DETAIL.ID, Surabaya – Sebagai langkah konkret dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Jember, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5 menyalurkan total bantuan senilai Rp30,43 miliar.

Dana tersebut dialokasikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bantuan non-TJSL, serta penyaluran pinjaman modal usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja operasional perusahaan.

Berdasarkan data penyaluran dari tahun 2021 hingga akhir 2025, porsi terbesar bantuan dialokasikan untuk sektor permodalan peternakan.

Perusahaan telah mengucurkan pinjaman lunak sebesar Rp28,17 miliar dengan skema bunga ringan 3% per tahun yang menyasar 2.818 peternak sapi dan kambing di wilayah Jember.

Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi peternak lokal melalui dukungan modal kerja yang terjangkau.

Selain sektor permodalan, PTPN I Regional 5 juga menyalurkan dana sebesar Rp2,26 miliar untuk berbagai inisiatif sosial.

Fokus utama penyaluran ini berada pada sektor sosial ekonomi dengan nilai Rp1,65 miliar atau sekitar 72,83% dari total bantuan TJSL.

Alokasi tersebut digunakan untuk program unggulan seperti pembangunan infrastruktur senilai Rp519,06 juta, bedah rumah Rp384,48 juta, dan penanganan stunting sebesar Rp109,65 juta.

Perusahaan juga turut berkontribusi di bidang pendidikan sebesar Rp274 juta dan lingkungan senilai Rp25 juta.

Region Head PTPN I Regional 5, Subagiyo, menegaskan bahwa peran aktif perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial berkelanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional bisnis mereka.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat di wilayah perkebunan menjadi tanggung jawab yang harus diemban secara bersama-sama.

“PTPN I Regional 5 terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan tanggung jawab sosial. Kami meyakini bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila didukung kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Subagiyo dalam keterangannya.

Subagiyo juga menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan perusahaan bertujuan menciptakan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat.

Dengan bantuan yang terarah, diharapkan masyarakat mampu berkembang menjadi entitas ekonomi yang mandiri.

“Perusahaan hadir melalui program-program yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.

DETAIL.ID, Jember – Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengimplementasikan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Jumat bagi pegawai ASN yang mengemban tugas dukungan manajemen dan administratif.

Langkah strategis ini mulai dijalankan pada Jumat, 10 April 2026 sebagai respons atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan energi dan perlindungan lingkungan.

Namun, ia memberikan jaminan penuh bahwa masyarakat tetap bisa mengakses layanan keimigrasian secara normal.

Petugas di Kantor Imigrasi, bandara internasional, pelabuhan, hingga pos lintas batas negara tetap disiagakan di lokasi kerja masing-masing untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.

“Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa,” ucap Hendarsam.

Untuk menjamin kualitas kerja, setiap atasan langsung diwajibkan melakukan pemantauan ketat terhadap produktivitas pegawai yang bekerja secara daring.

Hendarsam memberikan instruksi khusus kepada seluruh pimpinan kantor wilayah dan kantor imigrasi di Indonesia untuk memastikan bahwa efisiensi jam kerja ini tidak mengurangi kecepatan dan transparansi layanan di lapangan.

“Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” tuturnya.

DETAIL.ID, Pasuruan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna II dengan agenda penyampaian rekomendasi komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu siang, 8 April 2026.

Rekomendasi yang disusun oleh Komisi DPRD merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sebelumnya. Catatan dan masukan dari legislatif akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk ditindaklanjuti.

Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori secara resmi menerima poin-poin rekomendasi yang disusun oleh para anggota legislatif. Dalam sambutannya, Gus Shobih sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Pasuruan karena masukan dari komisi-komisi akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2025. Rekomendasi yang diberikan akan menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” katanya.

Gus Shobih juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan berkomitmen untuk menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera melakukan pembenahan di tahun ini,

“Kami juga akan menyampaikan rekomendasi dari DPRD ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja,” tuturnya.

Penyerahan rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan pembangunan di Kabupaten Pasuruan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta target-target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

“Dalam kesempatan ini kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik dan semoga Allah SWT meridhoi langkah dan ikhtiar kita dalam membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan,” ucapnya.

Reporter: Tina