimigrasian.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan sinergi lintas instansi bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya.
Tim gabungan melakukan razia terintegrasi di sejumlah titik strategis, mulai dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, objek wisata, penginapan, hingga kawasan pemukiman penduduk yang diduga menjadi lokasi aktivitas mencurigakan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terhadap dinamika keamanan global yang semakin menantang.
Fokus utama petugas di lapangan mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi dini terhadap warga asing yang melebihi izin tinggal (overstay), serta upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Operasi Wirawaspada 2026 menjadi momentum strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi overstay, dan pencegahan human trafficking dengan pendekatan terkoordinasi dan berbasis teknologi. Masyarakat diimbau untuk taat aturan imigrasi demi keamanan bersama,” ujar Eko Julianto Rachmad.
Selain tindakan pengawasan langsung, pihak Imigrasi juga mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan setiap keberadaan orang asing yang kegiatannya dinilai mencurigakan.
Laporan tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kantor Imigrasi Jember, di antaranya melalui Hotline (0331) 335494, layanan WhatsApp 081130503666, atau via email kanim.jember@imigrasi.go.id.
Melalui Operasi Wirawaspada ini, diharapkan kepatuhan hukum keimigrasian di wilayah Jember dapat terjaga dengan optimal.
DAERAH
Bupati dan Wabup Hadiri Halalbihalal KBBM Merangin, Ingatkan Pentingnya Kebersihan Lingkungan
Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama Wakil Bupati (Wabup) A. Khafidh, menghadiri acara Halalbihalal Keluarga Besar Batak Muslim (KBBM) Kabupaten Merangin.
Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut digelar di Desa Sungai Ulak, RT 10 RW 05, Minggu, 12 April 2026.
Selain Bupati dan Wabup, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni, Kabag Kesra Agus Salim Idris, sejumlah tokoh masyarakat, serta pengurus organisasi paguyuban lainnya, seperti Himpunan Keluarga Kerinci (HKK).
Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap eksistensi organisasi kedaerahan seperti KBBM.
Menurutnya, acara halalbihalal bukan hanya ajang berkumpul, melainkan sarana krusial untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Organisasi seperti ini sangat positif. Selain untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan menjaga keaktifan sosial, yang tentu baik untuk kesehatan,” ujar A. Khafidh.
Di tengah suasana keakraban, Wabup A. Khafidh juga menyelipkan pesan penting terkait isu kebersihan lingkungan yang kini tengah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Merangin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah gencar mengampanyekan kesadaran membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi pemerintah pusat.
“Indonesia, termasuk Merangin, sedang ‘berperang’ dengan sampah. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika selama ini masih ada yang membuang sampah tidak pada kotaknya, ke depan mohon untuk lebih tertib,” katanya tegas.
Ia juga memberikan arahan khusus kepada warga terkait pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga agar memudahkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengangkutan.
“Kami minta kerja samanya. Bagi warga yang kebetulan memiliki pekerjaan sebagai pemulung sampah, tolong diingatkan agar tidak mengacak-acak sampah yang sudah berada di dalam tong, sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan rapi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menanggapi rencana KBBM yang ingin membangun gedung sekretariat atau pusat kegiatan. Ia memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Saya ucapkan selamat atas kegiatan halalbihalal ini. Terkait rencana pembangunan gedung untuk KBBM, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana, dan saya yakin dengan gotong royong, hal itu bisa diwujudkan,” tuturnya.



