SIASAT
Cerita Anggota Banggar Soal Pinjaman Tambahan Rp 100 Miliar
DETAIL.ID, Batanghari – Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi bernama Aminuddin punya cerita soal pinjaman tambahan Rp100 miliar, permohonan Pemerintah kabupaten (Pemkab).
“Pinjaman daerah 200 miliar sudah di bahas di Banggar dan sudah ketok palu,” kata pria akrab disapa Amin Keriting kepada sejumlah awak media, Senin 16 Agustus 2021.
Sebelum persetujuan pinjaman tambahan Pemkab, kenang Amin, Ketua-ketua Fraksi di panggil Ketua DPRD Anita Yasmin, kecuali Ketua Fraksi Demokrat tidak hadir waktu itu. Di ruangan Ketua DPRD, di bahas berkaitan dengan pinjaman tambahan Rp100 miliar.
“Memang pada waktu itu kami tidak ditunjukkan surat, tanggal, nomor, hari, isi surat tidak ditunjukkan. Tapi di bahas dan minta pendapat dari setiap fraksi berkaitan dengan pinjaman tambahan Rp100 miliar,” ucapnya.
Amin Keriting menilai pertemuan kurang lengkap tanpa kehadiran Sekretaris daerah (Sekda) Batanghari M Azan. Mereka kemudian minta Sekda datang ke ruang kerja Ketua DPRD guna memberikan penjelasan. Sekda akhirnya hadir memenuhi panggilan Dewan.
“Kami tanya ke Sekda, dari pinjaman 300 miliar, peruntukannya apa-apa saja, termasuk 100 miliar tambahan,” ucapnya.
Berdasarkan penjelasan Sekda, kata Ketua DPC Partai Gerindra Batanghari ini, secara global Rp230 miliar untuk pembangunan infrastruktur, sisanya Rp70 miliar untuk pembangunan gedung kantor ditambah dan lain-lain. Memang tidak disebut berapa item-item tambahan dari dana Rp100 miliar.
“Saya juga tak tahu waktu itu ada salah satu pembangunan kantor berkaitan dengan pembangunan gedung DPRD. Nilai atau angka pembangunan gedung baru DPRD, termasuk dalam duit Rp70 miliar,” katanya.
Setelah bubar dari ruang Ketua DPRD, Amin Keriting bertanya dengan Sekda perihal anggaran sebenarnya pembangunan gedung baru DPRD Batanghari. Azan menjawab anggaran pembangunan gedung DPRD berkisar tujuh koma sekian miliar.
“Sewaktu kami pembahasan di rapat gabungan, Fraksi Gerindra menentukan sikap bahwa khusus untuk pembangunan gedung baru DPRD, Fraksi Gerindra menolak,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menyetujui pinjaman daerah Rp300 miliar dengan catatan pembangunan gedung baru DPRD dialihkan untuk pembangunan pemulihan ekonomi masyarakat. Apapun bentuknya nanti sama-sama dirumuskan. Mungkin bisa saja aspirasi sewaktu Dewan reses. Dukungan peryataan Fraksi Gerindra mengalir dari semua Fraksi-fraksi DPRD Batanghari.
“Kecuali gedung DPRD bak pepatah berteduh di bawah bambu, bagaimana pun tetap basah. Maka waktu itu saya sampaikan pada rapat gabungan, kita jangan mencontohkan gedung-gedung DPRD yang lebih dari kita. Masih banyak gedung DPRD yang di bawah kita, artinya nilai kelayakannya,” ucapnya.
Berkaitan dengan usulan pembangunan gedung baru DPRD, secara pribadi ataupun secara fraksi, Amin Keriting mengaku tidak tahu. Apakah ini usulan dari institusi DPRD atau ini mungkin merupakan kompensasi persetujuan Dewan dari pinjaman Pemkab.
“Wallahu a’lam, cuma ini sempat muncul. Secara pribadi dan secara fraksi, kami tidak tahu usulan itu munculnya dari mana,” katanya.
Ia ingat ada Dewan yang setuju rencana pembangunan gedung baru DPRD sebelum akhirnya semua Fraksi-fraksi sepakat menolak. Alasan oknum Dewan kala itu bahwa institusi lain dapat bangunan baru.
“Tapi tidak perlu saya sampaikan,” ucapnya.
Ia sempat bertanya lagi dengan Sekda perihal kemampuan daerah membayar pinjaman ratusan miliar. Azan menjawab Pemkab Batanghari sangat mampu bayar dengan asumsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sudah mencapai target 49% per Juli 2021.
“Menurut penilaian Bank bahkan Pemkab bisa mengajukan pinjaman sampai angka 350 miliar, kata Sekda waktu itu,” ujar politisi berambut putih ini.
Sebagai wakil rakyat, ia ingin menyampaikan bahwa Dewan tetap ada mata hati, masih tetap ada mata hatinya. Sebab mereka duduk sebagai Dewan atas keinginan masyarakat. Kalau keinginan masyarakat tidak bisa terakomodir, bukan keinginan pribadi, tentu masyarakat akan kecewa.
“Mudah-mudahan ke depan Dewan satu bahasa. Insya Allah kalau satu bahasa, bersama bersinergi dengan pemerintah daerah,” ucapnya.
Amin Keriting merasa malu ketemu masyarakat sewaktu melaksanakan reses. Sebab selaku wakil rakyat belum mampu mewujudkan keinginan konstituen. Ia mengakui penguasa tunggal dan panglima anggaran di Batanghari adalah Bupati, cuma tidak lepas dari persetujuan Dewan.
“Silahkan Bupati untuk memenuhi janji-janji dengan masyarakat, tetapi Dewan juga punya janji-janji dengan masyarakat, karena berpijak di bidang politik. Tidak pula mau seperti Bupati tidak, tapi ada juga kenang-kenangan, terwujud tampungan kita dengan aspirasi,” ujarnya.
Editor: Ardian Faisal
SIASAT
Reses, Daulat Sitorus Serap Aspirasi Buruh
DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Daulat Sitorus menggelar reses khusus bersama para buruh di Rumah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pentingnya dukungan anggaran terhadap Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Selain itu, para buruh juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan dengan dalih efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Daulat menegaskan dirinya akan memperjuangkan seluruh aspirasi buruh di DPRD Provinsi Jambi.
Daulat pun menekankan bahwa perjuangan buruh harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membuat banyak pekerja berada dalam situasi tidak pasti.
”Terkait banyaknya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efisiensi. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Daulat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kalangan pekerja. Menurutnya, dirinya berasal dari lingkungan buruh dan dibesarkan oleh perjuangan kaum buruh.
”Saya berasal dari buruh dan dibesarkan oleh buruh. Karena itu, aspirasi para pekerja akan terus saya perjuangkan,” katanya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan para pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan, mulai dari ancaman PHK hingga perlindungan hak-hak buruh di Provinsi Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
SIASAT
Hasto Kristianto Sampaikan Pesan-pesan Megawati di Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam agenda Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi pada Minggu, 30 November 2025.
Hasto bilang, dirinya mendapat pesan dari Megawati untuk menyerukan politik lingkungan PDI Perjuangan yang diawali dengan semangat kecintaan terhadap tanah air. Sebagaimana gerakan merawat pertiwi yang telah dicanangkan dan harus terus digerakkan. PDI perjuangan pun menyerukan untuk moratorium hutan, agar tidak disalahgunakan bagi kepentingan segelintir pihak.
“Selain menyelamatkan ekosistem kita, Ibu Mega juga berpesan agar Badan Penanggulangan Bencana terus bergerak membantu rakyat membantu rakyat dalam tanggap darurat bemcana, sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat serta daerah-daerah lain,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan lewat organisasi sayap Badan Serbaguna (Baguna) kini juga tengah aktif bergerak membantu masyarakat terdampak bencana tanpa membeda-bedakan afiliasi politiknya. Semua itu, kata Hasto, digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Sekjen PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kondisi ekosistem lingkungan yang jadi pemicu bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, terkhusus di Pulau Sumatera. Oleh karena itu Ketua Umum PDI Perjuangan juga mengajak agar semua masyarakat bersama-sama saling merawat ekosistem lingkungan, yang tak lain merupakan jalan peradaban manusia itu sendiri.
“Maka mari kita jaga peradaban kita, dengan (menjaga) hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan pusat ekosistem yang harusnya kita kaji manfaatnya bagi kemanusiaan, bukan dieksploitasi yang kemudian menciptakan bencana di mana-mana,” katanya.
Sementara itu disinggung terkait target Pemilu 2029, Hasto bilang saat ini PDI Perjuangan lebih berbicara pada konsolidasi mulai ideologi hingga organisasi politik kader. Sebab menurut Hasto target politik PDI Perjuangan sendiri merupakan fungsi di tengah-tengah rakyat.
“Itu akan dicanangkan di dalam Konferda dan Konfercab ini serta sikap politik kita. Terhadap lingkungan, perekonomian rakyat, sikap politik terhadap geopolitik dan geostrategis dari Jambi. Ini semua akan disampaikan kepada masyarakat luas,” katanya.
Secara geografis, letak Provinsi Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, maka menurut Hasto aspek konektografi harus dikedepankan. Selain itu ia kembali menekankan soal pentingnya menjaga lingkungan khususnya ekosistem Sungai Batanghari.
Kata Hasto, agar tidak ada lagi limbah industri yang dibuang ke Sungai Batanghari, yang telah merekam jejak peradaban yang luar biasa.
“Itu pesan utama dari ibu Megawati, cintailah lingkungan hidup. Selamatkanlah hutan-hutan kita, selamatkanlah sungai-sungai kita,” ujarnya.
SIASAT
Sah! Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Pemilukada 2024 Dipercepat
DETAIL.ID, Tebo – Pelantikan Bupati dan Wakil Terpilih Kabupaten Tebo dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2025.
Hal tersebut diketahui setelah terbitnya surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 22 Januari 2025 tentang kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Dalam isi surat tersebut, pada point pertama DPR RI dan peserta rapat diatas menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan ditetapkan oleh KPU Kabupaten serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Kemudian pada point kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI berkekuatan Hukum. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait hal ini, Ketua Tim Koalisi Partai Agus – Nazar, H.Harmain saat di wawancarai media ini pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan sangat bersyukur jadwal pelantikan ini di majukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah, semoga pelantikan ini berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan,” ujar Harmain.
Kemudian, Harmain juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih yaitu saudara Agus dan Nazar, pasca pelantikan nanti dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi yang berkeadilan demi Tebo Maju.
Reporter: Hary Irawan



