ADVERTORIAL
Strategi Fadhil Hadapi Pandemi
detail.id/, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada tahun 2021 dan 2022 melakukan perbaikan sektor hulu pertanian di daerah itu untuk dapat meningkatkan produksi pertanian.
”Saat ini petani tidak memiliki daya dan kemampuan untuk mengolah lahan pertanian yang ada, Pemerintah hadir membantu petani mengolah lahan pertanian agar produksi pertanian lebih maksimal,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief saat menjadi pemateri pada Webiner nasional PB HMI secara virtual. Selasa 31 Agustus 2021.
80 persen masyarakat Kabupaten Batanghari merupakan petani. Namun produksi hasil pertanian di daerah itu belum maksimal karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengolah lahan pertanian. Sebab sebagian besar infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Batanghari kurang memadai.
Terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap ektivitas perekonomian masyarakat.
Dijelaskan Fadhil Arief, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 di rancang menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dengan merujuk RPJMN. Dalam RPJMD tersebut, salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Batanghari adalah memperbaiki sektor hulu pertanian di Batanghari.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan infrastruktur dasar penunjang pertanian dan melakukan pendampingan terhadap petani melalui penyuluh pertanian.
“Untuk melakukan pendampingan terhadap petani Pemerintah Daerah menghadirkan penyuluh tangguh, penyuluh pertanian ini akan mendapingi petani meningkatkan hasil produksi pertanian,” Tambah Fadhil Arief.
Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk peningkatan sektor hulu pertanian, kemudian sektor perdagangan dan jasa.
Selain itu pemerintah daerah itu akan memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Melalui kredit perbankan tersebut diharapkan petani dapat mengembangkan dan membangkitkan usaha pertaniannya.
Jika sektor hulu pertanian tersebut telah di perbaiki maka langkah selanjutnya yang dilakukan yakni memperbaiki sektor hilir produksi pertanian.
Pemerintah Kabupaten Batanghari telah merancang program hilirisasi produksi pertanian dengan meningkatkan nilai jual produk pertanian. Upaya peningkatan nilai jual produk pertanian tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah hasil produksi pertanian.
Sebagai salah satu contoh, produksi padi dari gabah yang di olah menjadi beras, selanjutnya beras di oleh menjadi kue akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual beras saja. Begitu pula dengan produksi hasil pertanian lainnya.
“Signifikansi dari itu semua yakni mengajak aparatur pemerintah di Batanghari untuk mengidentifikasi masalah dan peluang,” Demikian Fadhil.
Bupati Batanghari M Fadhil Arief menjadi pembicara dalam webiner nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Wali Kota Makasar Moh. Ramdan Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Webinar nasional tersebut mengangkat tema “Pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19”.
ADVERTORIAL
Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember resmi mengukir prestasi sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil melakukan desentralisasi penuh otoritas pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah strategis ini diluncurkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala geografis wilayah Jember yang luas, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan menyulitkan masyarakat di pelosok.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menjaga martabat pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa hak administratif warga negara tidak boleh terhambat oleh jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota.
“Selama ini, warga pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos besar hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kami membawa mesin cetak ke dekat rumah mereka. Jember harus menjadi pelopor bahwa pelayanan publik itu wajib cepat, gratis, dan tanpa sekat,” kata Fawait pada Kamis, 30 April 2026.
Implementasi program ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait pengamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta manajemen distribusi logistik blanko.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga efektif dalam menghapus praktik percaloan dan mengurai penumpukan pemohon di kantor pusat Dispendukcapil.
Selain itu, akurasi data kependudukan yang selalu terbarukan melalui layanan tingkat kecamatan ini diproyeksikan akan mempercepat validasi serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan ini kini menempatkan Jember sebagai barometer baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital dan operator di setiap kecamatan telah melalui proses uji coba yang ketat untuk menjamin keamanan data.
“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kantor kecamatan. Ini tantangan besar karena menyangkut transmisi data rahasia negara. Namun, dengan dukungan penuh Bupati, Jember berhasil memenuhi standar tersebut. Kini, warga cukup rekam di kecamatan, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang,” ucap Bambang.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.


