DAERAH
Inspektorat Batanghari Sosialisasi Aplikasi WBS, Mukhlis: Peringatan Dini Pencegahan Korupsi
DETAIL.ID, Batanghari – Inspektorat Batanghari, Jambi, tak lagi menerima dan menanggapi ‘Surat Kaleng’ seputar laporan dugaan korupsi dalam lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) pimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Bakhtiar.
“Inspektorat telah mempunyai aplikasi canggih, namanya Whistle Blowing System (WBS). Aplikasi ini merupakan peringatan dini pencegahan korupsi,” kata Inspektur Daerah, Mukhlis, Jumat 29 Oktober 2021.
Biasanya pengaduan masyarakat sebelum adanya aplikasi WBS, cuma selembar kertas tanpa ada alat bukti. Tujuan pembuatan aplikasi WBS guna membimbing masyarakat melaporkan dengan tiga alat bukti melalui saluran aplikasi http://wbs.batangharikab.go.id produk Dinas Kominfo Batanghari.
“Kemarin kita sudah lakukan sosialisasi aplikasi WBS kepada seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Koordinator Kabupaten), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Koordinator Kecamatan Muara Bulian dan Mersam),” ujarnya.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kata Mukhlis, setiap laporan harus ada alat bukti yang cukup beserta identitas lengkap pelapor.
“Kalau dulu ‘surat kaleng’ kita tanggapi, semestinya masuk tong sampah itu kalau menurut PP Nomor 12 Tahun 2017. Kita minta tolong juga media sebarluaskan informasi WBS ini,” ucapnya.
Saluran pengaduan telah tersedia dalam website WBS, diantaranya kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan pelanggaran lainnya yang langsung terkoneksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Identitas dan keamanan pelapor sangat terjamin oleh Inspektorat Batanghari dan KPK. Kalau mengacu dengan KPK, pelapor dapat reward sebesar Rp 200 juta, tapi Pemkab Batanghari belum bisa memberikan reward seperti KPK,” katanya.
Inspektorat belum menerima laporan korupsi maupun gratifikasi sejak dimulainya sosialisasi WBS. Seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari, kata Mukhlis, akan mendapatkan sosialisasi WBS awal Desember 2021.
“Potensi korupsi paling mendominasi di bidang infrastruktur, terutama infrastruktur desa-desa. Karena 60% dana desa digunakan untuk infrastruktur dan 40% pemberdayaan. Peluang kemungkinan korupsi cukup ada, seperti pembangunan jalan, gorong-gorong dan sebagainya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Amir Hamzah mengatakan, sistem pelaporan WBS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan meng-upload Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya agar identitas pelapor menjadi jelas. Bagi pelapor tanpa mengisi NIK, sistem langsung akan menolak.
“Identitas pelapor cuma diketahui pihak Inspektorat. Website WBS yang di buat Dinas Kominfo Batanghari sudah terkunci bagi pelapor abal-abal. Intinya pelapor harus bertanggung jawab dengan apa yang dilaporkan,” katanya.
Mantan jurnalis media cetak ini berujar, jika identitas pelapor bocor ke publik, maka pihak bertanggung jawab adalah super admin yang merupakan pegawai Inspektorat Batanghari. Ia telah minta surat dari Inspektorat perihal permintaan super admin.
“Sehingga kewenangan kami sudah habis dan menjadi kewenangan Inspektorat. Super admin website WBS cuma seorang diri, tidak boleh banyak super admin. Super admin menerima SK tekenan Inspektur Daerah. Sebab tanpa SK berarti ilegal,” ucapnya.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Dana Bencana Kurang, Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan TKD 2026
DETAIL.ID, Sumatera Barat— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis, 4 Desember 2025.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.
Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah, yakni :
- 1.018 rumah rusak berat,
- 1.787 rumah rusak sedang,
- 317 unit rumah hilang,
- 94 jembatan rusak, serta
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” katanya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.
“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Rinciannya sebagai berikut:
- Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
- Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
- Kab. Agam: Rp166.044.192.000
- Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
- Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
- Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
- Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
- Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
- Kab. Solok: Rp144.833.128.000
- Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
- Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
- Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
- Kota Padang: Rp371.919.111.000
- Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
- Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
- Kota Solok: Rp108.828.013.000
- Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
- Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
- Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
- Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000
Reporter: Diona
DAERAH
Lapas Suliki Beri Bantuan Warga Kecamatan Gunuang Omeh yang Terkena Dampak Bencana
DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Jorong Aia Angek, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kamis, 4 Desember 2025. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pemulihan kondisi warga pasca bencana yang melanda beberapa waktu lalu.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi, yang hadir bersama pejabat struktural serta jajaran pegawai. Kehadiran ini tidak hanya membawa bantuan berupa kebutuhan pokok, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.
Kegiatan ini disambut hangat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi yang turut didampingi oleh Wali Jorong Aia Angek. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pihak Lapas Kelas III Suliki. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang tengah berusaha memulihkan kehidupan sehari-hari.
Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan tentunya menjadi sebuah momentum untuk mempererat hubungan antara Lapas Kelas III Suliki dengan masyarakat sekitar. Kehadiran jajaran pegawai dalam penyerahan bantuan mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.
Diharapkan melalui bantuan sosial ini, kebutuhan warga dapat sedikit terbantu dan perekonomian masyarakat dapat kembali pulih. Lapas Kelas III Suliki berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang bermanfaat, sehingga keberadaan lembaga tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
Reporter: Diona
DAERAH
Wujud Solidaritas, Pesantren Kauman Bantu Santri Selaras Air yang Terdampak Bencana Galodo
DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang melalui Kantor Layanan (KL) Lazismu Pontren Kauman menyalurkan bantuan bagi dua orang santri Pesantren Kauman yang berasal dari Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang terdampak musibah banjir bandang atau galodo pada Kamis, 27 November 2025 lalu.
Kedua santri tersebut, Franditia Excel dan Yosza Mariana merupakan warga Selaras Air Timur, Kecamatan Palembayan yang rumahnya terdampak galodo. Kondisi ekonomi keluarga mereka ikut terganggu lantaran orang tua bekerja secara serabutan di kampung. Sementara kedua santri tetap harus melanjutkan pendidikan di Padang Panjang.
Franditia Excel, saat ini duduk di kelas XII Internasional Timur Tengah (ITT) dan merupakan santri penghafal Al Quran, berdasrakan keterangan dari Excel, rumah tidak kena musibah galodo, namun disekitar rumahnya kena galodo, dan mungkin inilah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada satri penghafal Al Qur’an. Saat ini Franditia Excel sudah mempunyai hafalan tahfiz 5 juz, dan bercita-cita melanjutkan pendidikan ke timur tengah.
Sementera Yosza Mariana merupakan santri kelas XII Sains Tech, bercita-cita melanjutkan Pendidikan ke Jerman, Rumahnya ikut terdampak bencana galodo, sementara orang tuanya merupakan petani, Yosza saat ini sudah mempunyai hafalan Tahfiz Al Quran 4 juz, dan keluarganya saati ini masih berada di pengungsian.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Mudir Pondok Pontren Kauman Muhammadiyah, Dr. Derliana, MA, pada Rabu, 3 Desember 2025 di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Masing-masing santri mendapat bantuan berupa biaya pendidikan untuk dua bulan ke depan (Desember-Januari) serta uang jajan sebesar Rp. 250.000 per orang.
Dr. Derliana berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban orang tua para santri yang tengah diuji dengan musibah ini. Ia juga berpesan agar kedua santri tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan.
“Mereka sedang menghadapi dua ujian sekaligus, ujian sekolah dan ujian musibah. Semoga Allah memberi kekuatan dan ketabahan bagi mereka,” ujarnya.
Momen penyerahan bantuan berlangsung penuh haru. Yosza menerima bantuan tersebut dengan deraian air mata, dan pelukan hangat dari Dr. Derliana makin menambah suasana emosional.
Penyerahan bantuan ini turut didampingi oleh para Wakil Mudir, Sekretaris dan Ketua KL Lazismu Pontren Kauman, Insan Adha Hasibuan. Pihak pesantren menegaskan komitmennya untuk membantu santri yang terdampak bencana serta mengajak seluruh guru dan santri untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai musibah yang terjadi.
Reporter: Diona

