DETAIL.ID, Jakarta – Mabes Polri pastikan tidak akan memproses laporan ICW ihwal dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan helikopter oleh Firli Bahuri untuk perjalanan pribadi.
“Yang dilaporkan itu sudah pernah diusut internal (KPK). Kami rasa Bareskrim Polri memiliki penilaian sendiri terhadap laporan tersebut sehingga diambil langkah-langkah demikian itu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Juni 2021.
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyatakan bakal mengembalikan aduan ICW terhadap Firli kepada Dewas KPK.
ArtikelTerkait
Agus menegaskan, Polri saat ini sedang fokus membantu pemerintah dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional. Ia pun meminta agar masalah dugaan penerimaan gratifikasi oleh Firli Bahuri tak dilibatkan ke institusinya.
“Mohon jangan tarik-tarik Polri. Energi kami fokus kepada membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 berikut dampak penyertanya,” kata Agus.
ICW sebelumnya menemukan ada perbedaan harga sewa helikopter antara apa yang dilaporkan Firli kepada Dewan Pengawas KPK dengan yang sebenarnya.
Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, Firli menyebut harga sewa helikopter adalah sekitar Rp 7 juta jam per-jam belum termasuk pajak.
“Tapi kami mendapat informasi lain bahwa harga sewa per-jam sekitar US$ 2.750 atau setara Rp 39 juta. Jika ditotal Rp 172 juta yang harus dibayar. Ketika kami selisihkan harga, ada Rp 141 juta yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau diskon,” ucap dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 3 Juni 2021.
Lebih lanjut, Wana menyebut, perusahaan penyedia sewa helikopter adalah PT Air Pasific Utama, di mana salah satu komisarisnya pernah menjadi saksi di kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. Menurut Wana, apa yang telah dilakukan Firli Bahuri memenuhi unsur Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Sumber: tempo.co
Discussion about this post