PERISTIWA
Terganggu dengan Aksi LSM Mappan, Kasatker PJN 1: Biarkan PT Nindya Karya Fokus pada Pekerjaannya
detail.id/, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (DPP LSM Mappan) gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi , di jalan Jendral Sudirman, Tehok, Kota Jambi pada Jum’at, 10 September 2021.
Kedatangan sejumlah aktivis untuk menyuarakan aspirasi terkait adanya dugaan penyimpangan dari beberapa item pekerjaan, salah satunya ialah penggunaan material batu kubikal yang diduga tidak sesuai spesifikasi pada paket pekerjaan preservasi Jalan Batanghari II – Zona V senilai Rp 133,3 Milyar, yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020, dan dikerjakan oleh PT Nindiya Karya. Selanjutnya, satu Paket Kegiatan yaitu Zona V – Muara Sabak, dengan Nilai Rp 129,5 Milyar yang dikerjakan oleh PT. Yasa Patria Perkasa.
Hadi Prabowo, selaku Sekjen DPP LSM MAPPAN mengatakan dalam keterangan rilisnya, Kementerian PUPR lewat Dirjen Bina Marga telah mengalokasian anggaran untuk 2 proyek multi years, yang menjadi tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional IV Jambi dengan total mencapai Rp 262 Milyar.
Nilai fantastis dan bukan main besarnya, seharusnya pihak rekanan harus mengerjakan nya secara benar tanpa harus melakukan kecurangan, apa lagi sekelas PT Nindya Karya. Bukankah itu perusahaan milik BUMN, yang notabene perusahaan jasa kontruksi plat merah.
“Perlu saya sampaikan bahwasannya berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan terdapat dugaan penggunaan material batu kubikal yang tak sesuai dokumen dalam proyek multiyears tersebut. Saya berharap pihak BPJN IV membenahi hal tersebut agar tidak menjadi temuan penyimpangan,” katanya kepada detail pada Jumat, 10 September 2021
Hadi memiliki argumen soal ini. Menurutnya, dalam dokumen lelang, batu kubikal mesti didatangkan dari Merak, namun hasil temuannya, material batu kubikal justru hanya didatangkan dari daerah yang terdekat dengan lokasi proyek yaitu Merlung, Tanjungjabung Barat. “Apakah karena ada kelebihan harga yang bisa markup dan kalian bagi-bagi,” ungkap Hadi bertanya-tanya.
Di sela orasinya, Hadi Prabowo dan dua orang perwakilan pendemo diperkenan untuk bertemu secara langsung dengan Edy yang saat ini menjabat sebagai Kasatker PJN I Jambi.
“Terima kasih, karena sudah menyampaikan aspirasi untuk menjadi bahan evaluasi dan pembenahan,” kata Edy ketika menyambut perwakilan DPP LSM Mappan.
Akan tetapi dirinya juga membantah bahwa material batu yang digunakan oleh PT Nindiya Karya dan PT Yasa Patri Perkasa tidak sesuai spek. Ia menyebut bahwa material sudah memenuhi standar dan sesuai spesifikasi, serta telah melalui hasil uji laboratorium.
“Terkait penggunan batu kubikal tersebut tidak serta merta harus didatangkan dari Merak, karena batu Jambi juga banyak. Asalkan batu tersebut memenuhi standar dan hasil labornya sesuai dengan spesifikasi,” ujar Edi.
Dalam kesempatan tersebut ia juga menyempertanyakan maksut dan niat DPP LSM Mappan, “Jangan sampai terselip niat yang tidak baik, dan ada kepentiangan lain. Kalau untuk evaluasi dan mengingatkan saya sangat berterimakasih,” sebutnya.
Edy juga meminta dokumentasi dan data lapangan, di mana titik lokasinya dan minta ditunjukkan bukti – bukti apa yang menjadi temuan. Dirinya juga mengatakan bahwa perihal tersebut akan kita bahas dengan pihak rekanan, agar pihak rekanan menunjukkan data hasil uji labor batu kubikal tersebut.
“Saya juga ingin suatu saat kita bisa turun ke lapangan secara bersama – sama untuk melihat pekerjaan tersebut, untuk sekarang biarkan dulu pihak rekanan fokus bekerja biar mereka tidak terganggu, karena kami dikejar dengan progress,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Hadi Prabowo mengatakan kepada Edy bahwa niatnya hanya semata-mata untuk pembangunan Jambi yang lebih baik dan murni untuk mengingatkan. Tidak ada maksud dan tujuan lain, “Perlu bapak ketahui, jauh sebelum saya melalukan aksi di sini beberapa kali hal ini juga sudah saya suarakan di Kementerian PUPR dan Dirjen Binamarga,” katanya tegas.
Hadi menyebut, jika memang ingin mengajak DPP LSM Mappan turun ke lokasi maka senang hati akan ditunjukkan semua di mana titik – titik yang menjadi temuan, dan diduga kuat terdapat penyimpangan seperti yang telah ia sampaikan.
DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, Kamis 12 Februari 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, serta telepon genggam yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.
Sekitar pukul 17.30 WIB, seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kejati Jambi untuk dianalisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum. Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wiyaya membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
”Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly, Kamis malam 11 Februari 2026.
Menurut Noly, hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik untuk menentukan relevansinya dalam proses pembuktian.
Kejati Jambi menegaskan komitmennya menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut secara profesional dan objektif. Penyidik juga mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)
PERISTIWA
Keberadaan TUKS PT SAS Jadi Pembahasan di RDP Kota Jambi, Dewan Tolak Aktivitas Pertambangan di Areal Pertanian
DETAIL.ID, Jambi – Polemik keberadaan TUKS PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Kenali, Telanaipura bergulir di DPRD Kota Jambi. Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Jambi menggelar RDP terkait klasifikasi perizinannya pada Selasa kemarin, 10 Februari 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruq menyampaikan bahwa polemik stockpile batu bara PT SAS di kawasan Aur Kenali menjadi perhatian serius karena tuntutan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan tersebut.
”Inti pertemuan hari ini adalah mengakomodir permintaan masyarakat terdampak. Ada empat rekomendasi yang diminta dan sudah kami janjikan akan kami komunikasikan dengan Pemerintah Kota,” kata Umar Faruq.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi, Joni Ismed menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada perizinan PT SAS yang disebut berizin pertanian, bukan untuk aktivitas stockpile batu bara.
”Kalau izinnya pertanian, maka laksanakan sesuai izin. Kalau untuk stok ketahanan pangan silakan, tapi kalau batu bara kami tolak karena dampaknya luar biasa. Kota Jambi bukan daerah tambang. Jangan jadikan Kota Jambi sebagai stockpile batu bara karena tidak ada untungnya bagi rakyat,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut.
Dia juga menekankan bahwa DPRD Kota Jambi bakal terus berkoordinasi dengan Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, hingga pemerintah pusat. Bahkan DPRD meminta Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut.
”Kami minta Gubernur menyurati Presiden RI dan juga meminta KPK memeriksa seluruh perizinan ini. Mungkin ada indikasi lain dalam regulasinya. Ada sekitar 40 ribu masyarakat terdampak, termasuk dua kampus besar, UNJA dan UIN STS, yang harus dilindungi,” katanya.
DPRD juga berencana menyurati Presiden RI, kementerian terkait, dan DPR RI agar izin tersebut ditinjau ulang, bahkan bila perlu dibatalkan secepatnya.
Sementara itu, Erven warga terdampak, meminta DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan stockpile tidak sesuai dengan RTRW Kota Jambi. Ia juga meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan karena masih adanya aktivitas yang diklaim sebagai program CSR.
Suprapto menambahkan, aktivitas seperti pemasangan lampu yang diklaim sebagai CSR PT SAS tetap berjalan. Padahal, menurutnya, sebelumnya Gubernur telah menginstruksikan penghentian seluruh aktivitas fisik dan nonfisik hingga proses peninjauan ulang selesai.
”Dengan adanya penanaman pohon dan pemasangan lampu jalan yang diklaim CSR, itu jelas mengangkangi instruksi Gubernur untuk menghentikan aktivitas sampai adu data selesai,” ujarnya.
DPRD Kota Jambi secara tegas menolak keberadaan stockpile batu bara tersebut karena dinilai melanggar aturan tata ruang (RTRW) dan mengancam lingkungan di kawasan permukiman.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Baru Dirazia, PETI di Padang Kelapo Kata Warga Sudah Operasi Lagi, Kapolres Bilang Bakal Ditindaklanjuti
DETAIL.ID, Batanghari – Baru hitungan hari Polres Batanghari menggelar razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Kini aktivitas PETI di daerah itu disebut-sebut sudah kembali beroperasi, Kamis 5 Februari 2026.
Informasi setoran senilai Rp500 ribu per Mesin tiap pekan pun mengemuka. Para ‘pemain’ PETI disana diduga menyetorkan duit-duit pelicin tersebut pada pada sosok berinisial YN agar aktivitas PETI nya bisa kembali beroperasi.
”Ini kami pantau langsung, mesin udah hidup lagi,” ujar Melati, nama samaran.
Berdasarkan rekaman video yang beredar, lokasi PETI tampak telah digenangi air, diduga berasal dari anak sungai di sekitar area yang dibendung oleh para pelaku PETI.
Soal ini, Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengaku bakal menindaklannuti informasi yang beredar.
”Siap, akan kita tindak lanjuti,” kata Kapolres.
Sebelumnya, razia PETI di Desa Padang Kelapo pada Sabtu 31 Januari 2026 diduga sudah bocor dari awal. Tak ada pelaku PETI yang berhasil ditangkap, aktivitas PETI sudah kosong saat Tim Tipidter Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Maro Sebo Ulu berkunjung ke lokasi.
Dalam razia tersebut, Polisi membakar 10 alat tambang berupa dompeng yang ditemukan berada di area perkebunan kelapa sawit milik warga. (*)
Sekretariat DPRD Merangin Digeledah Kejati Jambi, Sejumlah Barang Bukti Disita
Penasehat Hukum Thawaf Aly Nilai ‘Mens Rea’ Tak Terbukti, Keterangan Saksi-Saksi JPU Disebut Tidak Berkesesuaian
Kepala dan Bendahara Puskesmas Kebun IX Ditahan, Kuasa Hukum Minta Seluruh Puskesmas di Muarojambi Juga Diperiksa
FKIK UNJA Resmi Luncurkan 3 Prodi Dokter Spesialis, Tonggak Baru Layanan Kesehatan Jambi
Yayasan Dituding ‘Mark Up’, Begini Lho Kejadian Sebenarnya Soal Setop Operasi Sejumlah Dapur SPPG di Tanjabtim
Macan Raung Melaju ke Semifinal, Pemkab Jember Bidik Trofi Piala Gubernur Jatim
Canangkan Zona Integritas, Kantor Imigrasi Jember Perkuat Komitmen Raih WBBM
Wagub Abdullah Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi
Sampaikan Terkait Kondisi Jalan, Komisi III DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Komisi V DPR RI
Bahas Penguatan Perpustakaan, Komisi I DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Perpustakaan Nasional
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
