Connect with us

ADVERTORIAL

Strategi Fadhil Hadapi Pandemi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada tahun 2021 dan 2022 melakukan perbaikan sektor hulu pertanian di daerah itu untuk dapat meningkatkan produksi pertanian.

”Saat ini petani tidak memiliki daya dan kemampuan untuk mengolah lahan pertanian yang ada, Pemerintah hadir membantu petani mengolah lahan pertanian agar produksi pertanian lebih maksimal,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief saat menjadi pemateri pada Webiner nasional PB HMI secara virtual. Selasa 31 Agustus 2021.

80 persen masyarakat Kabupaten Batanghari merupakan petani. Namun produksi hasil pertanian di daerah itu belum maksimal karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengolah lahan pertanian. Sebab sebagian besar infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Batanghari kurang memadai.

Terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap ektivitas perekonomian masyarakat.

Dijelaskan Fadhil Arief, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 di rancang menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dengan merujuk RPJMN. Dalam RPJMD tersebut, salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Batanghari adalah memperbaiki sektor hulu pertanian di Batanghari.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan infrastruktur dasar penunjang pertanian dan melakukan pendampingan terhadap petani melalui penyuluh pertanian.

“Untuk melakukan pendampingan terhadap petani Pemerintah Daerah menghadirkan penyuluh tangguh, penyuluh pertanian ini akan mendapingi petani meningkatkan hasil produksi pertanian,” Tambah Fadhil Arief.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk peningkatan sektor hulu pertanian, kemudian sektor perdagangan dan jasa.

Selain itu pemerintah daerah itu akan memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Melalui kredit perbankan tersebut diharapkan petani dapat mengembangkan dan membangkitkan usaha pertaniannya.

Jika sektor hulu pertanian tersebut telah di perbaiki maka langkah selanjutnya yang dilakukan yakni memperbaiki sektor hilir produksi pertanian.

Pemerintah Kabupaten Batanghari telah merancang program hilirisasi produksi pertanian dengan meningkatkan nilai jual produk pertanian. Upaya peningkatan nilai jual produk pertanian tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah hasil produksi pertanian.

Sebagai salah satu contoh, produksi padi dari gabah yang di olah menjadi beras, selanjutnya beras di oleh menjadi kue akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual beras saja. Begitu pula dengan produksi hasil pertanian lainnya.

“Signifikansi dari itu semua yakni mengajak aparatur pemerintah di Batanghari untuk mengidentifikasi masalah dan peluang,” Demikian Fadhil.

Bupati Batanghari M Fadhil Arief menjadi pembicara dalam webiner nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Wali Kota Makasar Moh. Ramdan Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Webinar nasional tersebut mengangkat tema “Pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19”.

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Komitmen Legalkan Pengelolaan 5.600 Sumur Minyak Rakyat

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mencatat terdapat sekitar 5.600 sumur minyak rakyat yang tersebar di sejumlah wilayah di Jambi. Seluruh sumur ini beroperasi di luar pengelolaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan sebagian besar dikelola masyarakat secara mandiri.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melegalkan pengelolaan sumur-sumur tersebut melalui payung hukum resmi guna menghindari risiko dan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Sumur-sumur rakyat di Jambi ke depan akan dilegalkan untuk kepentingan bersama,” kata Gubernur Al Haris saat pertemuan di Kantor Gubernur Jambi, Senin, 7 Juli 2025.

Ia menjelaskan, praktik pengeboran ilegal selama ini menimbulkan sejumlah risiko seperti pencemaran lingkungan, kebakaran, ledakan, dan kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan korban jiwa.

Legalitas ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Dalam implementasinya, pengelolaan sumur akan melibatkan koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun tiga daerah dengan jumlah sumur rakyat terbanyak adalah Kabupaten Muarojambi, Batanghari, dan Sarolangun. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data awal jumlah sumur sebagai dasar pengelolaan.

Saat ini, potensi pendapatan dari sumur-sumur tersebut belum bisa dihitung secara pasti karena masih dalam proses pendataan.

“Jika potensi ini bisa kita kelola optimal, tentu Dana Bagi Hasil (DBH) migas kita akan bertambah. Tahun ini saja, DBH migas Jambi mencapai Rp 160 miliar,” ujar Al Haris.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Jambi Antusias Sambut Keberhasilan Tim Muda SSB JTC Raih Juara 3 Ajang U-11

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Sekolah Sepak Bola (SSB) Jambi Town Soccer (JTC) berhasil meraih juara 3 dalam ajang Liga Anak Indonesia U-11 yang digelar di Lapangan Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta, pada 1–4 Juli 2025.

Keberhasilan tim muda asal Jambi ini disambut antusias oleh Gubernur Jambi, Al Haris, yang secara langsung menerima para pemain dan pelatih di Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 7 Juli 2025 pagi.

“Ini kebanggaan bagi kita. Anak-anak Jambi terbukti memiliki bakat dan potensi besar di dunia sepak bola. Pemprov Jambi mendukung penuh pengembangan olahraga, termasuk dengan membangun Stadion Swarna Bhumi di Pijoan,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur menilai prestasi SSB JTC menjadi bukti bahwa pembinaan usia dini sangat penting dalam mencetak bibit unggul sepak bola nasional.

SSB JTC sebelumnya menjuarai kompetisi tingkat Provinsi Jambi dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebelum lolos ke tingkat nasional. Di Jakarta, tim asuhan pelatih Antoni harus bersaing dengan tim-tim dari berbagai daerah dan berhasil finis di posisi ketiga.

“Perjalanan ini tidak mudah. Kami melalui tahapan mulai dari tingkat provinsi hingga Sumbagsel. Di Jakarta, kami mewakili Sumbagsel dan berhasil masuk tiga besar nasional,” kata Antoni.

Manager SSB JTC, Wiliems, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur.

“Kami sangat senang disambut langsung oleh Gubernur. Harapannya, ke depan anak-anak mendapatkan fasilitas latihan yang lebih memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Raih WTP Ke-13 Berturut-turut Dari BPK RI

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kali berturut-turut yang diraih oleh Pemprov Jambi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD, Jumat, 4 Juli 2025.

Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Jambi atas kerja audit yang dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk pengakuan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai prinsip akuntansi pemerintah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jambi beserta tim auditor. Pemeriksaan ini kami maknai sebagai evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.

“Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Gubernur juga menginstruksikan Inspektur Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti semua rekomendasi BPK serta melakukan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat catatan. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan temuan-temuan audit yang berulang.

“Temuan harus segera ditindaklanjuti. Saya minta dilakukan identifikasi terhadap temuan berulang agar tidak terjadi kembali, serta segera diselesaikan untuk mencegah potensi kerugian daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat menyampaikan bahwa pemberian opini WTP tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas LKPD serta tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit sebelumnya.

“Capaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali secara berturut-turut,” kata Widhi.

Ia menambahkan bahwa setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pemprov Jambi memiliki waktu 60 hari untuk menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP dari Widhi Widayat kepada Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, para pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs