KPK Temukan Pemborosan Anggaran Sebesar Rp581 M di Kemensos

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan inefisiensi anggaran sebesar Rp581 milar untuk program pemutakhiran Data Terpadu Kesejahateraan Sosial (DTKS) pada tahun ini.

ArtikelTerkait

Polda Jambi Didesak Usut Tuntas Perambahan Anak Perusahaan PTPN VI Selama Bertahun-tahun di Kawasan Hutan Taman Raja

Juli 22, 2021

Pasca Didemo, Pengaspalan Ponpes Milik Bupati Anwar Sadat Batal Pakai Dana Swakelola

Juli 18, 2021

Monopoli Beras ASN Ala Bupati Anwar Sadat, Robby: Itu Ilegal karena Tak Punya Payung Hukum

Juli 17, 2021

Kuasa Ilegal PT TPL di Kawasan Danau Toba, Menteri LHK Didesak Segera Cabut Perizinan dan Pengukuhan Kawasan Hutan

Juli 16, 2021

Dilansir dari CNNIndonesia, Risma menyebut rata-rata anggaran yang dikeluarkan Kemensos jauh lebih besar dari anggaran pemerintah daerah untuk program sama pada 2020 lalu.

Dia merinci, Kemensos menganggarkan rata-rata Rp30.218 per data. Sedangkan pemda hanya mengeluarkan hampir setengah, yaitu Rp16.272 per data.

“Rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kemensos pada 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan, verifikasi, dan validasi yang dikeluarkan pemda untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial 2020,” terangnya pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin 24 Mei 2021.

Risma menyebut pemutakhiran DTKS serempak di tahun ini akan dilakukan di bawah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dengan pendekatan sentralistis.

Namun, data per Juli 2020 menunjukkan kalau mayoritas daerah sudah melakukan pemutakhiran DTKS. Sebanyak 406 pemda memfinalisasi data dengan 331 pemda melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10 persen jumlah DTKSnya.

Sedangkan 63 pemda tidak melakukan permutakhiran per Juli 2020 dan 48 pemda belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015.

Masih dari temuan KPK, disebutkan terjadi potensi pemborosan anggaran karena ketidaksinkronan regulasi dalam mendata, memverifikasi, dan validasi DTKS.

Pasalnya, bukannya memutakhirkan data DTKS satu kali saja, yang dilakukan adalah memutakhirkan data masing-masing program DTKS, PKH, PBI, hingga BPNT.

“Di lapangan keluarga yang sama bisa dimutakhirkan sampai 3, 4 kali, DTKS, PKH, PBI, BPNT. Padahal yang paling penting dan utama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program berdasarkan DTKS,” katanya.

Menanggapi temuan KPK itu, ia menyebut pihaknya akan berkomunikasi rutin dan mengikuti rekomendasi KPK.