PERKARA
Muhklis: Inspektorat Deadline Pengembalian Penyelewengan DD Awin

DETAIL.ID, Batanghari – Inspektur daerah Batanghari, Jambi, Mukhlis memberi deadline pengembalian dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Awin, Kecamatan Pemayung tahun 2019 dan 2020.
“Ada permintaan dari Polres Batanghari menyerahkan ke APIP [Aparat Pengawas Internal Pemerintah] masalah Desa Awin, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari,” ujarnya dikonfirmasi detail, Jumat 10 September 2021.
Menurut dia DD Awin tahun 2019 juga bermasalah berdasarkan hasil temuan Inspektorat Batanghari sebesar Rp 291 juta. Kemudian pada 2020 ada masalah lagi pembangunan sumur bor sebanyak 20 unit.
“Temuan Inspektorat Batanghari Rp 127 juta di tambah pajak Rp 44 juta. Kemudian tambah lagi setoran yang di tipu Rp 90 juta. Jadi total temuan Inspektorat Batanghari tahun 2020 sebesar Rp 351 juta,” ucapnya.
Mukhlis berkata pada 30 Agustus 2021 ada pembayaran dari Hari selaku PTK sumur bor sebesar Rp 96 juta di tambah pajak Rp 20 juta dan Pj Kades membantu Rp 10 juta serta Sekdes membantu Rp 5 juta.
“Jadi temuan yang belum di bayar sebesar Rp 140 juta dari total keseluruhan temuan sebesar Rp 351 juta. Jatuh tempo pembayaran temuan berkisar tanggal 16-17 September 2021,” katanya.
Inspektorat ada toleransi karena sudah ada niat perangkat Desa Awin mengansur dugaan penyelewengan. Bendahara desa bernama Sowi berjanji akan menjual tanah, mudah-mudahan selesai pekan depan.
“Harapan saya begitu, karena dia duitnya sudah cair di bank. Kalau tidak dibayarkan, Sowi sendiri nanti yang saya limpahkan ke Polres Batanghari. Sowi merupakan Bendahara. Ia yang mengelola duit itu,” ujarnya.
DD Awin tahun 2019 digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton. Cuma hasil temuan Inspektorat atas pembangunan jalan itu, kata Muhklis sebesar Rp 291 juta. Celakanya, temuan tersebut dibayarkan menggunakan DD Awin tahun 2020.
“Makanya jadi temuan kami lagi, ditambah lagi dengan temuan sumur bor 20 unit tahun 2020 sebesar Rp 127 juta,” katanya.
Editor: Ardian Faisal
PERKARA
Nakhoda Tugboat Equator V Jadi Tersangka Usai Tongkang Tabrak Fender Jembatan Gentala Arasy

DETAIL.ID, Jambi – Nakhoda kapal tugboat TB Equator V ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tabrakan tongkang bermuatan batu bara dengan tiang fender Jembatan Gentala Arasy.
Penetapan ini diumumkan Direktorat Polairud Polda Jambi setelah penyelidikan di lokasi kejadian.
“Sudah ada penetapan tersangka, nakhoda,” ujar Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, AKBP Ade Chandra pada Senin, 12 Mei 2025.
Kepolisian juga menyita kapal tugboat dan tongkang yang masih bermuatan batu bara sebagai barang bukti.
“Barang bukti (tongkang) diamankan,” katanya.
Sebelumnya, insiden terjadi pada Kamis 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.55 WIB saat kapal TB Equator V menarik tongkang Mega Trans II dari arah Mersam menuju hilir Sungai Batanghari.
Tugboat TB Equator V diketahui milik PT Rimba Megah Armada, sementara tongkang Mega Trans II milik PT Bangun Energi Indonesia.
Sementara kapal dikemudikan oleh nakhoda perempuan, Nur Kholifah Dirmayanti dengan pandu Safari Ramadhan. Kapal juga mendapat bantuan dari tugboat TB Sumber IV dalam pelayaran tersebut.
Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo menyebutkan cuaca ekstrem diduga menjadi penyebab tertabraknya fender jembatan Gentala oleh tongkang batu bara yang ditarik tugboat TB Equator V.
“Hujan lebat dan angin kencang, pandangan terganggu dan tongkang tidak sempat bermanuver hingga akhirnya menabrak tiang fender jembatan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Polda Jambi Dalami Dugaan Penggunaan Gelar Akademik dan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Muarojambi

DETAIL.ID, Jambi – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi terus mendalami dugaan penggunaan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu yang diduga digunakan oleh Bustomi, anggota DPRD Kabupaten Muarojambi.
Dugaan tersebut mencuat berdasarkan laporan Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, yang menyebut bahwa Bustomi diduga menggunakan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muarojambi untuk periode 2024–2029.
Hadi Prabowo menjelaskan bahwa Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 8 Mei 2025, yang menyatakan bahwa penyidik telah memanggil dan memeriksa Bustomi.
“Kami meminta kepada penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan tetap mengedepankan profesionalitas serta transparansi dalam upaya penegakan hukum,” ujar Hadi Prabowo pada Sabtu lalu, 9 Mei 2025.
Dalam kasus ini, Bowo juga mengungkap bahwa setidaknya terdapat 9 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Tongkang Batu Bara Tabrak Jembatan Gentala Arasy, Ditpolairud Lakukan Penyelidikan

DETAIL.ID, Jambi – Kapal tongkang batu bara BG MEGA TRANS II menabrak tiang pelindung Jembatan Gentala Arasy pada Kamis kemarin, 8 Mei 2025 sekitar pukul 14.55 WIB. Insiden ini terjadi saat kapal melintasi Sungai Batanghari di tengah hujan lebat dan angin kencang.
Tongkang yang menarik muatan batu bara itu dikawal oleh Tug Boat EQUATOR V dan didampingi Tb SUMBER IV dalam pelayaran dari Jetty Mersam. Nahkoda kapal diketahui bernama Nur Kholifah Dirmayanti, didampingi Pandu Safari Ramadhan.
Menurut keterangan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, AKBP Ade Chandra, cuaca buruk mengganggu jarak pandang dan kendali kapal hingga menabrak bagian pelindung jembatan (fender).
“Tiang utama tidak terdampak, jembatan masih aman dilalui,” ujar AKBP Ade pada Jumat, 9 Mei 2025.
Berdasarkan keterangan polisi, kapal tersebut dimiliki oleh PT Bangun Energi Indonesia dan dioperasikan oleh PT Rimba Megah Armada dari Pontianak.
Polda Jambi kini tengah memeriksa kru kapal, termasuk nahkoda, chief officer, dan kepala kamar mesin (KKM). Pihak kepolisian juga tak menutup kemungkinan untuk memanggil dan memintai keterangan dari pemilik kapal.
Reporter: Juan Ambarita