ADVERTORIAL
Al Haris: Tata Kelola Baznas Yang Baik Dapat Membantu Mengentaskan Kemiskinan
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos, M.H., mengemukakan, tata kelola peningkatan pengurus Baznas harus aktif, inovatif, kreatif dan benar, akan dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi.
Demikian disampaikan, saat Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Jambi 2021 serta Launching Sedekah, Dua Puluh Ribu Sebulan (Durian), menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat, bertempat di Hotel BW Luxury Jambi pada Rabu 27 Oktober 2021.
Turut hadir pada kesempatan ini, ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor, Achmad, MA, Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani, Wali Kota Jambi H. Sy Fasha, Ketua MUI Provinsi Jambi Kadri Hasan, pengurus Baznas Provinsi Jambi dan pengurus Baznas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
Dalam sambutannya Gubernur Al Haris mengatakan, Baznas di Provinsi Jambi ini belum begitu lama, tetapi semangat pengurus dan pelaku penggerak Baznas sangat luar biasa, ”Saya apresiasi pengurus Baznas Provinsi Jambi, disini kita laporkan juga, dalam pengurusan Baznas, kalau pemimpinnya tidak tegas dalam pengurusan Baznas tidak akan jalan, kita harus cari dukungan Gubernur, Bupati/ Walikota, kalau ini sudah mendukung Insya Allah mudah mudahan bisa berjalan, kita cukup memberi himbauan kepada seluruh pegawai yang ada, karena saya sudah laksanakan di Kabupaten Merangin,” kata Al Haris
”Saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tujuan pengelolaan zakat sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, lanjut Al Haris
Dengan keberadaan BAZNAS, Gubernur, menilai merupakan salah satu dari konsep pembangunan sosial, dalam mengantispasi berbagai permasalahan sosial, terutama masalah kemiskinan. ” Alhamdulillah salah satu terobosan kita tentunya dilakukan melalui Baznas ini, melalui berbagai upaya dan strategi dalam membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah,” ujarnya
”Saya sangat mendukung diadakannya Rakor ini, sebagai upaya menghasilkan sebuah mekanisme untuk meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan,” sambung Gubernur
Disamping itu, melalui Lembaga BAZNAS ini dapat mengingatkan kita juga bahwa zakat itu bukan hanya zakat yang wajib saja, namun kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing untuk membantu orang lain yang masih banyak membutuhkan uluran tangan kita dengan berzakat, berinfaq dan bersadaqoh melalui BAZNAS.
Dikatakan, Al Haris, Dana yang ada pada Pemerintah Daerah, APBD sudah tidak cukup lagi untuk membantu orang orang miskin, kalau tidak di bantu oleh dana lain, seperti dana Baznas, Kepala Daerah sekarang ini harus pandai mensiasati mencari dana, untuk bantuan sosial, dengan di kelola Baznas dengan baik, ” Dengan adanya Baznas kita bisa berkerja sama untuk membantu bagi keluarga miskin dan Bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan lainnya. Inilah salah satu yang dapat dikolaborasikan dengan tujuan kita yang mulia untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Dan saya yakin, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi juga punya program-program yang dapat disinergikan termasuk melibatkan kolaborasi bersama BUMN dan BUMD ataupun Private Sector di Provinsi Jambi. Insya Allah.” Kata Al Haris
Sementara itu Ketau Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor, Achmad, MA, menyampaikan, dengan diselenggarkan Rakor di Provinsi Jambi ada dua hal yang membuka sejarah bagi Baznas yaitu berkibarnya 1.500 bendera Baznas sepanjang jalan protokol, ini bisa menjadi percontohan Nasional di Kota Jambi, ini suatu sejarah baru, karena masih banyak yang belum mengenal dan mengetahui Baznas itu apa, Partaikah, LSM kah, Baznas adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Struktural mulai dari pusat sampai kebawah sama, di pusat SK nya Presiden dan Provinsi Gubernur terus kebawah Bupati/ Walikota yang mengelola dan membantu menyalurkan sedekah umat. Dan kedua adalah sedekah durian yaitu sedekah dua puluh ribu sebulan.
Ditempat yang sama Ketua Baznas Provinsi Jambi Hasan Basri menyampaikan, Rakor Baznas seluruh indonesia di laksanakan sebenarnya pada bulan Juli 2021 di Jambi, dikarenakan masih mewabahnya corona maka itu kita mundurkan, peserta Rakor 95 orang Rakor menyusun Rencana Kerja Tahunan.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Minta Finalis Gus Ning Jember Fokus Jadi Solusi Bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menerima kunjungan silaturahmi para peserta Gus Ning Jember di ruang audiensi pada Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat tersebut, Muhammad Fawait mengajak para generasi muda untuk berdiskusi santai mengenai peran mereka dalam membangun daerah ke depan.
Kepada para peserta, Gus Fawait berpesan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang autentik.
Menurutnya, rasa percaya diri merupakan modal utama bagi anak muda agar bisa berkarya secara maksimal tanpa harus merasa tertekan oleh standar orang lain.
“Jangan pernah minder ataupun malu menjadi diri sendiri,” ujar Gus Fawait memberikan motivasi.
Ia menitipkan pesan mendalam bahwa gelar atau jabatan yang disandang nantinya harus berbanding lurus dengan dampak sosial yang dihasilkan.
Baginya, tujuan akhir dari setiap gerakan anak muda adalah memberikan nilai tambah dan membantu sesama, bukan sekadar mengejar kesan hebat di mata publik.
“Yang terpenting bukan siapa yang terlihat paling hebat, tetapi siapa yang mampu hadir membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa pengabdian tidak harus dimulai dengan langkah raksasa.
Keikhlasan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, walau dalam skala kecil, justru menjadi bukti nyata kualitas seorang pemuda.
“Sekecil apa pun kontribusi yang diberikan, jika bisa membawa kebaikan untuk masyarakat, itu sudah sangat berharga,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat
DETAIL.ID, Pandeglang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten pada Sabtu, 9 Mei 2026. Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik.
“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan, Rasulullah SAW berdoa agar pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya.
“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron.
Di hadapan seluruh peserta pengajian, Menteri Nusron meminta dukungan doa agar dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
“Saya mohon doa moga-moga saya sebagai (alumni) santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” katanya.
Selain pengajian, dalam acara ini juga berlangsung penyerahan sejumlah sertipikat tanah wakaf, di antaranya untuk Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ. Soefihara. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Sinergi TP PKK dan Posyandu Jember: Kini Layani 6 Bidang SPM hingga Level Desa
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memperkuat integrasi pelayanan dasar masyarakat melalui kolaborasi lintas lembaga antara TP PKK, Tim Posyandu, dan Bunda PAUD.
Langkah strategis ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Selasa, 12 Mei 2026.
Fokus utama dalam agenda ini adalah implementasi Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi ini menandai perluasan fungsi Posyandu yang tidak lagi hanya menangani kesehatan, namun juga mencakup bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kelurahan.
Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, memberikan apresiasi tinggi kepada para penggerak perempuan yang hadir dari seluruh pelosok kabupaten.
Ia menilai peran kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD sangat krusial dalam menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
“Para penggerak PKK, kader Posyandu, dan Bunda PAUD bukan hanya sekadar menjalankan amanah organisasi, tetapi juga menjadi denyut penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat,” ujar Ghyta dalam sambutannya di hadapan para peserta.
Ghyta menjelaskan bahwa perubahan skema Posyandu menuju 6 bidang SPM merupakan upaya untuk menjadikan layanan publik lebih relevan dengan kebutuhan nyata warga.
Ia meminta para kader untuk aktif melakukan validasi data di lapangan, mulai dari kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, hingga identifikasi rumah tidak layak huni agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Ghyta juga mewanti-wanti agar perubahan format pelayanan ini tidak dianggap sebagai hambatan administratif oleh para kader di lapangan.
Sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi untuk memperluas jangkauan manfaat organisasi bagi kesejahteraan keluarga di Jember.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan 6 bidang SPM tidak boleh dipandang sebagai beban baru. Sebaliknya, perubahan tersebut harus dimaknai sebagai afirmasi positif untuk memperluas manfaat Posyandu agar semakin dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Selain penguatan infrastruktur sosial, kegiatan ini juga mempertegas komitmen Pemkab Jember terhadap pendidikan anak usia dini melalui program unggulan satu tahun wajib belajar prasekolah.
Melalui sinergi ini, TP PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi Jember yang sehat dan berdaya saing melalui aksi nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.



