DETAIL.ID, Jambi – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, menindaklanjuti Inmendagri No 17 tahun 2021, serta Instruksi Wali Kota Jambi No 14 tahun 2021, mendapat perhatian Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi.
KAMMI Kota Jambi menyatakan, penyelenggaraan PPKM Mikro oleh Pemerintah Kota Jambi, mesti dievaluasi. Dalam penerapannya, Pemkot Jambi belum maksimal dalam menangani problematika yang terjadi pada masyarakat terdampak baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Dibuktikan dengan fakta meningkatnya kasus covid 19 dan tidak selesainya akar permasalahan ekonomi yang membelit Kota Jambi.
Muhammad Aziim, selaku ketua KAMMI Kota Jambi menyatakan bahwa kasus covid 19 di kota jambi terus mengalami gelombang peningkatan tiada henti. hari sabtu kemarin, tercatat kasus positif Covid-19 menembus angka 4.862 orang. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 185 orang. Menurut Aziim, pemberlakuan PPKM Mikro berdampak dalam setiap lini kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM.
ArtikelTerkait
“Bukan perkara sepele, mereka yang mengalami kerugian dan kemerosotan omzet yang terjun bebas, hingga gulung tikar. Sudah tentu memperparah jumlah kemiskinan dan pengangguran yang semakin masif di Kota Jambi. ” kata Aziim, Keua KAMMI Kota Jambi.
Sebagai contoh (JR) pedagang kaki lima terpaksa gigit jari, yang memaksa beliau untuk membatasi jam malam operasional dagangannya.
“Ini mengancam periuk nasi keluarga saya, konsumen dagangan saya itu malam hari, mana ada konsumen saya pagi, atau siang hari. Ini jam 8/9 malam saya sudah disuruh tutup. Belum lagi gaji karyawan saya. Entahlah, corona nih datangnya di malam hari aja apa,” ujar JR sembari berkelakar.
Aziim menambahkan, hal yang tidak boleh diabaikan dari kebijakan PPKM Mikro di Kota Jambi ini adalah, harus adanya jaminan rasa aman kepada masyarakat kecil, mengenai hak pemenuhan kebutuhan pokok sebagai yang terdampak. Diharapkan tidak ditemukannya kembali fenomena yang diakibatkan tidak meratanya distribusi kebijakan Pemkot Jambi, dalam upaya memulihkan perekonomian. Seperti bagi-bagi sembako, dan memberikan bantuan uang kepada masyarakat kecil dan para pelaku UMKM.
Pemerintah Kota Jambi, seyogyanya memberikan solusi strategis terhadap akar permasalahan yang membelit Kota Jambi saat ini. Menurut Aziim, Pemkot Jambi mesti menciptakan new engine of economic growth, mesin baru pertumbuhan ekonomi, seperti mengoptimalisasikan kekayaan kreativitas berdasarkan potensi lokal dan teknologi yang membutukan intervensi arah konstruksi perekonomian yang jelas.
“Dibutuhkan narasi pikiran dan tindakan besar dalam mengatasi ketidakteraturan serta krisis yang diakibatkan pandemi ini. Tanpa mengabaikan penanganan dari kasus covid 19, Menjamin ketersediaan fasilitas Kesehatan, dan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan, demi menekan pertambahan angka kasus covid 19 di Kota Jambi,” tutup Aziim.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post