DAERAH
Curah Hujan Mulai Menurun, Syamral: Delapan Kecamatan Rawan Kebakaran
detail.id/, Batanghari – Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari, Jambi, Syamral Lubis mengatakan delapan kecamatan daerah ini rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Kita bentuk Delapan klaster penanganan Karhutla kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Artinya, Delapan Kecamatan rawan bencana kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran lahan,” katanya dikonfirmasi detail usai Apel Gabungan Satgas Klaster Karhutla, Rabu 23 Juni 2021.
Sebanyak 85% daerah Batanghari masih ditutupi hutan dan kebun masyarakat. Sementara pemukiman dari total wilayah 50 ribu menter persegi adalah masih tutupan hutan, hanya sekitar 15% pemukiman dan fasilitas jalan umum serta jembatan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Setelah pelaksanaan apel siaga, BPBD akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah tentang kesiapsiagaan penanganan Karhutla di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan dengan sosialisasi pasif dengan menegakkan protokol kesehatan ke delapan klaster, diharapkan dapat menekan angka atau laju Karhutla,” ucapnya.
Satgas akan terus melakukan sosialisasi penyadaran-penyadaran lingkungan dan juga akibat hukum yang disebabkan Karhutla. Ia berujar ada tiga kecamatan paling rawan Karhutla, yakni Kecamatan Mersam, Kecamatan Batin XXII dan Kecamatan Bajubang.Pot
“Tapi paling banyak kebakaran hutan sekup kecil adalah Kecamatan Muara Bulian. Hal ini disebabkan pekarangan rumah masyarakat masih dekat semak belukar yang mengakibatkan deteksi ataupun potensi sumber api ada di Muara Bulian,” ujarnya.
Sementara dalam wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, ada satu titik api atau hotspot hampir setiap hari muncul. Setelah petugas menelusuri selama dua bulan, ternyata ada pelepasan gas yang di bakar. Berdasarkan catatan BPBD, bencana Karhutla terjadi delapan kali terhitung sejak Januari.
“Ada masyarakat membuka kebun, ada lima kasus. Mereka tanpa sengaja membuka kebun, namun berhasil petugas padamkan. Setelah itu ada di pinggir jalan menuju kebun, mungkin berasal dari puntung rokok sembarangan di buang, sehingga terjadi kebakaran,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ada juga masyarakat bakar sampah menuju semak belukar sehingga terjadi kebakaran. Namun potensi kebakaran telah terdeteksi pada saat pencegahan supaya jangan meluas. Sedangkan jumlah luas kebakaran temuan petugas mencapai Enam hektar dari delapan titik api.
“Alhamdulillah semua dalam kondisi sampah kebun yang di tumpuk, sehingga pemahaman masyarakat tentang Karhutla masih belum begitu luas. Artinya, pemahaman dia kalau istilah kita perun boleh, ternyata tidak boleh,” ucapnya.
Dampak kebakaran bukan hanya api, tapi asapnya bisa menutupi daerah Batanghari bahkan daerah lain. Selama Dua tahun terakhir, kata Syamral, tak ada ditemukan titik api dari areal perkebunan perusahaan. Namun pada 2015 dan 2017 ada, bahkan sampai proses ke pihak kepolisian.
“Termasuk dari Bungku dan Batin XXII bahkan pelaku sempat di tahan,” ujarnya.
Merujuk pada rilis BMKG Jambi, bahwa penerapan siaga Karhutla bukan karena banyak kebakaran. Akan tetapi kesiapsiagaan mempersiapkan jangan sampai terjadi kedaruratan. Artinya, kalau bisa pihaknya mencegah jangan sampai ada Karhutla yang masif.
“Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di daerah ini sudah mulai menurun, bukan stop sama sekali. Artinya masih berpotensi hujan sekali-sekali, walaupun intensitas tidak sangat lebat atau intensitas sudah menengah ke bawah,” katanya.
Secara resmi, BMKG Jambi baru melaporkan status cuaca harian. Bisanya laporan status sekali per triwulan di buat prediksi yang menjadi acuan dalam hal penetapan segala sesuatu. Contohnya, kalau curah hujan tinggi, BPBD menetapkan siaga banjir.
“Seperti sekarang curah hujan sudah mulai menurun. Penurunan curah hujan merupakan kesempatan untuk melakukan segala persiapan pencegahan, mulai persiapan personel, peralatan dan klaster-klaster agar mendekati sumber-sumber potensi kerawanan kebakaran,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Apel Gabungan Satgas Klaster Karhutla dipimpin Sekretaris daerah (Sekda) Batanghari M. Azan dengan peserta seluruh elemen pemerintahan, baik TNI-Polri, Kejaksaan dan seluruh OPD yang tergabung dalam Satgas Karhutla.
“Mudah-mudahan ke depan melalui rapat koordinasi terus dilakukan pemantauan agar selama pencegahan tak terjadi kedaruratan kebakaran,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal
DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.
Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.
Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.
“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.
Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.
“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.
Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.
Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.
“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.
“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.
Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.
“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.
Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).
“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Tahun 2026 Kementerian ATR/BPN Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK RI
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Predikat WTP tahun ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Kementerian ATR/BPN. Raihan tersebut berhasil dipertahankan setelah BPK RI memeriksa Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.
Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)



