PERISTIWA
Yayasan CAPPA Kerja Sama dengan Universitas Muhammadyah Jambi Kembangkan Prodi Kehutanan
DETAIL.ID, Jambi – Universitas Muhammadyah Jambi dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi sepakat bekerja sama dengan menandatangani MoU (Memorendum of Understanding) dan MoA (Memorendum of Agreement) pada Selasa, 2 Maret 2021.
Acara ini dihadiri oleh Rektor, Dekan, Ketua Prodi Kehutanan dan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadyah Jambi. Dari Yayasan CAPPA langsung dihadiri oleh Direktur Yayasan CAPPA, M. Zuhdi.
Dalam sambutan, Rektor Universitas Muhammadyah, Dr. Nurdin, SE, ME menyampaikan Universitas Muhammadyah Jambi sangat bergembira dan mengapresiasi kesediaan CAPPA bersedia bekerja sama dengan UM Jambi yang dituangkan melalui MoU dan MoA.
Ia berharap dengan terbangunnya kerja sama ini, bisa bersinergi dan saling bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas Program Studi (Prodi) Kehutanan, dan bisa memperluas jaringan untuk memperkenalkan Prodi Kehutanan Universitas Muhammadyah Jambi kepada berbagai pihak.
Ketua Studi Kehutanan Universitas Muhammadyah Jambi Hendra Kurniawan, S.Si, M.Si mengatakan terjalinnya kerja sama ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Soalnya, Program Studi Kehutanan merupakan jurusan baru di Fakultas Sains dan Teknologi di UM Jambi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Saat ini, katanya, Prodi Kehutanan ini baru memasuki tahun kedua di Universitas Muhammadiyah Jambi. Kerja sama ini merupakan langkah awal untuk mulai membangun jaringan dan bekerja sama dengan stake holder yang membidangi kehutanan, salah satunya dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi.
“Menurut kami, Yayasan CAPPA memiliki pengalaman yang cukup panjang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehutanan, terutama penyelesaian konflik tenurial dan lain sebagainya. Kami berharap ada sinergi di antara kami Program Studi Kehutanan dengan Yayasan Cappa Keadilan Ekologi dan terus bersama-sama membangun kehutanan di Provinsi Jambi terutama untuk isu-isu Perhutanan Sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, M. Zuhdi merasa bangga bisa bekerja sama dengan Universitas Muhammadyah.
“Tentu saja kami merasa senang dan bangga bisa bekerja sama dan melakukan kerja bersama dengan UM Jambi. Penandatanganan ini menjadi permulaan tanggung jawab bersama untuk mengawal bagaimana MoU dan MoA ini bisa berjalan dengan semestinya,” kata pria yang akrab disapa Cik Edi. (*)
PERISTIWA
Minim Peminat, SMPN 23 Kota Jambi Hanya Terima 17 Siswa Baru

DETAIL.ID, Jambi – SMP Negeri 23 Kota Jambi yang terletak di Jalan Raden Fatah, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur hanya menerima 17 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Padahal, sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 256 siswa.
Akibat rendahnya jumlah pendaftar, dari delapan ruang kelas yang tersedia, hanya satu kelas yang terisi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 23, Fery bilang bahwa idealnya satu kelas diisi minimal 20 siswa.
“Saat ini baru ada 17 siswa. Itu baru cukup untuk satu kelas. Idealnya minimal 20 siswa per kelas,” kata Fery pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Fery, penurunan jumlah peserta didik baru sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Lokasi sekolah yang kurang strategis serta minimnya jumlah sekolah dasar di sekitar kawasan disinyalir jadi penyebab utama rendahnya pendaftar ke SMPN 23.
Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan lancar pada hari pertama sekolah. Para siswa tampak antusias dan guru tetap menjalankan tugas mengajar secara optimal.
Pihak sekolah berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, serta mencarikan solusi agar SMPN 23 tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Kepala BKD Klaim Timsus Bakal Dibentuk Tindaklanjuti Nonjob 13 ASN, Ceritanya Begini…

DETAIL.ID, Jambi – Peristiwa Nonjob 13 orang ASN Pemprov Jambi masih terus menuai perbincangan, belakangan beredar informasi bahwa ke-13 ASN Eselon 3 dan 4 tersebut diduga dipalsukan surat pengunduran dirinya, lalu diinput ke dalam sistem BKN RI.
Setelah riak-riak mulai muncul belakangan, mereka lantas dipanggil menghadiri pertemuan dengan Sekda lengkap dengan Kepala BKD Provinsi Jambi. Semua kemudian berujung pada munculnya 2 versi surat berita acara kesepakatan. Ada yang pada poinnya menerima SK terkait Nonjob, kemudian surat versi lainnya menahan diri untuk tidak membawa ke ranah hukum.
Belakangan Kepala BKD Provinsi Jambi, Sulaiman buka suara, namun ia terkesan tidak merespons dengan gamblang. Sulaiman tak menampik isu yang beredar. Namun menurutnya isu munculnya surat palsu pengunduran diri yang mengiringi nonjob 13 ASN tersebut masih sebatas praduga.
“Ini kan proses sudah selesai, sudah dinaikkan rekomendasinya ke Kemendagri dan BKN, bahkan sudah dilakukan penonjoban tetapi dalam hal ini ada praduga kesalahan,” ujar Sulaiman pada Senin, 14 Juli 2025.
Kepala BKD tersebut mengklaim bahwa pihaknya dalam hal manajemen aparatur sipil tentu mematuhi UU Nomor 20 tahun 2003. Namun seiring dengan isu beredar adanya oknum ASN BKD yang diduga dengan sengaja memalsukan surat pengunduran diri lengkap beserta tanda tangan sejumlah ASN.
Sulaiman mengaku ke depan pihaknya bakal bersurat pada Gubernur Jambi, menyarankan agar dibentuk tim khusus guna menindaklannuti permasalahan ini.
“Jadi BKD dalam hal ini Pemda akan membentuk tim khusus, kita belum tahu siapa oknum BKD yang melaksanakan hal (pemalsuan) tersebut. Tim khusus ini akan dibentuk, itu yang akan menyelidiki siapa oknumnya,” ujarnya.
Disinggung soal tindak pidana dalam dugaan pemalsuan tersebut, Sulaiman berpandangan bahwa dalam hal ini masih dalam lingkup administrasi pemerintahan, sebagaimana UU Nomor 30 tahun 2014.
“Undang-undang ini kan kalau dilanggar tentu ada sanksi, masih pada ranah itu. Belum sampai ke ranah pidana. Karena dia masih dalam rangka aparatur sipil negara,” katanya.
Jika nantinya terbukti adanya kesalahan dalam proses nonjob 13 ASN tersebut. Sulaiman yakin Gubernur bakal menindaklanjuti.
Begini dia bilang. “Bisa jadi alternatif mengembalikan jabatan ke semula, bisa juga hal lain. Itu nanti (tergantung) Pak Gubernur. Karena keuangan, kepegawaian itu hak prerogatif Gubernur,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Mutasi Pejabat Kejaksaan: Kajari Jambi Berganti, Abdi Reza Fachlewi Junus Jabat Posisi Baru

DETAIL.ID, Jambi – Gerbong mutasi kembali bergulir di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi, M N Ingratubun, akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III pada Direktorat III Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung RI.
Sebagai pengganti, posisi Kajari Jambi akan diisi oleh Abdi Reza Fachlewi Junus yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Perpindahan posisi ini juga memunculkan rotasi lanjutan. Jabatan Aspidsus yang ditinggalkan Abdi Reza, akan diisi oleh Adam Ohoiled, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kota Tual, Provinsi Maluku.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, membenarkan adanya rotasi pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
“Pak Kajari Jambi pindah ke Kejagung, dan digantikan Aspidsus Pak Reza. Sementara Aspidsus diisi oleh Kajari Tual, Maluku,” ujar Noly, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada tanggal 4 Juli 2025.
Reporter: Juan Ambarita