Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Strategi Fadhil Hadapi Pandemi

Published

on

detail.id/, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada tahun 2021 dan 2022 melakukan perbaikan sektor hulu pertanian di daerah itu untuk dapat meningkatkan produksi pertanian.

”Saat ini petani tidak memiliki daya dan kemampuan untuk mengolah lahan pertanian yang ada, Pemerintah hadir membantu petani mengolah lahan pertanian agar produksi pertanian lebih maksimal,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief saat menjadi pemateri pada Webiner nasional PB HMI secara virtual. Selasa 31 Agustus 2021.

80 persen masyarakat Kabupaten Batanghari merupakan petani. Namun produksi hasil pertanian di daerah itu belum maksimal karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengolah lahan pertanian. Sebab sebagian besar infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Batanghari kurang memadai.

Terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap ektivitas perekonomian masyarakat.

Dijelaskan Fadhil Arief, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 di rancang menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dengan merujuk RPJMN. Dalam RPJMD tersebut, salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Batanghari adalah memperbaiki sektor hulu pertanian di Batanghari.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan infrastruktur dasar penunjang pertanian dan melakukan pendampingan terhadap petani melalui penyuluh pertanian.

“Untuk melakukan pendampingan terhadap petani Pemerintah Daerah menghadirkan penyuluh tangguh, penyuluh pertanian ini akan mendapingi petani meningkatkan hasil produksi pertanian,” Tambah Fadhil Arief.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk peningkatan sektor hulu pertanian, kemudian sektor perdagangan dan jasa.

Selain itu pemerintah daerah itu akan memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Melalui kredit perbankan tersebut diharapkan petani dapat mengembangkan dan membangkitkan usaha pertaniannya.

Jika sektor hulu pertanian tersebut telah di perbaiki maka langkah selanjutnya yang dilakukan yakni memperbaiki sektor hilir produksi pertanian.

Pemerintah Kabupaten Batanghari telah merancang program hilirisasi produksi pertanian dengan meningkatkan nilai jual produk pertanian. Upaya peningkatan nilai jual produk pertanian tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah hasil produksi pertanian.

Sebagai salah satu contoh, produksi padi dari gabah yang di olah menjadi beras, selanjutnya beras di oleh menjadi kue akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual beras saja. Begitu pula dengan produksi hasil pertanian lainnya.

“Signifikansi dari itu semua yakni mengajak aparatur pemerintah di Batanghari untuk mengidentifikasi masalah dan peluang,” Demikian Fadhil.

Bupati Batanghari M Fadhil Arief menjadi pembicara dalam webiner nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Wali Kota Makasar Moh. Ramdan Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Webinar nasional tersebut mengangkat tema “Pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19”.

Advertisement

ADVERTORIAL

Rawat Tradisi Gus Miek, Bupati Jember Siap Bumikan Majelis Moloekatan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menghadiri Majelis Moloekatan Gus Miek, Sabtu (23/5/2026), malam. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Halaman Pemkab Jember kembali bergetar oleh lantunan ayat suci dan selawat dalam agenda Majelis Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek, Sabtu, 23 Mei 2026.

Memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak 2025, agenda spiritual yang digagas oleh waliyullah KH. Moch. Hamim Jazuli (Gus Miek) ini sukses menyedot ratusan jamaah, tokoh agama, kiai, dan gus dari berbagai penjuru Jember.

Langkah Pemkab Jember memfasilitasi majelis akbar ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam merawat tradisi religi sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah di bumi pendalungan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal penuh syiar Al-Qur’an dan pembumian majelis dzikir semacam ini demi keberkahan daerah.

Sebagai pemimpin yang tumbuh dari kultur pesantren, Gus Fawait juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai ketakzimannya kepada garis keturunan (dzurriyah) para ulama besar.

“Saya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa kecuali rasa cinta kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan dzurriyah beliau-beliau. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan majelis ini, Pemerintah Kabupaten Jember siap ikut serta membumikan majelis ini semampu kami sebagai kepala daerah. Kami berharap doa dari para kiai, para gus, dan seluruh jamaah untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Melalui majelis ini, Pemkab Jember berharap kekuatan doa kolektif dari para ulama dan jamaah yang hadir mampu menjadi benteng spiritual sekaligus motor penggerak kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan umat.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Jemaah Haji Wajib Pastikan Status BPJS Kesehatan Tetap Aktif

DETAIL.ID

Published

on

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan)

DETAIL.ID, Sumenep — BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh calon jemaah haji untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka dalam kondisi aktif sebelum berangkat ke tanah suci.

Hal ini krusial untuk memberikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggal di tanah air.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan bahwa status aktif JKN kini menjadi salah satu syarat administrasi wajib.

Mengingat gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja tanpa diduga, jaminan ini akan memastikan jemaah mendapatkan layanan medis tanpa kendala biaya.

“Calon jemaah haji bisa saja mengalami gangguan kesehatan kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar saat membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya pengobatan dapat dijamin sesuai ketentuan,” kata Galih.

Galih juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital seperti PANDAWA atau Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan mereka secara berkala demi kelancaran ibadah.

Manfaat dari kepatuhan ini diakui langsung oleh Maryamah (68), salah satu peserta JKN asal Kabupaten Sumenep.

Ia mengaku merasa jauh lebih tenang dan bisa berkonsentrasi penuh pada ibadahnya di tanah suci karena urusan perlindungan kesehatan telah terjamin.

“Menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif menurut saya memang menjadi kewajiban sebagai peserta. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan sangat penting dimiliki,” tutur Maryamah.

Melalui kemudahan Aplikasi Mobile JKN, Maryamah menambahkan bahwa pengecekan status kini sangat praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.

Reporter: Zainul Hasan

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup

DETAIL.ID

Published

on

Pj. Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi, diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.

Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.

Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.

Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.

Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.

“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.

Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.

Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.

Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.

Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.

Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs