DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) kembali menyuarakan aspirasinya di Kantor DPRD Kota Jambi pada Selasa, 26 Oktober 2021.
Kedatangan mereka untuk menagih janji anggota DPRD Kota Jambi dari PDIP, Junaidi Singarimbun menindaklanjuti temuan LHP BPK RI tahun 2017 atas kelebihan tenaga kontrak yang membebani APBD Kota Jambi Rp 5,8 miliar.
Hadi Prabowo mengatakan dalam orasinya, berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi ditemukan pengangkatan tenaga kontrak (honorer), sebanyak 381 di 5 OPD yang membebani APBD Rp 5,8 miliar.
ArtikelTerkait
Hadi merinci temuan itu terdapat pada Dinas Perhubungan 200 orang dengan nilai kebocoran anggaran sebesar Rp 3,2 miliar, Dinas PUPR 87 orang dengan nilai kebocoran Rp 1,2 miliar, Dinas Pendidikan 10 orang dengan nilai kebocoran Rp 66 juta, Dinas Perdagangan & Perindustrian 73 orang dengan nilai kebocoran Rp 1 miliar, dan Dinas Kesehatan 11 orang dengan nilai kebocoran mencapai Rp 132 juta.
“Kami dari DPP LSM Mappan, sudah pernah menyurati secara resmi 5 OPD terkait untuk mempertanyakan tindak lanjut temuan BPK RI tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban yang kami terima,” kata Hadi.
Di lain tempat, Hadi Prabowo di depan Kejaksaan Tinggi Jambi juga meminta 5 Kepala OPD khususnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengingat kebocoran anggarannya paling gede, mencapai Rp 3,2 miliar, yang sudah dikucurkan untuk membayar insentif tenaga kontrak.
Hadi menyampaikan, bahasa audit BPK RI sangat jelas bahwa prosedur pengangkatan tenaga kontrak pada 5 OPD di lingkup Pemkot Jambi tersebut tidak memiliki dasar hukum alias cacat hukum. Mestinya, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pendidikan mengajukan nota dinas kepada Wali Kota Jambi agar diproses sesuai aturan, namun faktanya hal tersebut dilakukan.
“Kami menduga bahwasanya dampak dari pengangkatan tenaga kontrak sebanyak 381 orang tersebut, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan diduga dilakukan oleh 5 Kepala OPD, yang bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp 5,8 miliar,” ujar Hadi.
Maka dari itu, Hadi menantang dan mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi melalui Aspidsus Kejati Jambi dan atau Asintel Kejati Jambi, segera mengusut tuntas kasus ini. “Panggil dan periksa Kepala Dinas Perhubung, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pendidikan.
Reporter: Febri Firsandi
Discussion about this post