PERKARA
Sidang Lanjutan Gugatan Walhi Jambi Terhadap Dua Perusahaan, PT Pesona Belantara Kembali Tidak Hadir
detail.id/, Jambi – Setelah sebulan ditunda, sidang gugatan Strict Liability Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) digelar pada Kamis, 20 Mei 2021 kemarin di Pengadilan Negeri Jambi.
Namun Tergugat satu, PT Pesona Belantara Persada (PBP) tidak menghadiri persidangan. Sementara Tergugat dua, PT Putra Duta Indah Wood (PDIW) diwakili kuasa hukum.
Turut Tergugat satu, Kementerian Lingkungan Hidup diwakili oleh Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan surat tugas dari Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Turut Tergugat 2 hadir diwakili oleh Biro Hukum Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas dari PJ Gubernur Jambi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#ce0000″ newsticker_text_color=”#ffffff”]
Agenda sidang berikutnya adalah pemanggilan pihak Tergugat 1 untuk menghadiri sidang pada 21 Juni 2021 dengan agenda Sidang Mediasi. Dijelaskan, jika pihak Tergugat 1 tidak menghadiri sidang tersebut maka pihak Tergugat 1 dinyatakan melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingan haknya di pengadilan.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Abdullah mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan mewakili kepentingan lingkungan hidup. Sebab, kebakaran terus berulang di wilayah kedua konsesi korporasi PT PDIW dan PT PBP dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2019. Lokasi kedua konsesi saling berdampingan di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muarojambi.
“WALHI Jambi menggugat perdata kedua perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Nilai pemulihan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mutlak perusahaan mencapai total Rp 200 miliar,” katanya kepada awak media pada Jumat, 21 Mei 2021.
Ia menjelaskan, nilai itu terdiri atas Rp 101 miliar untuk PT PBP dan Rp 98 miliar untuk PT PDIW. Selain itu, tuntutan untuk pemulihan bersama kedua perusahaan pada wilayah yang berdampingan itu senilai Rp 800 juta.
“Oleh karena kami menyimpulkan bahwa kedua perusahaan itu telah melakukan pembiaran sehingga gugatan kami ajukan ke pengadilan,” ujar Abdullah. (*)
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#ce0000″ newsticker_text_color=”#ffffff”]
PERKARA
Sempat Kabur Dibawa Massa, Temenggung SAD di Tebo Divonis 3 Bulan 10 Hari
DETAIL.ID, Tebo – Terdakwa kasus asusila dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD), Bujang Rimbo, akhirnya divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tebo pada Rabu kemarin, 11 Maret 2026.
Terdakwa yang merupakan Temenggung SAD itu dijatuhi hukuman 3 bulan 10 hari penjara.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 5 bulan penjara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, mengatakan terdakwa kembali menghadiri persidangan setelah dilakukan mediasi dan pendekatan kepada keluarga serta tokoh adat komunitas SAD.
”Hari ini telah dilakukan penuntutan sekaligus dilakukan dengan putusan, oleh karena itu kita anggap sudah selesai. Dalam hal penegakan hukum itu sudah kita lakukan,” katanya, Rabu kemarin, 11 Maret 2026.
Menurutnya, pendekatan dilakukan kepada berbagai pihak agar terdakwa kooperatif mengikuti proses hukum hingga putusan pengadilan.
Sugeng juga menyebut vonis dijatuhkan setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban yang masih memiliki hubungan keluarga. Di sisi lain, proses hukum adat juga telah dijalankan di komunitas SAD.
”Karena peristiwa itu sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban maka kita mengambil jalan bahwa living law dalam hal ini hukum adat sudah berjalan di suku Anak dalam. Maka kita kedepankan hukum adat itu. Maka kita melakukan penuntutan dengan tuntutan 5 bulan dengan putus 3 bukan 10 hari,” ujarnya.
Sebelumnya, Bujang Rimbo sempat dibawa kabur oleh sekelompok orang yang diduga keluarganya usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tebo pada Rabu lalu, 4 Maret 2026.
Peristiwa itu terjadi saat terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kelas IIB Muara Tebo sekitar pukul 17.30 WIB setelah sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa.
Sejumlah orang tiba-tiba menghadang rombongan petugas dan berupaya merebut terdakwa. Mereka kemudian membawa kabur Bujang Rimbo menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Petugas sempat berusaha menghentikan kendaraan tersebut, namun tidak berhasil.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Viktor Gunawan Kesal di Persidangan, PT PAL Sudah Disita Tapi Masih Beroperasi
DETAIL.ID, Jambi – Viktor Gunawan tampak kesal di persidangan. Mantan Dirut PT Prosympac Agro Lestari (PAL) tersebut menyesalkan operasional PT PAL yang terus berlanjut hingga kini. Sementara dirinya harus mendekam di penjara.
Dia melontarkan pernyataan tersebut, saat bersaksi untuk terdakwa Arief Rohman dan Bengawan Kanto di Pengadilan Tipikor Jambi pada Selasa, 10 Maret 2026. Menurutnya, terdapat banyak hal yang selama ini tidak dibahas, sementara operasional PT PAL terus berlanjut pasca disita oleh Kejati Jambi pada 23 Juni 2025 lalu.
”Sampai hari ini pabrik itu (PT PAL) masih berjalan, ada pihak yang menjalankan. Kenapa ini bisa dilakukan, kenapa masih bisa berjalan? Pendapatannya ada enggak masuk ke kas negara? Tapi ini malah kami yang dihukum di sini,” ujar Viktor Gunawan di hadapan Majelis Hakim pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menyikapi kekesalan Viktor, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nora tak menampik jika PT PAL masih beroperasi. Menurutnya penyitaan PKS PT PAL dilakukan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Jambi dan surat perintah penyitaan dari Kajati Jambi.
”Kedua memang itu pengelola pada saat sidang kemarin harusnya hadir sebagai saksi namun berhalangan karena sedang berada di luar kota. Dia ada penyetoran ke kas negara selama pengelolaan,” ujar JPU.
Menurutnya, pihak pengelola PT PAL saat ini yakni PT Mayang Mangurai Jambi (MMI) bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang selanjutnya, salah satunya untuk menyampaikan kesaksian terkait operasional dan aliran dana PT PAL pasca penyitaan.
Selain itu, Viktor Gunawan juga mengungkit kembali soal penambahan personal guarantee yakni Arief dan PT Jaya Indah Motor untuk corporate guarantee atas pengajuan kredit PT PAL tahun 2018 ke Bank BNI KC Palembang.
”Alangkah begonya kalau orang mau ngerampok negara, itu personal guarantee ditambahkan, corporate guarantee ada,” ujarnya.
Viktor mengklaim bahwa upaya-upaya tersebut sebagai niat baik dari perusahaan dalam proses pengajuan kredit.
Sementara itu, Rais Gunawan mengaku bahwa Wendy dan Arief merupakan pihak PT PAL yang mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Palembang pada 2018. Seingat Arief, surat permohonan masuk pada Juli 2018.
”(Selanjutnya) saya lakukan pengumpulan data dan minta dokumen pendukung. Kemudian saya teruskan ke tim (kredit),” kata Rais.
Kalau menurut kesaksian Arief, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap PT PAL, kondisinya saat itu dalam keadaan baik alias layak untuk diberikan kredit. Hingga diteruskan untuk ditindaklanjuti ke Komite Kredit BNI.
”Analisis kami PT PAL berkarakter baik dan wajar diteruskan permohonan kreditnya ke Komite,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Dua Tersangka Pemilik 58 Kilogram Sabu-sabu Dilimpahkan ke Jaksa
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jambi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Polda Jambi dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti 58 kilogram sabu-sabu pada Senin, 2 Maret 2026.
Adapun 2 tersangka yang diserahkan yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Proses Tahap II dilaksanakan di Ruang Tahap II Kejari Jambi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jambi, Noly Wijaya, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum menyatakan perkara telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.
”Setelah dilaksanakan Tahap II, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum di Lapas Kelas IIA Jambi untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal penyerahan. Saat ini JPU tengah menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi,” ujar Noly Wijaya.
Kedua tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Atau Kedua, Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam perkara ini, turut diserahkan sejumlah barang bukti, antara lain: 58 bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 58.211,77 gram atau 58 kilogram sabu-sabu.
Kemudian, 4 unit telepon genggam, 2 koper, 1 unit mobil Toyota Fortuner putih nopol D 1208 UBM, 1 unit mobil Innova Reborn hitam nopol B 2439 berikut STNK, 1 unit flashdisk berisi rekaman CCTV, dan 1 keping CD berisi rekaman suara tersangka.
Noly Wijaya menegaskan, penanganan perkara narkotika menjadi atensi serius Kejaksaan. “Kejaksaan berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangan tertulisnya, Kejati Jambi menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.


